Pemerintah Inggris Akhirnya Akui Akan Minta Penundaan Brexit

Pemerintah Inggris Akhirnya Akui Akan Minta Penundaan Brexit
Seorang pengunjuk rasa pro-Brexit mengibarkan bendera Union saat berdiri di dekat poster "We Vote Leave" di luar Gedung Parlemen di London, Inggris, Senin (9/9/2019). ( Foto: AFP / Isabel INFANTES )
Natasia Christy Wahyuni / WIR Senin, 7 Oktober 2019 | 07:07 WIB

London, Beritasatu.com- Perdana Menteri (PM) Inggris Boris Johnson akan mengirimkan surat kepada Uni Eropa (UE) untuk meminta penundaan Brexit jika tidak ada kesepakatan perceraian sampai 19 Oktober 2019. Ini menjadi pengakuan pertama kalinya untuk Pemerintah Inggris yang sebelumnya terus menolak menunda tenggat waktu Brexit pada 31 Oktober 2019.

Johnson secara konsisten menyatakan tidak akan meminta penundaan Brexit, tapi tetap tidak bisa melanggar hukum jika tidak ada perjanjian penarikan yang disepakati dengan UE. Johnson tidak menjelaskan kontradiksi dalam komentarnya. Para lawan politiknya merasa yakin mereka akan mencari semacam jalur pelarian untuk menekan UE agar menolak permintaan penundaan Brexit.

Pada Rabu (2/10), Johnson mengajukan usulan baru kepada UE yang diharapkan bisa mencapai kesepakatan penarikan. Sebaliknya, pimpinan UE menanggapi usulannya dengan skeptisme, menyebut bahwa lebih banyak konsensi dibutuhkan jika ingin menghindari Brexit tanpa kesepakatan (no-deal Brexit).

Pekan lalu, Mahkamah Agung Inggris memutuskan penangguhan parlemen oleh Johnson, tidak sah. Para pendukung anti-Brexit sekali lagi berusaha memastikan Brexit akan ditunda jika tidak ada kesepakatan jalan keluar untuk memperlancar transisi.

Kelompok antiBrexit mengajukan gugatan kepada Johnson di pengadilan senior Skotlandia untuk mendesak perintah yang bisa memaksanya mematuhi “UU Benn”, yaitu UU yang diloloskan oleh parlemen bulan lalu untuk mmeinta Johnson melakukan penundaan Brexit jika tidak mencapai kesepakatan penarikan dalam dua pekan.

Jika tidak, mereka meminta pengadilan menggunakan kekuasaannya, tidak tersedia untuk hakim Inggris, untuk menuliskan sendiri kepada para pemimpin UE permintaan perpanjangan atas nama Johnson.

Di satu sisi, Johnson menyatakan akan mematuhi hukum, tapi di sisi lain mengatakan “lebih baik mati” daripada meminta penundaan. Johnson memaksa Inggris tetap keluar dari UE pada 31 Oktober 2019 atau “lebih baik mati”.



Sumber: Suara Pembaruan