Pertanyakan Diskriminasi Sawit, Wamenlu Surati Komisi Dagang Eropa

Pertanyakan Diskriminasi Sawit, Wamenlu Surati Komisi Dagang Eropa
Petani kelapa sawit. ( Foto: Antara / Wahdi Septiawan )
Asni Ovier / WIR Selasa, 12 November 2019 | 14:21 WIB

Jakarta, Beritasatu.com- Indonesia menyampaikan keberatan resmi atas tindakan diskriminasi Uni Eropa (UE) atas produk kelapa sawit Indonesia. Setelah kebocoran dokumen internal perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif (CEPA), tindakan UE mendiskriminasi ekspor minyak sawit Indonesia adalah cacat ilmiah.

Hal itu disampaikan Wakil Menteri Luar Negeri Mahendra Siregar dalam surat resmi kepada Komisioner Perdagangan Uni Eropa Cecilia Malmstrom, pada Rabu (6/11). Pernyataan Mahendra merujuk pada isi bab CEPA soal keberlanjutan dan dokumen UE dari pengawasan minyak sawit.

Industri sawit sedang menjadi fokus perhatian, terutama setelah dalam Delegated Act Red II, Uni Eropa mengklasifikasikan minyak kelapa sawit (Crude Palm Oil/CPO) sebagai komoditas yang tidak berkelanjutan dan berisiko tinggi. Indonesia dan sejumlah negara produsen lainnya menganggap Uni Eropa melakukan kampanye hitam terhadap sawit.

“Saat pemerintah Indonesia secara prinsip menentang penerbitan dokumen-dokumen internal, isi dokumen jelas memiliki hubungan, dalam hal ini, negara-negara penghasil kelapa sawit dan Lembaga-lembaga Uni Eropa dan negara-negara anggota, termasuk aliran perdagangan dan investasi, untuk melanjutkan negosiasi dalam CEPA, serta prospek dan kemitraan strategis ASEAN – UE,” kata Mahendra seperti dalam surat.

Pemerintah Indonesia, kata Mahendra, menganggap bahwa tidak ada gunanya dan kontraproduktif untuk memperdebatkan keaslian dokumen RED II Delegated Act Leak yang didelegasikan oleh RED II maupun kontennya. Hal itu menegaskan bahwa tindakan UE untuk mendiskriminasi ekspor minyak kelapa sawit adalah cacat ilmiah.

Saat dokumen-dokumen yang bocor tersebut sekarang berada dalam domain publik, Indonesia dengan penuh hormat dapat menyarankan pejabat UE dan jaringan mereka ke Indonesia dan di luarnya untuk berhenti menggambarkan tindakan UE sebagai tidak diskriminatif. Sebaliknya, UE harus fokus pada langkah konkret yang dapat diambil untuk mengatasi keprihatinan yang sangat tulus yang diungkapkan antara lain oleh Direktur Jenderal, Jean Luc Demarty.

“Pemerintah Indonesia juga akan menghubungi negara-negara anggota UE untuk menilai sejauh mana mereka mendukung diskriminasi yang dilakukan oleh UE.Terlepas dari kurangnya itikad baik yang dilakukan oleh UE terhadap negara-negara penghasil kelapa sawit, Indonesia masih mementingkan hubungan yang bersahabat secara keseluruhan dengan mitra dagang utama kami,” papar wamenlu dalam suratnya.

Meskipun demikian, tulis Mahendra, Indonesia ingin tetap mengingatkan UE tentang pentingnya bernegosiasi dengan itikad baik, perdagangan, dan investasi berdasarkan kepentingan bersama, timbal balik, dan mungkin yang paling penting adalah saling menghormati.



Sumber: Suara Pembaruan