Keputusan Boris Johnson Tangguhkan Parlemen Picu Kemarahan

Keputusan Boris Johnson Tangguhkan Parlemen Picu Kemarahan
Demonstran Anti-Brexit memegang plakat saat berunjuk rasa di luar Downing Street di London, Inggris, Rabu (28/8/2019). Perdana Menteri Inggris Boris Johnson memicu kemarahan dengan memaksa penangguhan parlemen. ( Foto: AFP / DANIEL SORABJI )
Natasia Christy Wahyuni / WIR Kamis, 29 Agustus 2019 | 19:39 WIB

London, Beritasatu.com- Keputusan Perdana Menteri (PM) Inggris Boris Johnson untuk menangguhkan parlemen telah memicu kemarahan dari anggota parlemen dan para penentang Brexit tanpa kesepakatan (no-deal Brexit).

Hal itu juga memunculkan protes di seluruh negeri, tantangan hukum, dan petisi dengan lebih dari satu juta tanda tangan.

Pemerintah menyatakan penundaan lima pekan pada September dan Oktober akan tetap memberikan waktu untuk perdebatan Brexit. Namun, para pengkritik menyebutnya sebagai upaya tidak demokratis untuk menghentikan anggota parlemen dari memblokir no-deal Brexit.

Johnson menangguhkan parlemen antara 9-12 September 2019 dan berakhir pada 14 Oktober 2019. Itu artinya, parlemen hanya mempunyai beberapa hari kerja saja setelah kembali dari reses pada 3 September 2019.

Sisa waktu parlemen untuk membahas Brexit juga menjadi sangat sempit menjelang deadline keberangkatan Inggris dari Uni Eropa (UE) pada 31 Oktober 2019.

Ratu Elizabeth II pada Rabu (28/8) sudah memberikan persetujuan atas penangguhan parlemen yang paling cepat dilakukan tanggal 9 September 2019. Penangguhan akan diakhiri dengan Pidato Ratu pada 14 Oktober 2019, yang disebut Johnson memiliki “agenda sangat menarik”.

Menteri Kabinet Michael Gove mengklaim penundaan itu tentu saja bukan langkah politik untuk menghalangi kubu oposisi no-deal Brexit. Menurutnya, masih banyak waktu untuk memperdebatkan Brexit sebelum jadwal keberangkatan pada 31 Oktober 2019.

Ketua Dewan Rakyat (Majelis Rendah) John Bercow, yang secara tradisional tidak biasa mengomentari keputusan politik, menyebut penangguhan itu sebagai “kemarahan konstitusional”.

“Bagaimana pun itu didandani, sangat jelas bahwa tujuan dari penundaan parlemen adalah menghentikan (anggota parlemen) mendebatkan Brexit dan melakukan tugasnya dalam membentuk negara,” kata Bercow.



Sumber: Suara Pembaruan