Bogor, Beritasatu.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan realisasi anggaran Penanganan Covid-19 Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) hingga 28 Oktober 2022 baru mencapai Rp 256,28 triliun atau 56,2% dari pagu Rp 455,62 triliun.
Kinerja PC-PEN tahun 2022 didorong oleh perlindungan masyarakat, penguatan pemulihan ekonomi masih terus berproses dan perlu diakselerasi. Penguatan pemulihan ekonomi masih terus berproses dan perlu diakselerasi.
“Realisasi anggaran PC-PEN hingga 28 Oktober 2022 mencapai 56,2% atau Rp 256,28 triliun. Untuk 2022 mulai bisa memahami perubahannya dibandingkan tahun lalu tentu alokasi PC-PEN terbagi dalam lima klaster sekarang hanya punya tiga klaster,” ucap Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Pengeluaran Negara Made Arya Wijaya dalam media gathering di Swiss Belhotel Bogor, Sabtu (5/11/2022).
Realisasi anggaran klaster perlindungan masyarakat mencapai Rp 113,9 triliun atau 73,6% dari pagu Rp 154,76 triliun. Anggaran ini meliputi Program Keluarga Harapan (PKH) Rp 21,4 triliun (10 juta KPM): Kartu sembako Rp 32,9 triliun (18,8 juta KPM) BLT minyak goreng Rp 7 triliun (23,9 juta penerima disalurkan Kemensos TNI dan Polri).
BLT Desa Rp 22,7 triliun (7,5 juta keluarga); Bantuan Tunai Pedagang Kaki Lima dan Warung sebesar Rp 1,3 triliun ( Polri menyalurkan ke 683 ribu penerima dan TNI menyalurkan 1,4 juta penerima), serta program kartu prakerja Rp 12,8 triliun untuk 3,6 juta peserta.
Alokasi anggaran klaster perlindungan sosial juga digunakan untuk bansos kompensasi BBM yang terbagi untuk bantuan subsidi upah sebesar Rp 7,8 triliun untuk 12,8 juta penerima, BLT BBM sebesar Rp 6,5 triliun untuk 20,65 juta KPM, dukungan APBD untuk perlindungan masyarakat (2% dari dana alokasi umum) sebesar Rp 1,6 triliun.
Realisasi anggaran klaster penanganan kesehatan mencapai Rp 43,2 triliun atau 35,2% dari pagu Rp 122,54 triliun. Anggaran untuk klaster tersebut untuk pembayaran klaim pasien sebesar Rp 25,3 triliun insentif nakes sebesar Rp 2,7 triliun, serta insentif perpajakan kesehatan Rp 1,7 triliun dan dukungan APBD (termasuk dana desa) untuk penanganan Covid-19 sebesar Rp 10,6 triliun
“Kalau kita lihat pagu klaster kesehatan Rp 122,54 triliun, realisasinya masih kecil 35,2%. ini artinya menunjukan penanganan Covid-19 sudah berhasil anggaran tidak harus dipakai secara berhura-hura. Kalau memang enggak ya sudah,dari Kemenkes mengusulkan mengembalikan alokasinya ke kas negara,” kata Made.
Realisasi klaster penguatan pemulihan ekonomi adalah Rp 99,2 triliun atau 55,6% dari pagu Rp 178,32 triliun. Realisasi ini terdiri dari padat karya Rp 15,4 triliun, infrastruktur dan konektivitas Rp 12,3 triliun, pariwisata dan ekonomi kreatif Rp 6,1 triliun, ketahanan pangan Rp 16,2 triliun, TIK Rp 7,8 triliun.
"Kebijakan sekarang di PEN kita kelihatannya belum ada arahan untuk merelokasi, malah Bu Menteri Keuangan punya pemikiran kalau memang tidak harus digunakan ya tidak harus direalisasi, bisa jadi bantalan untuk tahun 2023,” kata Made.
Saksikan live streaming program-program BTV di sini
Sumber: Investor Daily
