Logo BeritaSatu

HET Pemerintah Disebut Tak Bisa Imbangi Harga Keekonomian CPO

Rabu, 12 Oktober 2022 | 17:19 WIB
Oleh : Carlos KY Paath / CAR

Jakarta, Beritasatu.com - Fungsional analis Perdagangan Direktorat Jenderal Dalam Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) Indra Wijayanto menyebut pemerintah telah berusaha keras untuk memastikan ketersediaan harga minyak goreng di pasaran sesuai dengan ketetapan harga eceran tertinggi (HET). Padahal, HET yang ditetapkan jauh selisihnya dari harga keekonomian yang sesungguhnya. Ujungnya, pelaku usaha jadi merugi.

“Minyak jenis apa pun merek apa pun harus dijual dengan harga Rp 14.000. Harga keekonomiannya sekitar Rp 17.260, sehingga nanti yang akan dibayarkan oleh BPDPKS adalah selisih dari harga keekonomian dikurangi HET,” ucap Indra.

Advertisement

Indra telah menyampakan ini saat dihadirkan sebagai saksi dalam sidang perkara dugaan korupsi pemberian fasilitas izin ekspor crude palm oil (CPO) dan turunannya termasuk minyak goreng di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (11/10/2022).

Untuk mengantisipasi adanya kelangkaan pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penyediaan Minyak Goreng Kemasan Sederhana untuk Kebutuhan Masyarakat dalam Kerangka Pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPBDPKS).

Kemudian, pemerintah meminta para pelaku usaha untuk menjual minyak goreng kemasan dengan harga Rp 14.000. Padahal, harga minyak goreng telah menyentuh Rp 17.260. Dengan begitu, ada selisih harga sekitar Rp 3.200-an akan diganti dengan dana BPDPKS. “Ini kebijakan pertama,” kata Indra.

Untuk itu, Indra mengatakan kebijakan ini tak bertahan lama karena harga CPO kian naik. Dana yang disiapkan BPDPKS sekitar Rp 7,6 triliun tidak akan sanggup apabila harus membayar selisih harga minyak goreng ini. Namun, kebijakan ini tak bertahan lama.

Hal ini mengingat kebutuhan minyak goreng kemasan sederhana mencapai 200 juta liter. Sementara, para pelaku usaha hanya sanggup mengumpulkan sekitar 40 juta liter minyak goreng kemasan sederhana.

“Kalau mereka (pelaku usaha) akan berinvestasi mungkin dibutuhkan waktu cukup lama untuk mendatangkan mesin kemasan,” kata Indra.

Diberitakan jaksa pada Kejaksaan Agung (Kejagung) mendakwa lima terdakwa kasus dugaan korupsi pemberian izin ekspor CPO dan turunannya, termasuk minyak goreng merugikan negara sejumlah Rp 18,3 triliun atau tepatnya Rp18.359.698.998.925.

Kelima terdakwa adalah Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan RI Indra Sari Wisnu Wardhana dan Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia Master Parulian Tumanggor.

Kemudian, Senior Manager Corporate Affair PT Victorindo Alam Lestari Stanley MA, General Manager (GM) Bagian General Affair PT Musim Mas Pierre Togar Sitanggang, Penasihat Kebijakan/Analis pada Independent Research & Advisory Indonesia (IRAI), dan Tim Asistensi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Weibinanto Halimdjati alias Lin Che Wei.



Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Benahi Nilai Aset Perusahaan, Jiwasraya Lakukan Efisiensi

PT Asuransi Jiwasraya (Persero) berupaya melakukan efisiensi demi menjaga nilai aset perusahaan, sebelum dialihkan ke PT Asuransi Jiwa IFG (IFG Life).

EKONOMI | 8 Februari 2023

Ombudsman Tegaskan Siap Kawal Pembentukan Bursa Kripto

Yeka menegaskan, Ombudsman akan mengawal pembentukan bursa kripto untuk mencegah maladministrasi yang merugikan masyarakat.

EKONOMI | 8 Februari 2023

Bursa Kripto Mandek, Ombudsman Minta Keterangan Kemenkeu, BI, dan OJK

Ombudsman bakal memanggil pihak Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Bank Indonesia (BI), dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait mandeknya bursa kripto.

EKONOMI | 8 Februari 2023

Ombudsman Tegaskan Pelayanan Publik Tidak Boleh Diskriminatif

Anggota Ombudsman, Yeka Hendra Fatika menegaskan, segala bentuk pelayanan publik harus memberikan keadilan dan tidak diskriminatif.

EKONOMI | 8 Februari 2023

OJK Prediksi Piutang Multifinance Tumbuh hingga 15% di 2023

Berdasarkan outlook Otoritas Jasa Keuangan (OJK), piutang pembiayaan multifinance diproyeksi tumbuh hingga 15% pada tahun 2023.

EKONOMI | 8 Februari 2023

Bahlil Sebut Hilirisasi Jadi Instrumen Pembangunan Berkelanjutan

Bahlil Lahadalia menegaskan, pemerintah sudah memiliki peta jalan hilirisasi investasi strategis Indonesia dengan nilai US$ 545,3 miliar.

EKONOMI | 8 Februari 2023

Gapki Minta Dana Bagi Hasil Sawit untuk Bangun Infrastruktur

Ketua Umum Gapki Joko Sriyono meminta Dana Bagi Hasil (DBH) difokuskan untuk infrastruktur pengelolaan kelapa sawit di daerah.

EKONOMI | 8 Februari 2023

PUPR Pastikan Tol Cisumdawu Bisa Dipakai Mudik Lebaran 2023

Kementerian PUPR akan mengoperasikan secara penuh jalan tol Cisumdawu (Cileunyi–Sumedang–Dawuan) pada momen mudik Lebaran 2023.

EKONOMI | 8 Februari 2023

Erick Thohir Rombak Direksi dan Komisaris Jasa Marga

Menteri BUMN, Erick Thohir melakukan perombakan dewan direksi dan komisaris PT Jasa Marga (Persero) Tbk.

EKONOMI | 8 Februari 2023

Kementerian PUPR Lelang Ulang Tender Tol Getaci Mulai April

Kementerian PUPR berencana melelang ulang proyek jalan tol Getaci (Gedebage-Tasikmalaya-Cilacap) senilai Rp 56,2 triliun mulai April 2023.

EKONOMI | 8 Februari 2023


TAG POPULER

# Lee Da In


# 1 Abad NU


# Christine Hakim


# Susi Air


# Praxion


 

NEWSLETTER

Dapatkan informasi terbaru dari kami
Email yang Anda masukkan tidak valid.

TERKINI
Benahi Nilai Aset Perusahaan, Jiwasraya Lakukan Efisiensi

Benahi Nilai Aset Perusahaan, Jiwasraya Lakukan Efisiensi

EKONOMI | 1 menit yang lalu










CONTACT US Commodity Square, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
B UNIVERSE