Kenaikan Iuran Merugikan Peserta Mandiri
INDEX

BISNIS-27 426.538 (11.39)   |   COMPOSITE 4842.76 (103.04)   |   DBX 923.5 (7.76)   |   I-GRADE 127.867 (3.45)   |   IDX30 404.318 (11.17)   |   IDX80 105.647 (2.92)   |   IDXBUMN20 263.312 (10.37)   |   IDXG30 113.239 (2.36)   |   IDXHIDIV20 361.834 (9.72)   |   IDXQ30 118.461 (3.18)   |   IDXSMC-COM 206.934 (3.31)   |   IDXSMC-LIQ 229.9 (5.97)   |   IDXV30 99.778 (3.02)   |   INFOBANK15 760.318 (27.06)   |   Investor33 353.585 (10.19)   |   ISSI 142.238 (2.46)   |   JII 514.346 (9.5)   |   JII70 174.038 (3.75)   |   KOMPAS100 945.162 (25.96)   |   LQ45 740.002 (20.32)   |   MBX 1338.07 (31.05)   |   MNC36 264.409 (7.18)   |   PEFINDO25 251.635 (8.18)   |   SMInfra18 228.656 (4.87)   |   SRI-KEHATI 297.818 (8.93)   |  

Program JKN-KIS

Kenaikan Iuran Merugikan Peserta Mandiri

Sabtu, 2 November 2019 | 13:58 WIB
Oleh : Dina Manafe / EAS

Jakarta, Beritasatu.com - Kenaikan iuran JKN-KIS yang telah resmi diberlakukan pemerintah melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan menuai pro dan kontra di masyarakat. Sejumlah pihak menilai kenaikan iuran ini terutama merugikan peserta mandiri atau pekerja bukan penerima upah (PBPU) karena harus membayar lebih tinggi dari sebelumnya.

Namun, menurut BPJS Kesehatan, besaran iuran yang baru ternyata masih di bawah angka perhitungan iuran yang sesungguhnya. Bahkan dalam penyesuaian iuran ini, kontribusi pemerintah jauh lebih besar.

Dirut BPJS Kesehatan, Fachmi Idris, mengatakan, tidak ada niat sama sekali dari pemerintah untuk menyusahkan warganya dengan menaikkan iuran JKN-KIS. Sebenarnya dari kenaikan iuran, peserta yang dibayarkan pemerintah jauh lebih banyak. Selain penduduk miskin yang masuk dalam kelompok peserta penerima bantuan iuran (PBI), pemerintah juga membayarkan iuran untuk pejabat negara, PNS, dan TNI/Polri yang masuk dalam segmen pekerja penerima upah (PPU) pemerintah. Secara tidak langsung, menurut Fachmi, pemerintah sudah menyubsidi peserta mandiri yang iurannya ditetapkan masih lebih rendah dari kebutuhan rill.

Menurut kajian Persatuan Aktuaris Indonesia (PAI), iuran segmen peserta mandiri kelas I seharusnya adalah sebesar Rp 274.204 per orang per bulan, kelas II Rp 190.639, dan kelas III Rp 131.195.

"Hasil perhitungan besaran iuran segmen PBPU ini sangat tinggi, sehingga diperkirakan tidak terjangkau daya beli masyarakat. Oleh karenanya, perlu ada subsidi besaran iuran terhadap segmen PBPU,” kata Fachmi di Kantor BPJS Kesehatan, Jumat (1/11/2019).

Menurut Fachmi, secara tidak langsung pemerintah sudah berikan subsidi, sehingga penyesuaian iuran bagi peserta mandiri tidak sebesar yang seharusnya. Melalui Perpres 75/2019, pemerintah menetapkan iuran peserta mandiri kelas I sebesar Rp 160.000 atau minus 58% dari iuran yang seharusnya. Sedangkan kelas II ditetapkan sebesar Rp 110.000 atau minus 58% dari iuran yang seharusnya, dan kelas III sebesar Rp 42.000 atau minus 32%. Dengan penetapan ini, menurut Fachmi bisa dikatakan besaran iuran yang baru ini sudah disubsidi oleh pemerintah, khususnya segmen PBPU.

"Jangan bilang pemerintah tidak berpihak pada rakyat, justru pemerintah sudah sangat memperhatikan kondisi rakyatnya. Negara justru membayari segmen PBI juga menambah subsidi segmen PBPU,” kata Fachmi.

Ditanggung Pemerintah
Secara rinci, Fachmi menjelaskan bagaimana kontribusi pemerintah tersebut. Menurut dia, di tahun 2019, total biaya yang dibayar pemerintah untuk segmen PBI sebesar Rp 48,71 triliun, dan untuk tahun 2020 nanti pemerintah akan membayari segmen PBI APBN sebesar Rp 48,74 triliun di luar segmen PBI daerah. Kemudian untuk PBPU pemerintah akan menyubsidi kurang lebih Rp 89.000 per orang untuk kelas III, Rp 80.000 kelas II, dan Rp 114.000 kelas I.

Dengan kata lain, dari 222 juta peserta JKN-KIS yang terdaftar. Lebih dari separuhnya dibiayai oleh pemerintah. Tepatnya, ada 96,8 juta penduduk miskin dan tidak mampu yang iuran JKN-KIS-nya ditanggung negara lewat APBN dan 37,3 juta penduduk yang ditanggung oleh APBD. Hal ini, menurut Fachmi, menunjukkan komitmen pemerintah yang luar biasa agar JKN-KIS yang telah memberikan manfaat bagi orang banyak ini dapat terus diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.

Fachmi juga menegaskan, dengan kenaikan iuran ini pihaknya memastikan kualitas layanan kepada peserta akan ditingkatkan. Hal ini pun sudah ditegaskan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto beberapa waktu lalu bahwa penyesuaian iuran ini juga harus diikuti dengan pembenahan kualitas layanan di fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) seperti puskesmas, dan fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut (FKRTL) atau rumah sakit.

Saat ini BPJS Kesehatan berupaya menguatkan peran FKTP sebagai gate keeper melalui penerapan rujukan horizontal secara bertahap. Rujukan horizontal merupakan mekanisme rujukan FKTP ke jejaringnya maupun rujukan antar FKTP ke FKTP lain beserta jejaringnya yang memiliki kemampuan dan kelengkapan sarana prasarana yang dibutuhkan.

BPJS Kesehatan juga telah mengeluarkan Peraturan BPJS Kesehatan Nomor 7/2019 yang berisi tentang pembaruan aturan penerapan kapitasi berbasis kinerja (KBK) bagi FKTP. Aturan ini berlaku per 1 November 2019. Salah satu indikator dan target penilaian kinerja FKTP yang berbeda dari ketentuan sebelumnya adalah rasio rujukan non spesialistik ke rumah sakit, berubah dari di bawah 5% menjadi di bawah 2%.

Dengan berbagai perbaikan ini, Fachmi berharap peserta bisa memperoleh pelayanan secara tuntas di FKTP dan angka rujukan ke rumah sakit bisa dikendalikan. Upaya ini juga diharapkan bisa memangkas antrean peserta di rumah sakit.

Upaya peningkatan kualitas layanan juga dilakukan pada FKRTL. Salah satunya melalui review kelas rumah sakit, yang tujuannya agar rumah sakit bisa memberikan layanan kesehatan sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya. Dengan demikian ada pemerataan akses layanan rumah sakit dan peserta JKN-KIS bisa mendapatkan penanganan yang maksimal.

Menurut Fachmi, rasionalisasi iuran harus menjadi momentum bersama seluruh pemangku kepentingan untuk menjaga kualitas pelayanan.

"Agar hasilnya optimal, perbaikan layanan ini harus dilakukan secara bersama oleh semua pihak, mulai dari kementerian/lembaga, BPJS Kesehatan, pemda, manajemen fasilitas kesehatan, hingga tenaga kesehatan,” kata Fachmi.



Sumber:Suara Pembaruan


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Rumah Sakit Apung Nusa Waluya II Hadir di Jakarta

RSA Nusa Waluya II menjadi program layanan kesehatan terbaru dari doctorSHARE.

KESEHATAN | 1 November 2019

Cara Efektif Atasi Wasir dengan Ekstrak Daun Ungu

Ekstrak daun ungu merupakan jenis obat herbal yang dipercaya efektif dalam mengobati wasir atau ambeien.

KESEHATAN | 1 November 2019

Di Jerman, Perokok Bayar Iuran Program Kesehatan Lebih Besar

Rumah sakit berharap pembayaran klaim lebih lancar.

KESEHATAN | 31 Oktober 2019

Masyarakat Mampu Jadi Parasit BPJS Kesehatan

Pemerintah diminta tidak memberikan subsidi kepada golongan masyarakat yang mampu.

KESEHATAN | 31 Oktober 2019

Kenaikan Iuran Jadi Solusi Defisit BPJSK

Kenaikan iuran BPJS Kesehatan sudah sesuai dengan perhitungan.

KESEHATAN | 31 Oktober 2019

Nutrifood Ajak Peneliti Indonesia Batasi Kandungan GGL

Empat penelitian berhasil menjadi pemenang NRC Grant 2019.

KESEHATAN | 31 Oktober 2019

Iuran Naik, Peserta BPJS Kesehatan Berharap Layanan Lebih Baik

Peserta mandiri dengan ekonomi pas-pasan menyuarakan keberatan atas kenaikan iuran BPJS Kesehatan, tetapi berharap agar layanan diperbaiki.

KESEHATAN | 31 Oktober 2019

Iuran JKN-KIS Resmi Naik, Berikut Perubahannya

Untuk buruh dan pemberi kerja, penyesuaian iuran hanya berdampak pada pekerja dengan upah di atas Rp 8 juta sampai dengan Rp 12 juta.

KESEHATAN | 30 Oktober 2019

Iuran Naik, BPJS Bakal Kantongi Rp 14 T untuk Tutupi Defisit

Jika proyeksi defisit Rp 32,8 triliun, sedangkan potensi dana dari penyesuaian iuran hanya menghasilkan Rp 14 triliun, maka masih kurang sekitar Rp 18,8 triliun

KESEHATAN | 30 Oktober 2019

4 Cara Meredam Emosi Ketika Marah

Empat cara meredam emosi ketika sedang marah

KESEHATAN | 30 Oktober 2019


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS