PLN Harus Dievaluasi
INDEX

BISNIS-27 448.146 (0.31)   |   COMPOSITE 5091.82 (20.37)   |   DBX 966.643 (7.34)   |   I-GRADE 139.941 (-0.23)   |   IDX30 428.154 (0.15)   |   IDX80 113.358 (0.41)   |   IDXBUMN20 291.199 (0.73)   |   IDXG30 119.599 (-0.42)   |   IDXHIDIV20 379.423 (-0.2)   |   IDXQ30 124.629 (0.03)   |   IDXSMC-COM 218.961 (1.24)   |   IDXSMC-LIQ 257.997 (1.39)   |   IDXV30 107.251 (0.23)   |   INFOBANK15 832.7 (-1.05)   |   Investor33 373.408 (0.72)   |   ISSI 150.953 (0.22)   |   JII 549.986 (0.88)   |   JII70 187.543 (0.51)   |   KOMPAS100 1019.5 (2.84)   |   LQ45 788.563 (1.25)   |   MBX 1407.83 (4.87)   |   MNC36 279.661 (0.67)   |   PEFINDO25 277.129 (5.34)   |   SMInfra18 242.149 (-0.57)   |   SRI-KEHATI 316.134 (0.38)   |  

PLN Harus Dievaluasi

Senin, 5 Agustus 2019 | 12:12 WIB
Oleh : Anselmus Bata / RIX

Jakarta, Beritasatu.com - Menyusul pemadaman listrik di sejumlah daerah pada Minggu (4/8/2019), bahkan hingga Senin (5/8/2019), PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) sebagai otoritas yang menyediakan energi listrik bagi masyarakat didesak untuk segera dievaluasi. Bahkan, proyek-proyek energi listrik mesti dicek ulang agar PLN betul-betul mampu memenuhi kebutuhan energi listrik bagi masyarakat.

Anggota Komisi VI DPR, Nasim Khan menyampaikan hal ini saat dihubungi lewat pesan singkat, Senin (5/8/2019).

Pemadaman yang terjadi sudah menyulitkan aktivitas masyarakat, bahkan merugikan pelaku usaha.

“Selanjutnya negara harus memastikan proses operasional sistem energi seluruh proyek nasional siap secara khusus menghadapi padamnya energi listrik,” ujar Nasim.

Komisi VI DPR, lanjutnya, sudah memanggil pelaksana tugas dirut PLN dan meminta komitmennya dalam pemenuhan energi listrik ke depan.

Menurut politisi PKB tersebut, perlu penempatan SDM-SDM berkualitas dan kredibel di PLN agar mampu menjalankan misi dan tugasnya dengan penuh tanggung jawab. PLN harus menjauhkan diri dari kepentingan politis dan faktor kedekatan dengan penguasa dalam menjalankan tugasnya.

Seharusnya, lanjut Nasim, perlu ada kompensasi bagi masyarakat dan pelaku usaha akibat pemadaman listrik tersebut. Ia mencontohkan, di Australia dan beberapa negara lainnya, bila ada pemadaman listrik, ada kompensasi gratis. Bahkan, seorang menteri di Korea Selatan mundur karena listrik padam.

“Lalu, bagaimana solusi di negara kita. Pelayanan adalah hak warga negara kita yang wajib diutamakan dari segala hal," katanya.

Tragedi pemadaman listrik ini, kata legislator dapil Jawa Timur III yang meliputi Situbondo, Bondowoso, dan Banyuwangi itu, hendaknya menjadi momentum pembenahan sejumlah BUMN. Sesuai regulasinya, BUMN harus mengutamakan kesejahteraan masyarakat dan bangsa daripada sekadar mengejar keuntungan.



Sumber:BeritaSatu.com

TAG: 


BAGIKAN




BERITA LAINNYA

Stok Beras Impor Dominasi Gudang Bulog Padang

Petani Sumatera Barat umumnya memproduksi beras premium.

NASIONAL | 5 Agustus 2019

IPW Apresiasi Tiga Pati Polri Capim KPK Laporkan Harta

Undang-undang tidak menyebutkan adanya sanksi bagi pejabat negara yang tidak menyerahkan LHKPN.

NASIONAL | 6 Agustus 2019

Pangdam II Sriwijaya: Memimpin Itu Harus Dengan Hati dan Bisa Berikan Kesejahteraan

Ada tiga poin yang harus dimiliki seorang pemimpin yakni commandership, management, dan leadership.

NASIONAL | 6 Agustus 2019

100.000 Peserta Bantuan Iuran BPJS di Gunungkidul Dibekukan

Peserta yang dicoret karena meninggal dunia, pindah domisili dan berubah menjadi peserta BPJS mandiri.

NASIONAL | 6 Agustus 2019

Ini Langkah Pemerintah Tangani Pengungsi Luar Negeri

Terdapat tiga langkah yang dilakukan terhadap 14.000 pengungsi yang ada di Indonesia.

NASIONAL | 6 Agustus 2019

Kepala Desa di Ketapang, Kalbar Diperiksa

Membuka lahan sekecil apapun dengan cara membakar berdampak negatif terhadap masyarakat, lingkungan dan ekonomi.

NASIONAL | 6 Agustus 2019

BMKG: Gempa Bukan Penyebab Padamnya Listrik

BMKG menyatakan bahwa gempa yang terjadi di Banten tidak ada kaitannya dengan pemadaman listrik, Minggu (4/8/2019).

NASIONAL | 6 Agustus 2019

Tokoh NU, Mbah Moen Meninggal Dunia di Makkah

Tokoh Nahdlatul Ulama KH Maimun Zubair dikabarkan meninggal dunia saat melakukan ibadah haji di Makkah, Saudi Arabia, Selasa (6/8/2019).

NASIONAL | 6 Agustus 2019

12 Korban Perdagangan Manusia di Situbondo Ingin Pulang ke Bandung

12 gadis korban perdagangan manusia di Situbondo ingin kembali pulang ke Bandung, Jawa Barat.

NASIONAL | 6 Agustus 2019

Kabut Asap, Jarak Pandang di Pekanbaru 2.000 Meter

BMKG Stasiun Pekanbaru menyatakan jarak pandang di Kota Pekanbaru hanya berkisar 2.000 meter akibat tertutup asap pekat kebakaran hutan dan lahan.

NASIONAL | 6 Agustus 2019


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS