Logo BeritaSatu

Serikat Pekerja Tolak Penetapan UMP dengan PP 36 Tahun 2021

Jumat, 11 November 2022 | 05:12 WIB
Oleh : Arnoldus Kristianus / WBP

Jakarta, Beritasatu.com- Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menolak penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Presiden KSPI Said Iqbal menegaskan penolakannya sebab Omnibus Law UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat. Dengan demikian, PP No 36 sebagai aturan turunan dari UU Cipta Kerja juga inkonstitusional.

Advertisement

"Jadi yang dipakai rumus kenaikan UMK adalah inflasi plus pertumbuhan ekonomi yaitu sebesar 13%. Indonesia menjadi negara terkaya nomor 7 terbaik dunia, melampaui Inggris dan Perancis,namun upah buruh indonesia rendah sekali akibat Omnibus Law" ujar Said Iqbal dalam Kamis (10/11).

Dia menuturkan daya beli buruh (purchasing power) sudah turun 30% akibat 3 tahun tidak ada kenaikan upah. Ditambah lagi, dengan kenaikan harga BBM membuat inflasi tembus lebih dari 6,5%. Sementara pertumbuhan ekonomi saat ini sangat bagus 5,72%. Maka kenaikan 13% sangatlah wajar. "Jadi tidak masuk akal kalau kenaikan UMP/UMK di bawah nilai inflasi dengan rumus PP No 36," kata Said Iqbal.

Said menanggapi pernyataan kelompok pengusaha terkait dengan no work no pay. Menurutnya hal itu melanggar UU Ketenagakerjaan, upah buruh Indonesia bersifat upah bulanan, bukan upah harian. “Dalam UU Ketenagakerjaan tidak boleh memotong gaji pokok," imbuh Said.

Di samping itu, dalam Pasal 93 UU Ketenagakerjaan ditegaskan, bahwa upah buruh harus tetap dibayar jika buruh bersedia melakukan pekerjaan yang telah dijanjikan tetapi pengusaha tidak mempekerjakannya, baik karena kesalahan sendiri maupun halangan yang seharusnya dapat dihindari pengusaha. Dalam hal ini buruh ingin tetap bekerja, bukan dirumahkan.

Sebelumnya Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan penetapan UMP dan UMK 2023 akan menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Dalam regulasi tersebut beberapa variabel penting yang diperhitungkan adalah inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Jika melihat kondisi pertumbuhan ekonomi dan inflasi tahun 2022 ini maka ada potensi kenaikan dalam upah minimum tahun 2023.

“Dua indikator ini di tahun 2022 naik cukup signifikan dibandingkan kondisi tahun 2021. Pada dasarnya sudah dapat dilihat bahwa upah minimum tahun 2023 relatif akan lebih tinggi dibandingkan tahun 2022 dengan data pertumbuhan ekonomi dan inflasi,” ucap Ida.

Mengutip data Badan Pusat Statistik(BPS) pertumbuhan ekonomi pada kuartal III 2022 mencapai 5,72% secara year on year. Sementara itu inflasi mencapai 5,71% secara year on year pada Oktober 2022.

Ida mengatakan penetapan upah minimum juga meliputi penyesuaian upah minimum provinsi dan upah minimum kabupaten bagi daerah yang telah memiliki upah minimum dengan formula yang ditetapkan. Dalam mekanisme penetapan UMP, Kemenaker telah menerima 20 jenis data dari BPS.

Kemenaker juga telah mendengarkan aspirasi dari pemangku kepentingan terkait seperti Dewan Pengupahan Nasional (Depenas), kalangan pengusaha, serikat pekerja, dan serikat buruh. “Depenas memberikan masukan agar UMP ditetapkan oleh pemerintah pusat. Selain itu perlu kepastian hukum atas gugatan UMP 2022 di beberapa wilayah,” kata Ida.



Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Sumber: Investor Daily

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Pasar PMI Besar, Deltomed Ekspor Antangin ke Taiwan

Produsen obat herbal dan jamu PT Deltomed Laboratories mengekspor produk unggulannya, Antangin JRG Syrup ke Taiwan.

EKONOMI | 9 Februari 2023

Sesi I IHSG Hari Ini Menguat, Bursa Asia Mixed

Indeks harga saham gabungan (IHSG) menguat 8,9 poin (0,07%) ke level 6.949 pada penutupan sesi pertama perdagangan hari ini, Kamis (9/2/2023).

EKONOMI | 9 Februari 2023

Ditjen Bina Marga Dapat Anggaran Rp 49 Triliun, 17% untuk IKN

Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR  pada tahun 2023 memperoleh anggaran Rp 49 triliun.

EKONOMI | 9 Februari 2023

Digitalisasi Adalah Aspek Penting dalam Pemulihan Ekonomi

Digitalisasi merupakan salah satu aspek penting dalam pemulihan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan masyarakat, terutama di wilayah 3T.

EKONOMI | 9 Februari 2023

Mundur! IPO PHE Tunggu Laporan Keuangan Kuartal IV 2022

Rencana IPO PT Pertamina Hulu Energi (PHE), anak usaha PT Pertamina (Persero) mundur dari jadwal semula kuartal I 2022.

EKONOMI | 9 Februari 2023

Bursa Kripto Berlarut-larut, Ombudsman Uji Potensi Malaadministrasi Bappebti

Ombudsman RI akan menguji potensi malaadministrasi oleh Bappebti dalam proses izin usaha bursa berjangka komoditi dan kripto.

EKONOMI | 9 Februari 2023

Kurs Rupiah Hari Ini Kembali Terdepresiasi ke Rp 15.120

Kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) terpantau melemah ke kisaran Rp 15.120 pada perdagangan hari ini, Kamis (9/2/2023).

EKONOMI | 9 Februari 2023

Jambaran Tiung Biru Pasok Gas 192 MMSCFD untuk Industri di Jatim

Jambaran Tiung Biru akan memasok gas sebesar 192 MMSCFD untuk kebutuhan pembangkit listrik dan industri di Jawa Timur serta Jawa Tengah.

EKONOMI | 9 Februari 2023

Harga Emas Semakin Berkilau, Tembus Rp 1.033.000 Per Gram

Harga emas batangan PT Aneka Tambang (Antam) Tbk pada perdagangan Kamis (9/2/2023) naik Rp 5.000 menjadi Rp 1.033.000 per gram.

EKONOMI | 9 Februari 2023

IHSG Hari Ini Dibuka Menguat Tipis di Tengah Koreksi Bursa Asia

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hari ini, Kamis (9/2/2023), dibuka menguat tipis 0,01% ke level 6.940,6, di tengah bursa Asia yang melemah

EKONOMI | 9 Februari 2023


TAG POPULER

# Lee Da In


# 1 Abad NU


# Christine Hakim


# Susi Air


# Praxion


 

NEWSLETTER

Dapatkan informasi terbaru dari kami
Email yang Anda masukkan tidak valid.

TERKINI
Shin Min Ah Sumbang Rp 600 Juta untuk Gempa Turki-Suriah

Shin Min Ah Sumbang Rp 600 Juta untuk Gempa Turki-Suriah

LIFESTYLE | 8 menit yang lalu










CONTACT US Commodity Square, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
B UNIVERSE