Mantan Gubernur Inggris untuk Hong Kong Kecam Tiongkok

Mantan Gubernur Inggris untuk Hong Kong Kecam Tiongkok
Foto yang diambil pada Kamis (21/11/2019), menunjukkan ruang olah raga Universitas Politeknik Hong Kong, yang menjadi tempat beristirahat demonstran pro-demokrasi, dipenuhi dengan matras dan sampah plastik. (Foto: AFP / DALE DE LA REY)
Jeany Aipassa / JAI Jumat, 22 November 2019 | 16:32 WIB

London, Beritasatu.com - Mantan Gubernur Inggris untuk Hong Kong, Chris Patten, mengecam Tiongkok terkait ancaman terhadap demonstran pro-demokrasi di negara otonomi tersebut. 

Chris Patten, yang merupakan gubernur Inggris terakhir di Hong Kong, telah memperingatkan bahwa ancaman Tiongkok untuk mengesampingkan peradilan Hong Kong dan mengambil tindakan tegas terhadap demonstran merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia.

Hal itu, lanjut Chris Patten, juga menjadi ancaman dramatis terhadap otonomi daerah dan dapat merusak peluangnya untuk tetap menjadi pusat keuangan yang berkembang.

Chris Patten meminta pemerintah Inggris berbicara sesegera mungkin untuk menyatakan keprihatinannya pada ancaman Tiongkok terhadap demonstran Hong Kong.

Pernyataan itu, disampaikan Chris Patten menyusul pembatalan pengadilan Hong Kong tentang larangan pengunjuk rasa yang mengenakan masker, sebuah tindakan yang membuat marah Beijing.

Tiongkok mengklaim bahwa kepatuhan hukum Hong Kong dengan Hukum Dasar yang mengatur hubungan antara Hong Kong dan Tiongkok, hanya dapat dinilai dan diputuskan oleh Kongres Tiongkok.

“Pernyataan Tiongkok itu sepenuhnya melanggar deklarasi bersama Tiongkok-Inggris, yang menyatakan bahwa, wilayah administrasi khusus Hong Kong akan dipegang oleh eksekutif, legislatif dan peradilan independen kekuatan, termasuk ajudikasi akhir,” kata Patten, dalam surat kepada Menteri Luar Negeri Inggris, Dominic Raab, di London, Inggris, Kamis (21/11/2019).

Tiongkok kini menghadapi tekanan dari Barat terkait gerakan pro-demokrasi di Hong Kong. Selain Amerika Serikat, Inggris juga mengecam tindakan otoritas Hong Kong dan Tiongkok terhadap demonstran pro-demokrasi, yang dianggap melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) warga Hong Kong.

Sebelumnya, AS menyatakan dukungan terhadap aksi unjuk rasa yang dilakukan demonstran Hong Kong dan telah berlangsung selama hampir enam bulan.

Menteri Luar Negeri AS, Mike Pompeo, menyerukan Tiongkok harus menghormati aspirasi rakyat Tiongkok dan tidak melakukan intervensi terhadap otoritas Hong Kong untuk melakukan tindakan kekerasan terhadap demonstran. 

Tak hanya itu, DPR AS bahkan menyetujui dua Rancangan Undang-Undang (RUU) Hak Asasi Manusia dan Demokrasi Hong Kong, setelah Senat AS dengan suara bulat mengadopsi langkah yang mendukung gerakan demonstrasi pro-demokrasi Hong Kong yang telah berlangsung hampir enam bulan.

RUU itu mewajibkan Departemen Luar Negeri AS untuk setiap tahun meninjau apakah wilayah semi-otonomi Tiongkok memiliki cukup kebebasan untuk memenuhi syarat untuk status perdagangan khusus yang membantu mendukung status kota sebagai pusat keuangan.

RUU tersebut, juga mengancam sanksi terhadap pejabat yang bertanggung jawab atas pelanggaran HAM di Hong Kong. DPR AS juga dengan suara bulat mengeluarkan RUU yang melarang penjualan perangkat kontrol massa seperti gas air mata, semprotan merica, peluru karet dan pistol setrum.



Sumber: Suara Pembaruan