Pemilu Dini Ditolak, Boris Johnson Ajukan RUU

Pemilu Dini Ditolak, Boris Johnson Ajukan RUU
Aktivis anti-Brexit berdemonstrasi di luar Gedung Parlemen di London, Inggris, Senin (28/10/2019). ( Foto: AFP / Isabel Infantes )
Natasia Christy Wahyuni / JAI Selasa, 29 Oktober 2019 | 15:17 WIB

London, Beritasatu.com - Perdana Menteri (PM) Inggris Boris Johnson, Selasa (29/10/2019), kembali mengajukanpemilihan umum (pemilu)pada 12 Desember 2019, meskipun anggota parlemen telah menolak rencana tersebut.

Kali ini, Boris Johnson akan menerbitkan rancangan undang-undang (RUU) yang hanya membutuhkan mayoritas sederhana untuk lolos, bukan dua per tiga seperti upaya sebelumnya.

Namun, dia masih membutuhkan dukungan oposisi dari Demokrat Liberal (Lib Dems) dan Partai Nasional Skotlandia (SNP) untuk memuluskan jalannya.

Boris Johnson mengecam anggota parlemen dengan menyebut mereka “disfungsional” dan tidak bisa lagi “menyandera” negara ini, sebaliknya oposisi utama, Partai Buruh, mengatakan PM tidak bisa dipercaya.

Di pihak lain, Uni Eropa (UE) telah menyetujui perpanjangan Brexit selama tiga bulan sampai 31 Januari 2020. Para politisi Inggris segera memakai tambahan waktu itu untuk kembali bertengkar tentang Brexit.

Boris Johnson mengklaim upayanya mendorong pemilu dini untuk memecahkan kebuntuan politik saat ini. Anggota parlemen memilih 299-70 untuk mosi Boris Johnson menggelar pemilu pada 12 Desember, artinya jauh dari angka mayoritas dua per tiga yang dibutuhkan dari total 650 anggota parlemen.

Seluruh anggota parlemen Konservatif mendukung mosi Boris Johnson, tapi sebagian besar anggota Partai Buruh menyatakan abstain bersama dengan SNP dan Partai Uni Demokrat Irlandia Utara (DUP). Semua, kecuali satu, anggota parlemen Lib Dems menentang mosi.

Dalam surat kepada para pejabat UE, Boris Johnson meminta penundaan Brexit selama tiga bulan. Tapi, dia menyebut surat itu sebagai paksaan dari parlemen yang tidak diinginkannya.

Perkembangan terakhir memperlihatkan bahwa Inggris tidak akan meninggalkan UE pada Kamis (31/10) sebagaimana janji Boris Johnson berulang kali sejak menjabat PM.

Boris Johnson menegaskan akan mempertahankan upayanya untuk pemilu dini, menyebut harus ada pemecahan atas situasi jalan buntu ini dengan satu atau lain cara.

Pemimpin Dewan Rakyat Jacob Rees-Mogg mengatakan pemerintah ingin Dewan Rakyat memperdebatkan seluruh tahapan RUU untuk pemilu 12 Desember pada Selasa.

Biasanya RUU diperdebatkan selama beberapa hari, namun Rees-Mogg mengatakan RUU itu bisa “sangat singkat, sederhana, dan terbatas ruang lingkupnya”.



Sumber: Suara Pembaruan