Parlemen Inggris Hambat Brexit Tanpa Kesepakatan

Parlemen Inggris Hambat Brexit Tanpa Kesepakatan
Perdana Menteri Inggris, Theresa May (berdiri), memberikan penjelasan tentang Perjanjian Brexit ke House of Commons di London, Senin (26/11) ( Foto: Dok SP )
Natasia Christy Wahyuni / WIR Kamis, 10 Januari 2019 | 06:34 WIB

London-Perdana Menteri (PM) Inggris Theresa May menderita kemunduran lagi dalam perundingan Brexit setelah parlemen memenangkan voting untuk menciptakan hambatan baru bagi Brexit tanpa kesepakatan. Anggota parlemen dari Partai Konservatif bergabung dengan oposisi Partai Buruh dengan jumlah suara 303-296 meloloskan amandemen rancangan undang-undang (RUU) Keuangan yang akan membatasi May mengubah pajak untuk mengatasi konsekuensi dari keluarnya Inggris tanpa kesepakatan.

Kekalahan May ini menekankan posisinya yang lemah sebagai pemerintahan minoritas di parlemen, partai yang terpecah belah, dan parlemen yang kritis menjelang voting penting atas skema Brexit yang disusunnya bersama Uni Eropa (UE).

“Voting ini (RUU Keuangan) adalah langkah penting untuk mencegah Brexit tanpa kesepakatan. Ini menunjukkan tidak ada mayoritas di parlemen, kabinet, atau negara yang ingin keluar dari UE tanpa kesepakatan,” kata pemimpin Partai Buruh Jeremy Corbyn.

Anggota parlemen dari Partai Buruh, Ian Murray, yang mendukung gerakan kampanye referendum kedua “Suara Rakyat”, menyatakan parlemen sekarang menegaskan otoritas dan kedaulatannya dan secara efektif menunjukkan ancaman bahwa “tanpa kesepakatan” hanya gertakan.

“Ancaman Brexit tanpa kesepakatan secara sinis dipakai pemerintah selama berbulan-bulan sebagai bagian kampanye mereka untuk merundung dan mengintimidasi parlemen agar memilih kesepakatan buruk yang akan membuat kita lebih buruk dan memiliki sedikit kendali,” kata Murray lewat pernyataan di situs “Suara Rakyat”.

“Apa yang harus dilakukan sekarang adalah menyerahkan keputusan kembali kepada rakyat,” tambahnya.

Di pihak lain, pemerintah meremehkan kekalahan dalam voting tersebut. Pemerintah menyatakan akan bekerja dengan parlemen untuk memastikan bahwa sistem pajak berjalan mulus di semua skenario Brexit.



Sumber: Suara Pembaruan