Boris Johnson Kalah Voting, Parlemen Inggris Akan Ajukan RUU Tunda Brexit

Boris Johnson Kalah Voting, Parlemen Inggris Akan Ajukan RUU Tunda Brexit
Demonstran memegang plakat di bawah sinar matahari saat protes menentang langkah untuk menunda parlemen di minggu-minggu terakhir sebelum Brexit di luar Downing Street di London, Inggris, Sabtu (31/8/2019). ( Foto: AFP / Niklas HALLE'N )
Natasia Christy Wahyuni / WIR Rabu, 4 September 2019 | 19:18 WIB

London, Beritasatu.com- Anggota parlemen dari Partai Konservatif dan oposisi berhasil mengalahkan pemerintahan Perdana Menteri (PM) Inggris Boris Johnson dalam voting untuk mengambil alih agenda Brexit. Langkah ini menjadi tahap pertama parlemen untuk menyusun hukum yang mencegah no-deal Brexit (Brexit tanpa kesepakatan).

Pada Selasa (3/8) malam, Majelis Rendah memilih 328-301, termasuk 21 anggota parlemen dari Partai Konservatif (Tory), membelot untuk mendukung oposisi. Parlemen kini bisa mengajukan rancangan undang-undang (RUU) untuk menunda tenggat waktu Brexit pada 31 Oktober 2019.

Sebagai tanggapan, Johnson menyatakan akan mengajukan mosi untuk pemilihan umum dini. Pimpinan Partai Buruh Jeremy Corbyn mengatakan RUU penundaan Brexit harus diloloskan sebelum pemilu digelar.

Setelah voting, kantor PM Downing Street mengatakan para anggota Tory yang memberontak terancam dikeluarkan dari partai parlemen. Para pemberontak dari kubu pemerintah itu termasuk Nicholas Soames yaitu cucu mantan PM Winston Churchill, yang menyatakan tidak akan ikut dalam pemilu berikutnya.

“Kepala cambuk Partai Konservatif telah berbicara dengan 21 orang yang memilih langkah untuk menghentikan no-deal Brexit dan mereka akan dikeluarkan dari partai,” sebut seorang juru bicara merujuk kepada posisi kepala cambuk (chief whip) yang bertugas memastikan anggota menghadiri dan memberikan suara di parlemen saat kepemimpinan partai membutuhkan suara mayoritas.

Soames mengatakan dicopotnya posisinya dari parlemen adalah “peruntungan perang”. Dia mengaku memilih melawan partai hanya tiga kali dalam kurun 37 tahun, tapi bergabung dengan 21 anggota Partai Tory lainnya termasuk para mantan menteri kabinet, untuk mengalahkan pemerintah.

Oposisi dan sejumlah pemberontak Konservatif ingin menunda keberangkatan Inggris dari Uni Eropa (UE) jika pemerintah tidak mencapai kesepakatan sampai 17 Oktober 2019.



Sumber: Suara Pembaruan