Uni Eropa Setujui Penundaan Brexit 3 Bulan

Uni Eropa Setujui Penundaan Brexit 3 Bulan
Perdana Menteri Inggris Boris Johnson berbicara kepada para siswa ketika mengunjungi Sekolah Dasar Middleton di Milton Keynes, Inggris selatan, Jumat (25/10/2019). ( Foto: AFP / Paul Grover )
Natasia Christy Wahyuni / WIR Senin, 28 Oktober 2019 | 20:24 WIB

London, Beritasatu- Uni Eropa (UE) menyetujui penundaan lagi Brexit selama tiga bulan atau sampai 31 Januari 2020. Namun, Inggris tetap diberi pilihan untuk meninggalkan blok itu lebih awal jika kesepakatan berhasil diratifikasi.

Inggris akan mengajukan draft kepada para duta besar dari 27 negara UE, termasuk sejumlah kemungkinan tanggal untuk Brexit, yaitu 30 November 2019, 31 Desember 2019, atau 31 Januari 2020.

Setiap penundaan Brexit hanya bisa disetujui lewat suara bulat oleh 27 negara UE, tapi sejauh ini keberatan Prancis telah mencegah keputusan itu. Sumber-sumber diplomatik menyebutkan pertemuan para dubes UE itu digelar hari Senin pukul 09.00 GMT (16.00 WIB) di Brussels.

Blok tersebut juga akan menegaskan bahwa perpanjangan tidak akan dipakai untuk merundingkan ulang perjanjian kesepakatan. London juga tidak boleh menghalangi pekerjaan penting UE lainnya mulai dari anggaran sampai kebijakan iklim.

Tanpa persetujuan perpanjangan, Inggris tetap akan keluar dari UE sesuai jadwal pada Kamis (31/10). Di bawah keputusan hukum untuk penundaan Brexit, UE juga mempertahankan hak menggelar pertemuan tanpa Inggris selama masa perpanjangan, untuk mempertimbangkan bisnis di masa depan.

UE menyatakan, secara prinsip, menyetujui perpanjangan proses Brexit setelah parlemen memaksa Perdana Menteri (PM) Inggris Boris Johnson mengajukan permintaan itu. Tapi, blok tersebut belum menyebutkan tenggat waktu spesifik.

Jika UE setuju permintaan perpanjangan tiga bulan, Johnson harus menerimanya untuk mencegah Brexit tanpa kesepakatan (no-deal Brexit).

Setiap perpanjangan dari proses Pasal 50 secara teknis bersifat fleksibel, artinya proses tersebut bisa berakhir secepatnya jika disetujui kedua belah pihak. Tapi dengan mengubah penulisan fleksibilitas tersebut ke dalam keputusan hukum, para pemimpin UE ingin menekankan netralitas mereka dari perdebatan politik di Inggris.



Sumber: Suara Pembaruan