KPAI Minta Mendikbud Atasi Kasus Kekerasan di Sekolah
INDEX

BISNIS-27 426.538 (11.39)   |   COMPOSITE 4842.76 (103.04)   |   DBX 923.5 (7.76)   |   I-GRADE 127.867 (3.45)   |   IDX30 404.318 (11.17)   |   IDX80 105.647 (2.92)   |   IDXBUMN20 263.312 (10.37)   |   IDXG30 113.239 (2.36)   |   IDXHIDIV20 361.834 (9.72)   |   IDXQ30 118.461 (3.18)   |   IDXSMC-COM 206.934 (3.31)   |   IDXSMC-LIQ 229.9 (5.97)   |   IDXV30 99.778 (3.02)   |   INFOBANK15 760.318 (27.06)   |   Investor33 353.585 (10.19)   |   ISSI 142.238 (2.46)   |   JII 514.346 (9.5)   |   JII70 174.038 (3.75)   |   KOMPAS100 945.162 (25.96)   |   LQ45 740.002 (20.32)   |   MBX 1338.07 (31.05)   |   MNC36 264.409 (7.18)   |   PEFINDO25 251.635 (8.18)   |   SMInfra18 228.656 (4.87)   |   SRI-KEHATI 297.818 (8.93)   |  

KPAI Minta Mendikbud Atasi Kasus Kekerasan di Sekolah

Kamis, 31 Oktober 2019 | 13:53 WIB
Oleh : Maria Fatima Bona / EAS

Jakarta, Beritasatu.com - Komisioner bidang Pendidikan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Retno Listyarti memberi masukan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim, terkait masalah kekerasan dalam dunia pendidikan. Dalam hal ini, KPAI telah mempersiapkan rilis hasil pengawasan kekerasan di dunia pendidikan pada 2019, antara lain masalah penerapan sistem zonasi pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).

Selain korban kekerasan, KPAI juga merilis anak korban kebijakan sistem zonasi dalam PPDB 2019. Tercatat ada sebanyak 95 pengaduan dan 14 pengaduan (14,73%) di antaranya berasal dari DKI Jakarta.

"Berbagai peristiwa kekerasan di lembaga pendidikan yang melibatkan guru, siswa dan orang tua masih terus terjadi sepanjang tahun 2019. Bahkan kekerasan tersebut mengakibatkan korban jiwa,” kata Retno kepada Beritasatu.com, Kamis (31/10/2019)

Kasus yang disorot KPAI antara lain kasus di Palembang, Sumatera Selatan dan Manado, Sulawesi Utara. Di SMA swasta Palembang ada 2 siswa meninggal saat long march. Di SMP swasta Kota Manado seorang siswa meninggal usai dihukum fisik karena terlambat. Masih di Kota Manado, seorang guru SMK swasta tewas ditusuk siswanya sendiri karena menegur saat siswa merokok.

Retno menambahkan, selain kekerasan fisik, KPAI mencatat ada kekerasan seksual sepanjang 2019 yang terjadi di lingkungan sekolah dengan pelaku sejumlah guru dan kepala sekolah, dengan korban anak tertinggi berada pada jenjang usia sekolah dasar (SD). Modus membujuk maupun mengancam korban dilakukan oleh para pelaku yang tak lain seorang pendidik. Dalam hal ini, guru dan kepala sekolah yang seharusnya menjadi pelindung anak didiknya ternyata justru menjadi predator bagi para siswanya. Korban tidak hanya anak perempuan, tetapi juga anak laki-laki.

"Mata rantai kekerasan yang terus terjadi di lingkungan sekolah, baik itu kekerasan fisik, psikis maupun seksual, baik yang dilakukan siswa, guru maupun orang tua sudah seharusnya di putus. Sekolah sejatinya menjadi tempat yang aman dan nyaman buat peserta didik,” ucap Retno.

Selanjutnya, Retno yang juga mantan sekjen Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) ini menuturkan, tingginya angka kekerasan di lembaga pendidikan, baik kekerasan fisik dan kekerasan seksual, termasuk yang dilakukan guru atau kepala sekolah, siswa, dan orang tua siswa harus menjadi prioritas pekerjaan rumah yang harus dikerjakan Mendikbud Nadiem.

Selama ini, meski pun Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Satuan Pendidikan sudah ada, akan tetapi pencegahan dan penanganan kekerasan di sekolah selama 4 tahun terakhir ini tidak mengacu pada Permendikbud tersebut.

Oleh karena itu, KPAI mendorong Nadiem untuk melanjutkan pembenahan pendidikan melalui pendekatan zonasi pendidikan. Sebab, pendekatan zonasi tidak hanya digunakan untuk PPDB, tetapi juga untuk membenahi berbagai standar nasional pendidikan. Mulai dari kurikulum, sebaran guru, sebaran peserta didik, sampai kualitas sarana prasarana, akan ditangani berbasis zonasi.

"Untuk pemerataan pendidikan yang berkualitas, Kemdikbud melakukan pemerataan guru, pemerataan infrastruktur, sharing resource, dan integrasi pendidikan formal dan nonformal,” ujarnya.

Retno juga mengatakan, dalam melaksanakan kebijakan zonasi pendidikan ini setidaknya akan melibatkan tujuh Kementerian/Lembaga terkait, di antaranya Kemdagri, Kemdikbud, Kemag, Kementerian Keuangan (Kemkeu), Bapenas, KemPUPR, dan KemPAN dan RB.



Sumber:Suara Pembaruan


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Mahfud Pimpin Sidang Paripurna Perdana Bidang Polhukam

"Ini rapat pertama dan kebetulan nanti siang ada rapat terbatas bidang Polhukam dengan presiden. Kita nanti harus presentasi tentang kebijakan-kebijakan."

NASIONAL | 31 Oktober 2019

Ditjen AHU Kemkumham Luncurkan Tiga Aplikasi Pelayanan Publik

Ditjen AHU Kemkumham kembali meluncurkan tiga aplikasi pelayanan publik.

NASIONAL | 31 Oktober 2019

Gaet Investor Asing, Jateng Tawarkan Investasi Rp 75 Triliun

Jateng menawarkan lima sektor unggulan, yakni pariwisata, manufaktur, properti, infrastruktur, dan agrikultur.

NASIONAL | 31 Oktober 2019

Pegawai KPK Jadi ASN, Menteri Tjahjo: Tetap Ada Proses Seleksi

Tjahjo mengingatkan dengan status ASN, maka pegawai KPK harus mengikuti ketentuan yang tertulis dalam UU ASN.

NASIONAL | 31 Oktober 2019

Masa Kerja Tim Teknis Kasus Novel Berakhir, Tersangka Belum Juga Tertangkap

Walaupun tersangka belum tertangkap, Polri menyebut hasil kerja tim teknis selama dua bulan ada kemajuan dalam proses investigasi itu ada kemajuan.

NASIONAL | 31 Oktober 2019

Bertemu Kadin, Menteri KKP Tampung Masukan

KKP akan mengintensifkan komunikasi dua arah dengan para stakeholder kelautan dan perikanan.

NASIONAL | 31 Oktober 2019

Jaksa KPK Bakal Beberkan Pencucian Uang Setengah Triliun Wawan

Tubagus Chaeri Wardana bakal menjalani sidang perdana korupsi alkes, pengadaan sarana kesehatan Pemprov Banten, dan TPPU.

NASIONAL | 31 Oktober 2019

Kasus TPPU Eks Bupati Cirebon, KPK Periksa Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan

Belum diketahui secara pasti kaitan Rokhmin yang juga Ketua DPP Bidang Kelautan, Perikanan dan Nelayan PDIP ini dengan kasus pencucian uang Sunjaya.

NASIONAL | 31 Oktober 2019

Eks Anggota DPRD Jambi Segera Diadili Atas Kasus Suap Zumi Zola

Tim penyidik melimpahkan berkas perkara, barang bukti dan ketiga tersangka ke tahap penuntutan atau tahap 2.

NASIONAL | 31 Oktober 2019

Kenaikan Iuran BPJS Tidak Selesaikan Masalah, Malah Bebani Dana Daerah

Kenaikan iuran BPJS dinilai tidak menyelesaikan masalah defisit BPJS. Sebaiknya, sistemnya dibenahi terlebih dulu.

NASIONAL | 31 Oktober 2019


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS