Menggugat Pemerintah Tiongkok?
INDEX

BISNIS-27 503.6 (2.5)   |   COMPOSITE 5652.76 (48.27)   |   DBX 1032.04 (3.25)   |   I-GRADE 164.451 (1.87)   |   IDX30 490.95 (3.33)   |   IDX80 128.766 (0.95)   |   IDXBUMN20 358.484 (4.17)   |   IDXG30 133.521 (0.92)   |   IDXHIDIV20 437.723 (3.27)   |   IDXQ30 142.408 (1.41)   |   IDXSMC-COM 239.978 (2.77)   |   IDXSMC-LIQ 292.98 (3.3)   |   IDXV30 120.747 (2.08)   |   INFOBANK15 969.323 (8.87)   |   Investor33 424.184 (2.73)   |   ISSI 165.497 (1.49)   |   JII 607.992 (3.57)   |   JII70 207.954 (1.77)   |   KOMPAS100 1151.81 (10.08)   |   LQ45 901.663 (6.22)   |   MBX 1571.94 (14.64)   |   MNC36 316.426 (2.22)   |   PEFINDO25 300.975 (9.54)   |   SMInfra18 283.853 (1.3)   |   SRI-KEHATI 362.321 (2.15)   |  

Menggugat Pemerintah Tiongkok?

Opini: Elias Sumardi Dabur
Advokat dan Managing Director Akuity Law Firm

Kamis, 14 Mei 2020 | 08:00 WIB

Dampak buruk Covid-19 terhadap kesehatan, ekonomi, politik, sosial, budaya dan keamanan menggerakkan sejumlah pihak di berbagai negara menuntut Tiongkok untuk diadili. Sebagaimana diberitakan sejumlah media, sejak Maret hingga Mei 2020, terdata setidaknya 10 upaya hukum terhadap pemerintah Tiongkok, mulai dari negara bagian Nevada, Missouri, AS, berlanjut ke Inggris, Australia, India, Nigeria dan belakangan di negara bagian AS lainya, seperti California, Pennsylvania, dan Texas.

Enam negara bagian di AS mengajukan gugatan perwakilan kelompok (class action) mewakili setiap orang, badan hukum, kelompok usaha yang mengalami penderitaan, kerugian, kerusakan akibat Covid-19. Tuntutan mereka hampir identik, putusan injunctive relief. Tuntutan ini tidak secara langsung menuntut ganti rugi uang, tapi lebih kepada tekanan kepada tergugat untuk mengubah perilaku.

Sementara itu, penggugat lain menuntut Tiongkok memberikan kompenasi kerugian atas kerusakan yang terjadi di seluruh dunia, karena dianggap melanggar kewajiban hukum internasional dengan tidak melaporkan kejadian Covid-19 secara tepat waktu dan jujur.

Aksi litigasi ini menarik. Untuk pertama kali dalam sejarah pandemik, setidaknya 100 tahun terakhir, sejak pandemi flu Spanyol pada 1918, baru ada gugatan hukum yang dilakukan pihak swasta terhadap negara. Bahkan, negara-bangsa belum pernah menuntut negara lain terkait penyakit menular. Namun, persoalannya, apakah Tiongkok bisa diadili?

Imunitas Kedaulatan
Seluruh upaya hukum ini tampaknya sulit dilakukan. Tiongkok memiliki dan dilindungi doktrin hukum sovereign immunity (kekebalan kedaulatan). Dalam hukum internasional, doktrin ini memiliki kedudukan yang kuat. Bahkan, Mahkamah Internasional (2002) mengafirmasi kembali pentingnya prinsip imunitas ini dalam rangka memfasilitasi relasi internasional yang positif dan efektif dalam kerja sama antarnegara, serta menjaga stabilitas politik global dan keamanan.

Doktrin ini, singkatnya menjelaskan bahwa pengadilan negara asing tidak dapat mengadili negara dan pejabat negara asing. Prinsip ini sesungguhnya merefleksikan asas hukum Par in parem, imperium non habet, suatu negara berdaulat harus menghormati perbuatan dari negara berdaulat lainnya. Dan, hakim dari negara berdaulat yang satu tidak dapat mengadili tindakan dari negara berdaulat lainnya.

Di AS, asas hukum publik ini diadopsi dalam sistem hukum mereka dengan diundangkanya Foreign Sovereign Immunity Act of 1976 (FSIA). FSIA ini secara fundamental dimaksudkan untuk memberi perlindungan kepada negara asing dari beban litigasi.

