PM Boris Johnson: Lebih Baik Mati Daripada Tunda Brexit

PM Boris Johnson: Lebih Baik Mati Daripada Tunda Brexit
Perdana Menteri Inggris Boris Johnson berbicara saat kunjungan bersama polisi di Yorkshire Barat, Inggris utara, Kamis (5/9). ( Foto: AFP / Danny Lawson )
Natasia Christy Wahyuni / WIR Sabtu, 7 September 2019 | 06:32 WIB

London, Beritasatu.com- Perdana Menteri (PM) Inggris Boris Johnson menyatakan lebih baik mati daripada meminta Uni Eropa (UE) untuk menunda Brexit lewat tanggal 31 Oktober 2019. Namun, Johnson menolak menyatakan akan mundur jika penangguhan Brexit harus terjadi.

Dalam pidatonya di pusat pelatihan polisi di Wakefield, Yorkshire Barat, Kamis (5/9), Johnson mengatakan akan tetap menyiapkan Inggris keluar dari UE tanpa kesepakatan. Sebaliknya, Partai Buruh menegaskan prioritasnya adalah menghentikan no-deal Brexit.

Johnson menekankan kembali seruannya untuk pemilu dini yang ingin digelarnya pada 15 Oktober 2019. Dia beralasan pemilu sebagai satu-satunya cara untuk membuat Brexit “bergerak”. Boris juga menyebut penolakan terhadap pemilu dini sebagai penghinaan pengecut kepada demokrasi.

“Kami akan terus maju baik dengan rencana mendapatkan kesepakatan, membawa negara ini keluar (dari UE) pada 31 Oktober yang kita bisa atau orang lain hendaknya diizinkan untuk melihat apakah mereka tetap bisa mempertahankan kita setelah 31 Oktober,” kata Johnson.

Hanya enam minggu setelah menjabat PM, rencana Johnson untuk membawa Inggris keluar dari UE berada dalam krisis. Dia terjebak di tengah-tengah antara UE, yang menolak menegosiasikan ulang kesepakatannya yang sudah diketok dengan PM terdahulu Theresa May, dan anggota parlemen Inggris yang menentang kepergian tanpa kesepakatan (no-deal Brexit).

Sebagian besar pengamat ekonomi menyebut no-deal Brexit akan menyebabkan gangguan ekonomi yang parah dan menjerumuskan Inggris ke dalam resesi.

Menurut Johnson, dia benci “menggedor Brexit”, tapi menyalahkan anggota parlemen karena telah “melepaskan torpedo” kepada posisi negosiasi Inggris dengan UE lewat dukungan RUU dari Partai Buruh yang didesain untuk memblokir no-deal Brexit pada 31 Oktober 2019.

RUU itu memaksa PM untuk menunda Brexit sampai Januari 2020, kecuali anggota parlemen menyetujui kesepakatan baru atau keluar tanpa kesepakatan pada 19 Oktober 2019. Dua alternatif itu dipastikan tidak akan disetujui oleh parlemen sehingga penundaan tetap akan terjadi.



Sumber: Suara Pembaruan