Logo BeritaSatu

PUPR Tambah Anggaran Rumah Subsidi 2023 Rp 25,18 Triliun

Jumat, 11 November 2022 | 08:48 WIB
Oleh : Imam Muzakir / FER

Jakarta, Beritasatu.com - Kementerian PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) mengalokasikan anggaran sebesar Rp 25,18 triliun atau setara dengan 220.000 unit untuk kuota pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi dengan skema FLPP (Fasilitas likuiditas Pembiayaan Perumahan) tahun 2023.

Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Iwan Suprijanto mengungkapkan, pemerintah terus berupaya mendorong ketersediaan rumah subsidi layak huni bagi masyarakat khususnya bagi MBR, baik melalui program pembangunan rumah baru, peningkatan kualitas dan bantuan kemudahan pembiayaan perumahan.

Advertisement

"Salah satu wujud nyatanya adalah dengan mengalokasikan anggaran sejumlah Rp 25,18 triliun untuk kuota pembiayaan KPR Subsidi FLPP tahun anggaran 2023 sejumlah 220.000 unit, dan Rp 850 miliar untuk pembiayaan kepemilikan rumah subsidi melalui Tapera sejumlah 10.000 unit,” kata Iwan di acara ulang tahun Apersi ke-24 di Hotel Discovery, Ancol, Jakarta Utara, Kamis (10/11/2022) petang.

Menurut Iwan, Kementerian PUPR juga minta komitmen serius dari para pelaku pembangunan dan pelaku sektor perumahan untuk menjaga kualitas rumah subsidi, karena didalamnya terdapat anggaran APBN yang harus dipertanggungjawabkan.

"Untuk menjaga kualitas bangunan rumah, Kementerian PUPR akan terus memperkuat sisi penawaran dan memanfaatkan teknologi informasi sebagai alat untuk memantau kualitas bangunan rumah bersubsidi,” tandasnya.

Iwan mengatakan, dalam RPJMN 2020-2024 menargetkan pada tahun 2024 sebanyak 70% rumah tangga menempati hunian layak, baik dengan intervensi langsung pemerintah ataupun dengan intervensi tidak langsung.

Setidaknya terdapat dua indikator bidang perumahan dalam RPJMN 2020-2024 yaitu kriteria rumah subsidi layak huni dan rasio KPR terhadap PDB. Capaian rumah tangga yang tinggal di rumah layak huni pada tahun 2021 sebesar 60,90 %, sedangkan capaian rasio outstanding KPR terhadap PDB Indonesia tahun 2020 sebesar 3,22%.

"Penyebab terbesar ketidak layak hunian disebabkan minimnya akses sanitasi layak dan fisik bangunan yang tidak cukup handal. Di sisi lain, Indonesia merupakan negara kelima dengan angka rasio outstanding KPR terhadap PDB terendah di Asia Tenggara, setelah Thailand dan Philipina," tegasnya.

Iwan mengatakan, tantangan besar dalam pemenuhan kebutuhan rumah subsidi layak huni di Indonesia adalah angka backlog kepemilikan rumah mencapai 12,75 juta unit, sedangkan pertumbuhan Kepala Keluarga (KK) baru mencapai 700.000 hingga 800.000 per tahun.

"Rumah merupakan cikal bakal peradaban bangsa, sekaligus penentu kualitas kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Rumah subsidi layak huni yang sehat dan aman akan mendorong peningkatan kualitas hidup masyarakat, terlebih saat ini negara kita sudah dalam masa pemulihan pandemi Covid -19,” pungkasnya.



Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Sumber: Investor Daily

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Kemenaker Ungkap Alasan Penetapan RUU PPRT Perlu Dipercepat

Kemenaker menegaskan pentingnya percepatan pengesahan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) sebagai undang-undang (UU).

EKONOMI | 30 Januari 2023

BPJS Kesehatan Diharapkan Tetap Independen di Bawah Presiden

Tulus menegaskan, BPJS Kesehatan harus tetap berada di bawah presiden, sehingga sebagai lembaga publik tetap independen.

EKONOMI | 30 Januari 2023

Dirut BPJS Kesehatan: Indonesia Lebih Cepat Capai UHC

Dirut BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti menyampaikan, program JKN sudah melindungi 248,7 juta jiwa atau sekitar 90% dari total penduduk Indonesia.

EKONOMI | 30 Januari 2023

Viral Pesan BPJS Kesehatan Bagikan Hadiah, Dirut: Itu Hoax

Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti menegaskan, pesan beredar yang mengatasnamakan BPJS Kesehatan tersebut adalah hoax.

EKONOMI | 30 Januari 2023

Menpan RB: 11.000 ASN Pindah ke IKN Nusantara Tahun Depan

Anas memastikan kementerian dan lembaga negara yang berkaitan dengan ekonomi dan bisnis tidak ikut pindah ke IKN Nusantara.

EKONOMI | 30 Januari 2023

BPJS Kesehatan Catat Dana Jaminan Sosial Surplus Rp 56,51 Triliun

BPJS Kesehatan mencatat aset bersih dana jaminan sosial atau DJS dalam program jaminan kesehatan nasional (JKN) surplus Rp 56,51 triliun di akhir 2022.

EKONOMI | 30 Januari 2023

Menpan RB: Regsosek Mudahkan Upaya Penurunan Kemiskinan

Menpan RB, Abdullah Azwar Anas mengatakan, integrasi data registrasi sosial ekonomi (Regsosek) mempermudah langkah pemerintah untuk menurunkan kemiskinan.

EKONOMI | 30 Januari 2023

BPS Targetkan Data Regsosek Rampung Pertengahan 2023

Menurut Margo, platform digital data registrasi sosial ekonomi (Regsosek) menjadi perwujudan dari sistem infrastruktur statistik yang diselenggarakan BPS.

EKONOMI | 30 Januari 2023

Digitalisasi Logistik Dorong Kinerja Jasa Berdikari Logistics

James menegaskan, PT Jasa Berdikari Logistics (LAJU) menerapkan sistem digitalisasi logistik untuk 450 armada yang tersebar di seluruh Indonesia.

EKONOMI | 30 Januari 2023

Salah Identitas, BCA Sudah Unblock Rekening Tukang Burung

PT Bank Central Asia Tbk (BCA) mengakui terdapat kekeliruan dalam pemblokiran rekening atas permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

EKONOMI | 30 Januari 2023


TAG POPULER

# Serial Killer


# Mahasiswa UI Ditabrak


# Tukang Becak Bobol BCA


# Biaya Haji 2023


# Pembunuhan di Depok


 

NEWSLETTER

Dapatkan informasi terbaru dari kami
Email yang Anda masukkan tidak valid.

TERKINI
BI Pastikan Proof of Concept Rupiah Digital Terbit Juli 2023

BI Pastikan Proof of Concept Rupiah Digital Terbit Juli 2023

EKONOMI | 6 menit yang lalu










CONTACT US Commodity Square, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
B UNIVERSE