Logo BeritaSatu

PUPR Tambah Anggaran Rumah Subsidi 2023 Rp 25,18 Triliun

Jumat, 11 November 2022 | 08:48 WIB
Oleh : Imam Muzakir / FER

Jakarta, Beritasatu.com - Kementerian PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) mengalokasikan anggaran sebesar Rp 25,18 triliun atau setara dengan 220.000 unit untuk kuota pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi dengan skema FLPP (Fasilitas likuiditas Pembiayaan Perumahan) tahun 2023.

Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Iwan Suprijanto mengungkapkan, pemerintah terus berupaya mendorong ketersediaan rumah subsidi layak huni bagi masyarakat khususnya bagi MBR, baik melalui program pembangunan rumah baru, peningkatan kualitas dan bantuan kemudahan pembiayaan perumahan.

Advertisement

"Salah satu wujud nyatanya adalah dengan mengalokasikan anggaran sejumlah Rp 25,18 triliun untuk kuota pembiayaan KPR Subsidi FLPP tahun anggaran 2023 sejumlah 220.000 unit, dan Rp 850 miliar untuk pembiayaan kepemilikan rumah subsidi melalui Tapera sejumlah 10.000 unit,” kata Iwan di acara ulang tahun Apersi ke-24 di Hotel Discovery, Ancol, Jakarta Utara, Kamis (10/11/2022) petang.

Menurut Iwan, Kementerian PUPR juga minta komitmen serius dari para pelaku pembangunan dan pelaku sektor perumahan untuk menjaga kualitas rumah subsidi, karena didalamnya terdapat anggaran APBN yang harus dipertanggungjawabkan.

"Untuk menjaga kualitas bangunan rumah, Kementerian PUPR akan terus memperkuat sisi penawaran dan memanfaatkan teknologi informasi sebagai alat untuk memantau kualitas bangunan rumah bersubsidi,” tandasnya.

Iwan mengatakan, dalam RPJMN 2020-2024 menargetkan pada tahun 2024 sebanyak 70% rumah tangga menempati hunian layak, baik dengan intervensi langsung pemerintah ataupun dengan intervensi tidak langsung.

Setidaknya terdapat dua indikator bidang perumahan dalam RPJMN 2020-2024 yaitu kriteria rumah subsidi layak huni dan rasio KPR terhadap PDB. Capaian rumah tangga yang tinggal di rumah layak huni pada tahun 2021 sebesar 60,90 %, sedangkan capaian rasio outstanding KPR terhadap PDB Indonesia tahun 2020 sebesar 3,22%.

"Penyebab terbesar ketidak layak hunian disebabkan minimnya akses sanitasi layak dan fisik bangunan yang tidak cukup handal. Di sisi lain, Indonesia merupakan negara kelima dengan angka rasio outstanding KPR terhadap PDB terendah di Asia Tenggara, setelah Thailand dan Philipina," tegasnya.

Iwan mengatakan, tantangan besar dalam pemenuhan kebutuhan rumah subsidi layak huni di Indonesia adalah angka backlog kepemilikan rumah mencapai 12,75 juta unit, sedangkan pertumbuhan Kepala Keluarga (KK) baru mencapai 700.000 hingga 800.000 per tahun.

"Rumah merupakan cikal bakal peradaban bangsa, sekaligus penentu kualitas kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Rumah subsidi layak huni yang sehat dan aman akan mendorong peningkatan kualitas hidup masyarakat, terlebih saat ini negara kita sudah dalam masa pemulihan pandemi Covid -19,” pungkasnya.



Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Sumber: Investor Daily

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Harga Emas Catat Kenaikan Bulanan Ke-3 karena Koreksi Dolar

Harga emas pada Selasa (31/1/2023) di jalur kenaikan bulanan ketiga berturut-turut, dibantu pelemahan dolar dan ekspektasi kenaikan bunga Fed.

EKONOMI | 1 Februari 2023

Harga Minyak Naik karena Permintaan AS Lebih Tinggi

Harga minyak ditutup naik tipis pada Selasa (31/1/2023) setelah pulih dari level terendah hampir 3 minggu.

EKONOMI | 1 Februari 2023

Dow Jones Naik, S&P 500 Januari Terbaik dalam 4 Tahun

Bursa AS Wall Street termasuk Dow Jones naik pada Selasa (31/1/2023) ditopang kuatnya pendapatan sejumlah perusahaan dan komponen data inflasi.

EKONOMI | 1 Februari 2023

Bursa Eropa Januari Naik 6,7%, PDB Eropa Tumbuh 0,1%

Indeks Stoxx 600 di bursa Eropa ditutup turun 0,2%, dengan mayoritas sektor dan semua indeks utama berakhir di zona merah.

EKONOMI | 1 Februari 2023

IKI Januari Meroket, Industri Pengolahan Optimismis Tatap 2023

Nilai Indeks Kepercayaan Industri (IKI) pada Januari 2023 menunjukkan 51,54, meroket dibandingkan IKI Desember tahun 2022 sebesar 50,9.

EKONOMI | 1 Februari 2023

PIP Targetkan Pembiayaan Ultra Mikro untuk 2,2 Juta Debitur

Pusat Investasi Pemerintah (PIP) akan menyalurkan pembiayaan ultra mikro (Umi) kepada 2,2 juta debitur pada tahun 2023.

EKONOMI | 1 Februari 2023

Masuk Daftar Calon Gubernur BI, Ini Jawaban Sri Mulyani

Sri Mulyani mengatakan, penentuan dan masa pergantian Gubernur BI sudah diatur dalam Undang-Undang (UU).

EKONOMI | 31 Januari 2023

KSSK Pastikan Sistem Keuangan Nasional Berjalan Optimal

Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) optimistis kondisi perekonomian berjalan membaik seiring optimalnya indikator perekonomian dan sistem keuangan.

EKONOMI | 1 Februari 2023

Daikin Buka Kesempatan Berkarier di Industri Tata Udara

Program Daikin Goes to Campus menginspirasi mahasiswa terkait industri solusi tata udara sebagai bagian persiapan dalam memasuki dunia kerja.

EKONOMI | 31 Januari 2023

Sri Mulyani: Modal Asing Masuk Pasar SBN Rp 48,53 Triliun

Sri Mulyani mengatakan, hingga 27 Januari 2023 tercatat aliran modal asing masuk ke pasar surat berharga negara (SBN) sebesar Rp 48,53 triliun.

EKONOMI | 31 Januari 2023


TAG POPULER

# Serial Killer


# Mahasiswa UI Ditabrak


# Tukang Becak Bobol BCA


# Biaya Haji 2023


# Pembunuhan di Depok


 

NEWSLETTER

Dapatkan informasi terbaru dari kami
Email yang Anda masukkan tidak valid.

TERKINI
Proyeksi IPO Perusahaan di BEI Turun Jadi Rp 48 T, Bank Sumut Ditunda

Proyeksi IPO Perusahaan di BEI Turun Jadi Rp 48 T, Bank Sumut Ditunda

EKONOMI | 4 menit yang lalu










CONTACT US Commodity Square, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
B UNIVERSE