Di luar itu, dalam sistem hukum AS dikenal pula yurisprudensi act of state doctrine, suatu prinsip hukum yang didasarkan pada keadaan khusus tentang pembatasan kekuasaan. Bukan saja diakui kedaulatan dari negara-negara asing, bahkan pihak swasta asing dalam suatu proses peradilan dapat mengajukan act of state doctrine ini.

Dalam kaitan dengan gugatan class action yang diajukan di 6 negara bagian di AS, Tiongkok tentunya dapat mengajukan alasan yurisdiksi (imunitas primer) dan yurisprudensi act of state doctrine (imunitas sekunder) sebagai dasar pembelaan untuk menolak diadili pada pengadilan negara bagian di AS. Biasanya, hakim-hakim pada negara-negara bagian AS menerima permohonan ini dan menolak menangani gugatan yang diajukan dengan alasan tidak memiliki wewenang untuk mengadili.

Dalil bahwa Tiongkok melanggar hukum internasional tentang penyakit menular merupakan persoalan yang rumit. Sejak abad ke-20, tidak ada satu pun kovenan internasional yang mengatur pembayaran kompensasi atas kerusakan di negara lain, yang dihubungkan dengan pelanggaran traktat penyakit menular. Bahkan, pakta terbaru, The International Health Regulation (2005) juga tidak memiliki ketentuan pada isu ini.

Demikian pun, kalau merujuk pada hukum kebiasaan internasional tentang tanggung jawab negara. Sepanjang sejarah kerja sama kesehatan global, hukum kebiasaan ini tidak menunjukkan peran yang kelihatan dalam hal epidemi. Bahkan, ketika negara dinyatakan telah melanggar aturan yang berlaku.

Tiadanya praktik ganti rugi yang bersumber dari hukum kebiasaan internasional disebabkan oleh pertalian antara pertimbangan politik dan epidemiologis. Ancaman patogen dengan potensi penyebaran lintas batas bisa saja muncul di berbagai negara. Sebagai contoh, meskipun asal-muasal pandemi influenza 1918-1919 masih belum jelas, AS masuk dalam daftar potensial negara asal penyebaran pandemi ini. Virus HIN1 yang menyebabkan pandemik influenza tahun 2009 terdeteksi pertama kali di AS.

Realitas ini membuat negara-negara berbagi kepentingan yang sama untuk tidak terlalu legalistik dan menggugat isu-isu berkaitan dengan penyakit menular. Hal ini memberi gambaran bahwa membawa Tiongkok ke Mahkamah Internasional bukanlah perkara yang mudah.

Agenda Kesehatan Publik
Tantangan-tantangan hukum ini disadari betul oleh para penggugat. Hal itu terbukti dari upaya menghapus imunitas Tiongkok dari pengadilan di AS, dengan mengusulkan UU Keadilan Korban Covid-19 yang disponsori senator dari Partai Republik, daerah pemilihan Missouri, Josh Hawley. Namun, langkah ini sulit karena menyangkut isu yang bersifat rasial, diskriminatif, dan super sensitif dalam hubungan AS dan Tiongkok.

Terlepas dari kesukaran hukum yang ada, aksi hukum yang dilakukan dapat dibaca sebagai desakan kepada Tiongkok agar mengubah sikap. Ke depan, bila ada kejadian serupa terulang kembali, Tiongkok harus bersikap lebih terbuka, transparan, dan cepat memberikan informasi kepada otoritas kesehatan dunia dan negara-negara lainya sehingga tidak menjadi pandemi.

Langkah hukum ini bisa juga dilihat sebagai bentuk tekanan kepada PBB supaya memasukkan penyakit menular ke dalam perjanjian-perjanjian internasional sebagai kejadian yang bisa dimintakan pertanggungjawaban secara hukum. Mudah-mudahan, setelah pandemi Covid-19 berlalu, Komisi Hukum Internasional PBB dapat menjadikan Covid-19 sebagai bahan pertimbangan untuk menyusun aturan baru terkait sanksi bagi negara yang menjadi sumber penyebaran penyakit.

Lebih dari itu, Majelis Umum PBB diharapkan dapat menggelar sidang khusus untuk merevisi keseluruhan agenda global. Keamanan manusia dengan jalan ketahanan pangan, air, lingkungan bersih, dan peduli pada kesehatan publik, mesti menjadi agenda utama.


BAGIKAN






TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS