Mendikbud: Skema SNMPTN dengan Kuota Tidak Adil
INDEX

BISNIS-27 448.452 (0.76)   |   COMPOSITE 5112.19 (15.31)   |   DBX 973.986 (2.56)   |   I-GRADE 139.714 (0.67)   |   IDX30 428.304 (0.81)   |   IDX80 113.764 (0.21)   |   IDXBUMN20 291.927 (1.44)   |   IDXG30 119.182 (-0.06)   |   IDXHIDIV20 379.228 (1.32)   |   IDXQ30 124.656 (0.39)   |   IDXSMC-COM 220.2 (1.11)   |   IDXSMC-LIQ 259.388 (-0.29)   |   IDXV30 107.478 (0.22)   |   INFOBANK15 831.648 (5.08)   |   Investor33 374.125 (0.73)   |   ISSI 151.171 (-0.08)   |   JII 550.867 (-1.45)   |   JII70 188.056 (-0.42)   |   KOMPAS100 1022.34 (0.96)   |   LQ45 789.815 (1.37)   |   MBX 1412.7 (4.15)   |   MNC36 280.331 (0.36)   |   PEFINDO25 282.464 (0.78)   |   SMInfra18 241.575 (0.21)   |   SRI-KEHATI 316.512 (0.92)   |  

PPDB 2019

Mendikbud: Skema SNMPTN dengan Kuota Tidak Adil

Senin, 17 Juni 2019 | 14:26 WIB
Oleh : Maria Fatima Bona / EAS

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhadjir Effendy menuturkan, kegigihan orangtua mempertahankan sekolah favorit dilakukan karena pertimbangan akan lebih mudah untuk mendapat kesempatan masuk perguruan tinggi negeri (PTN) melalui jalur undangan atau seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri (SNMPTN) yang melihat hasil rapor. Apalagi sekolah-sekolah favorit setiap tahun mendapat kuota sangat tinggi.

Menurut Muhadjir, skema SNMPTN dengan kuota ini adalah kebijakan tidak adil yang seharusnya dihapus. Biarlah anak berjuang sesuai dengan individunya, bukan karena sekolah. Jika memang anak bagus maka meskipun berasal dari sekolah akreditasi C, ia berhak untuk memperebutkan kesempatan masuk SNMPTN, bukan mendapat kesempatan karena berada di sekolah tertentu.

Menurut Muhajdir, perlu ada evaluasi menyeluruh agar kebijakan pendidikan sejalan. Sebab, sudah saatnya menghentikan praktik-praktik ketidakadilan. Lanjut dia, orangtua yang ingin anaknya mendapat pendidikan terbaik dan layanan lebih dari kemampuan pemerintah sebaiknya melanjutkan pendidikan sang anak di sekolah swasta. Sebab, negara memberikan fasilitas pendidikan sama kepada seluruh warga masyarakat. Tanpa ada yang mendapat keistimewaan.

Sementara itu, Sekjen Kemdikbud, Didik Suhardi mengatakan, ia dan staf khusus Mendikbud, Hamid Muhammad, telah melakukan dialog bersama provinsi DKI Jakarta, Jateng, dan beberapa provinsi yang keberatan dengan jalur zonasi. Mereka telah mencapai kesepakatan untuk menerapkan skema penerimaan peserta didik baru (PPDB) sesuai dengan Permendikbud.

Pendapat senada juga disampaikan Hamid. Ia menuturkan, semua provinsi mengikuti Permendikbud tentang PPDB. Dijelaskan dia, provinsi yang sebelumnya menolak dan membuat skema berbeda, setelah dialog ternyata kebijakannnya masih dalam skema PPDB yang dimaksud.

Semisalnya, Jawa Tengah yang meminta kuota jalur prestasi ditingkatkan atau DKI yang meminta adanya jalur afirmasi. Semua sebetulnya tidak melanggar Permendikbud. Yang terpenting adalah, calon peserta didik yang diprioritaskan memang benar-benar siswa dalam zona tersebut. Selain itu, sekolah harus fokus memprioritaskan para peserta disabilitas.

“Dalam zonasi itu tidak diatur yang ada di situ, yang diatur itu orang-orang yang tidak mampu didahulukan. Anak-anak yang berkebutuhan khusus didahulukan. Perkara di dalam situ mau diatur, ada afirmasi seperti DKI Jakarta itu dimaksud untuk siswa inklusi (berkebutuhan khusus, red) masuk di situ. Kemudian, DKI Jakarta juga banyak anak yang berprestasi, boleh dipakai di situ yakni masuk skema zonasi 90%, kenapa tidak? Sepanjang di dalam zonanya, silakan diatur yang penting zonanya itu 90%. Jadi fleksibel” kata Hamid kepada Beritasatu.com, Senin (17/6/2019).

Menurutnya, amat penting untuk menyamakan perseppsi agar tidak ada permasalahan. Sebab, jika ada provinsi yang membuat kebijakan dengan jalur sendiri tentu orang atau provinsi lain akan berteriak karena ada yang menjalankan PPDB di luar Permendikbud 2018.

Kadisdik DKI Jakarta, Ratiyono juga menjelaskan, maksud dari adanya afirmasi di DKI Jakarta adalah untuk memberi kesempatan anak disabilitas agar tertampung dalam zona terdekat. Namun, setelah adanya pembicaraan dengan Kemdikbud, DKI Jakarta memastikan diri untuk menjalankan PPDB sesuai Permendikbud dengan skema afirmasi masuk dalam jalur zonasi 90%.

"Skema afirmasi ini karena kasihan kan kalau yang berkebutuhan khusus harus mendaftar terbuka atau ikut persaingan. Afirmasi supaya kita dahulukan dan yang berkebutuhan khusus jangan jauh-jauh sekolahnya,” ujarnya.



Sumber:Suara Pembaruan


BAGIKAN




BERITA LAINNYA

Tidak Ada Perubahan Kuota Jalur Prestasi dan Zonasi

Mendikbud menegaskan tidak ada perubahan kuota dalam PPDB 2019, yakni jalur zonasi tetap kuota 90%, jalur prestasi 5%, dan jalur perpindahan orang tua wali 5%.

NASIONAL | 17 Juni 2019

Tabrakan Maut Tewaskan 12 Orang, Sopir Bus Diduga Main HP

Polda Jabar sedang melakukan pengolahan dan diharapkan penyebabnya nanti akan diumumkan paling lambat 2x24 jam.

NASIONAL | 17 Juni 2019

Kecelakaan Beruntun di Tol Cipali, 12 Penumpang Tewas

Dalam kecelakaan melibatkan empat kendaraan itu, dilaporkan menewaskan 12 orang dan 24 orang lainnya luka.

NASIONAL | 17 Juni 2019

11 Kontainer Sampah Impor Siap Dikembalikan ke Negara Asalnya

Sebanyak 11 kontainer sampah impor masih menunggu proses untuk dipulangkan ke negara asalnya.

NASIONAL | 17 Juni 2019

Persiapan Porwil Sumatera 2019 Dipastikan Rampung Agustus Mendatang

Berbagai persiapan menghadapi Porwil di Bengkulu, saat ini tengah dilaksanakan dan diharapkan tugas Agustus nanti

NASIONAL | 17 Juni 2019

Kasus Jual Beli Jabatan di Kemag, KPK Periksa 7 Calon Rektor UIN dan IAIN

Dua diantaranya sedang menjabat sebagai Rektor UIN dan satu orang merupakan Rektor IAIN.

NASIONAL | 17 Juni 2019

KPK Periksa Staf Keuangan Waskita Karya soal Kasus Korupsi 14 Proyek

Wagimin bakal diperiksa sebagai saksi untuk melengkapi berkas penyidikan dengan tersangka mantan Kepala Divisi II PT Waskita Karya, Fathor Rachman.

NASIONAL | 17 Juni 2019

Korupsi Proyek Kapal, KPK Periksa Dirut PT Daya Radar Utama

Amir diperiksa untuk melengkapi berkas penyidikan dengan tersangka Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) DJBC, Istadi Prahastanto.

NASIONAL | 17 Juni 2019

Mayor Inf Alzaki Terima Penghargaan US Army CGSC

Mayor Inf Alzaki merupakan perwira siswa Indonesia pertama yang memperoleh Award di US Army CGSC sejak dimulainya pengiriman siswa Seskoad ke US Army.

NASIONAL | 17 Juni 2019

Kapolda dan Pangdam Jaga Kebersamaan dengan Berolahraga

Olahraga bersama, selain untuk kesehatan, juga untuk menjaga kebersamaan dan kekompakan.

NASIONAL | 17 Juni 2019


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS