Logo BeritaSatu

Menkominfo: Tiga Pusat Data Nasional Lainnya Segera Menyusul

Rabu, 9 November 2022 | 17:49 WIB
Oleh : Emanuel Kure / FER

Cikarang, Beritasatu.com - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) resmi melakukan peletakan batu pertama (groundbreaking) pembangunan proyek Pusat Data Nasional (PDN) pertama yang terletak di kawasan Delta Mas, Cikarang, Jawa Barat, Rabu (9/11/2022).

Proyek ini dibangun dengan skema blended financing, yang terdiri dari bantuan pemerintah Prancis sebesar 85% dan alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berupa rupiah murni sebesar 15%, dengan total nilai kontrak 164,6 juta Euro atau sekitar Rp 2,59 triliun.

Advertisement

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Johnny G Plate mengatakan, menyusul pembangunan Pusat Data Nasional pertama di Cikarang, selanjutnya akan dibangun di tiga wilayah lainnya, yaitu di Nongsa, Batam, Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, dan di Ibu Kota Negara Baru atau IKN, di Kalimantan Timur.

"Sehingga, ditargetkan akan ada empat pusat data nasional di Indonesia dengan spesifikasi tier 4," kata Johnny G Plate.

Johnny mengatakan, kehadiran PDN ini akan memberikan dampak positif yang sangat luas, baik bagi pemerintah, penyelenggara sistem elektronik (PSE) dan juga masyarakat.

Dampak pertama, akan terjadi efisiensi pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terhadap pusat data dan server yang saat ini tersebar di seluruh Indonesia.

"Untuk pemerintah saja, saat ini ada 2700 pusat data, yang pasti biayanya tiap tahun besar. Demikian halnya dengan aplikasi pemerintah, saat ini ada 24.000 lebih. Nanti pada saat pusat data ini selesai kita harapkan ini terkonsolidasi di sini. Mengatur aplikasi pemerintah pun nanti diatur dari sini,” ungkap Johnny G Plate.

Johnny menuturkan, terdapat beberapa aplikasi pemerintah yang besar yang harus terus dijaga, seperti aplikasi dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) misalnya, aplikasi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), termasuk aplikasi pedulilindungi.

"Itu aplikasi besar yang harus kita jaga. Tetapi mengintegrasikan ini di dalam satu sistem yang baik akan dilakukan di sini juga. Sehingga layanan e-goverment menjadi lebih baik. Ini juga untuk mendukung Kementerian PAN dan RB. Jadi nanti komunikasi terkait pemanfaatan sistemnya, Kemenkominfo akan berkoordinasi dengan Kementerian PAN dan RB, karena terkait dengan tugas dan fungsi utama terkait e-goverment itu ada di Kementerian PAN dan RB. Kemenkominfo menyiapakan infrastruktur, dan Kemenkeu menyiapkan pembiayaannya,” tandas Johnny.



Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Sumber: Investor Daily

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

KB Bukopin Gandeng Sinarmas AM Perluas Penjualan Reksa Dana

PT Bank Bukopin Tbk (KB Bukopin) dan PT Sinarmas Asset Management (Sinarmas AM) sepakat menjalin kerja sama penjualan reksa dana.

EKONOMI | 2 Februari 2023

DPR Yakin Jokowi Akan Kirim Calon Gubernur BI Berkualitas

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR, Said Abdullah mengatakan, nama-nama calon Gubernur BI yang beredar memiliki reputasi dan kompetensi yang sangat baik.

EKONOMI | 1 Februari 2023

BPS Sebut Komoditas Pangan Sumbang Inflasi Januari 2023

Menurut Margo, inflasi Januari 2023 yang sebesar 0,34% relatif lebih rendah dibandingkan inflasi Januari tahun sebelumnya yang sebesar 0,56%.

EKONOMI | 1 Februari 2023

Penetrasi Internet Dorong Kenaikan Belanja Iklan Digital

Belanja iklan digital di Indonesia diyakin terus mengalami peningkatan seiring masifnya penetrasi internet di tanah air.

EKONOMI | 1 Februari 2023

Alhamdulillah, Laba Bersih BSI 2022 Capai Rp 4,26 Triliun

PT Bank Syariah Indonesia Tbk atau BSI membukukan laba bersih Rp 4,26 triliun atau tumbuh 40,68 persen secara year on year (yoy) di akhir 2022.

EKONOMI | 1 Februari 2023

Indeks Literasi Digital Naik, tetapi Aspek Keamanan Rendah

Kemenkominfo merilis hasil survei indeks literasi digital tahun 2022 yang mengalami kenaikan menjadi 3,54 dibandingkan tahun sebelumnya di angka 3,49.

EKONOMI | 1 Februari 2023

Pembelian Gas Melon Dibatasi, Hiswana Migas Tunggu Regulasi

Menurut Rachmad, Hiswana Migas masih menunggu kriteria yang ditetapkan pemerintah terkait siapa saja yang berhak membeli gas elpiji 3 kg atau gas melon.

EKONOMI | 1 Februari 2023

Teten Sebut Minyak Makan Merah Solusi Masalah Minyak Goreng

Pembangunan pabrik minyak makan merah dinilai bisa menjadi solusi persoalan langkanya minyak goreng di pasaran.

EKONOMI | 1 Februari 2023

Satyamitra Kemas Lestari Incar Penjualan 2023 Naik Dua Digit

PT Satyamitra Kemas Lestari Tbk (SMKL) mengincar pertumbuhan penjualan dua digit pada tahun ini.

EKONOMI | 1 Februari 2023

Sri Mulyani: Anggaran Pendidikan 2023 Rp 612,2 Triliun

Menkeu Sri Mulyani menegaskan, pemerintah menyiapkan anggaran pendidikan sebesar Rp 612,2 triliun dalam APBN 2023.

EKONOMI | 1 Februari 2023


TAG POPULER

# Serial Killer


# Mahasiswa UI Ditabrak


# Penculikan Anak


# Biaya Haji 2023


# Istri Siri Kompol D


 

NEWSLETTER

Dapatkan informasi terbaru dari kami
Email yang Anda masukkan tidak valid.

TERKINI
Lemhannas Gelar Rapim Tentukan Arah Kebijakan Jelang Pemilu 2024

Lemhannas Gelar Rapim Tentukan Arah Kebijakan Jelang Pemilu 2024

BERSATU KAWAL PEMILU | 2 menit yang lalu










CONTACT US Commodity Square, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
B UNIVERSE