Facebook Ancam Tutup Fitur Share Berita di Australia
INDEX

BISNIS-27 506.098 (-2.99)   |   COMPOSITE 5701.03 (-21.78)   |   DBX 1035.29 (4.23)   |   I-GRADE 166.318 (-0.13)   |   IDX30 494.279 (-1.96)   |   IDX80 129.716 (-0.63)   |   IDXBUMN20 362.653 (1.11)   |   IDXG30 134.441 (-1.2)   |   IDXHIDIV20 440.988 (-0.91)   |   IDXQ30 143.821 (-0.06)   |   IDXSMC-COM 242.747 (-0.62)   |   IDXSMC-LIQ 296.284 (-2.64)   |   IDXV30 122.829 (0.78)   |   INFOBANK15 978.195 (1.48)   |   Investor33 426.909 (-3.32)   |   ISSI 166.986 (-1.24)   |   JII 611.564 (-6.71)   |   JII70 209.726 (-1.98)   |   KOMPAS100 1161.89 (-6.87)   |   LQ45 907.882 (-4.42)   |   MBX 1586.58 (-7.86)   |   MNC36 318.65 (-2.24)   |   PEFINDO25 310.515 (-0.4)   |   SMInfra18 285.156 (1.39)   |   SRI-KEHATI 364.469 (-1.96)   |  

Facebook Ancam Tutup Fitur Share Berita di Australia

Rabu, 2 September 2020 | 16:57 WIB
Oleh : Faisal Maliki Baskoro / FMB

Australia, Beritasatu.com - Raksasa media sosial Facebook mengancam akan menutup fitur berbagi berita lokal dan internasional di Facebook dan Instagram jika Pemerintah Australia meloloskan peraturan baru terkait bagi hasil (revenue sharing) antara media sosial dan industri media.

Pemerintah Australia saat ini sedang menggodok peraturan baru yang akan memaksa Facebook dan Google untuk memberikan porsi pendapatan iklan digital yang lebih besar kepada perusahaan media. Rancangan undang-undang (RUU) ini didukung penuh oleh News Corp, raksasa media Australia yang dimiliki Rupert Murdoch.

Kepala Departemen Kerja Sama Berita Global Facebook Campbell Brown mengatakan pihaknya memiliki dua pilihan untuk Australia : "Menghapus artikel berita dari Facebook seluruhnya atau menerima sistem di mana perusahaan media bisa menagih kami dengan harga semaunya atas sebanyak-banyaknya konten tanpa batasan yang jelas. Sayangnya, tidak ada bisnis yang bisa beroperasi seperti itu".

"Jika rancangan undang-undang ini disahkan, maka dengan berat hati, kami akan berhenti mengizinkan perusahaan media dan masyarakat di Australia membagikan konten berita lokal dan internasional di Facebook dan Instagram," kata Brown, Senin (31/8/2020).

RUU yang diusulkan Australia menyebutkan pembentukan panel pihak ketiga yang independen (independent arbitrator) untuk menentukan berapa harga yang harus dibayar Facebook dan Google untuk artikel-artikel dari perusahaan media. Perusahaan internet dan media sosial tidak memiliki pilihan untuk keluar dari negosiasi dan denda 10 persen dari pendapatan mereka di Australia menanti jika melanggar kesepakatan.

Tanpa peluang membatalkan negosiasi, Facebook menolak RUU tersebut.

Berebut Kue Belanja Iklan Digital
Perusahaan media di seluruh dunia saat ini tengah berusaha mendapatkan "kue" yang lebih besar dari belanja iklan digital. Facebook dan Google menguasai lebih dari 50 persen belanja iklan digital di AS dan lebih dari 70 persen di Australia. Perusahaan media hanya mendapatkan "remah-remah kue" padahal industri media digital terus bertumbuh.

Beberapa tahun terakhir, negara-negara Eropa telah mencoba membuat Facebook dan Google untuk memberikan porsi lebih ke perusahaan media, tetapi gagal. Pada tahun 2014, Spanyol mengesahkan RUU yang meminta Google membayar untuk berita yang dimuat di Google News, tetapi Google justru menghapus media Spanyol dari rekomendasi Google News. Prancis dan Jerman juga melakukan hal yang sama tetapi gagal.

Facebook tidak khawatir jika Australia meloloskan RUU tersebut. Kontribusi berita terhadap pendapatan Facebook dan Google secara keseluruhan relatif kecil.

"Kami akan terus mendorong investasi Facebook News di AS dan di pasar-pasar baru di seluruh dunia," kata Brown.

Jika RUU ini disahkan maka akan menjadi kemenangan besar bagi News Corp, yang memperjuangkan RUU ini sejak lama. Oktober lalu, Facebook setuju membayar perusahaan-perusahaan media jutaan dolar per tahun untuk menampilkan artikel mereka di tab khusus berita di Facebook. Google belum melakukan hal yang dilakukan Facebook, tetapi telah memberikan sejumlah donasi filantropis kepada jurnalis dan industri media.

Usaha yang dilakukan Pemerintah Australia untuk membantu industri media ternyata tidak didukung semua pihak dari sisi media. Bloomberg dalam opininya mengatakan bahwa RUU tersebut justru akan merugikan media melalui berkurangnya traffic (pembaca), menekan pendapatan iklan, mengikis kompetisi, menahan inovasi, dan membatasi akses konsumen akan berita.

Mark Thompson, CEO New York times, juga tidak mendukung langkah Pemerintah Australia. "Pandangan pribadi saya, industri media akan semakin baik jika kita bisa meningkatkan kerja sama secara suka rela dengan platform media sosial dan perusahaan internet dalam membantu jurnalisme di semua tingkatan,".



Sumber:CNBC.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Akhiri Presidensi DK PBB, Indonesia Tuai Penghargaan Dunia

Indonesia telah melaksanakan tugas sebagai Presidensi Dewan Keamanan (DK) PBB bulan Agustus 2020. Mengakhiri presidensi, Indonesia menuai penghargaan dunia.

DUNIA | 2 September 2020

AS Veto Resolusi Indonesia Terkait Kontraterorisme

Amerika Serikat (AS) memveto resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa (DK PBB) yang diusulkan oleh Indonesia terkait kontraterorisme.

DUNIA | 2 September 2020

UE Akan Investasi Vaksin Covid-19 di Bawah WHO

Komisi Eropa menyatakan pada Senin (31/8) akan berkontribusi pada inisiatif yang dipimpin oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) untuk membeli vaksin Covid-19.

DUNIA | 2 September 2020

Bolsonaro Tidak Paksakan Rakyat Brasil Vaksinasi Covid-19

Presiden Brasil Jair Bolsonaro mengatakan pada Senin (31/8) bahwa tidak ada rakyat yang akan dipaksa untuk mendapat vaksin melawan pandemi Covid-19.

DUNIA | 2 September 2020

Korban Meninggal Kasus Corona di Brasil Tembus 121.000

Brasil menyatakan pada Senin (31/8), jumlah kematian Covid-19 melampaui 121.000 kasus. Angka itu dikonfirmasi setelah 553 lebih banyak pasien meninggal.

DUNIA | 2 September 2020

4 Uji Coba Vaksin Corona yang Didukung AS Bisa Gagal

Vaksin untuk penyakit menular memiliki tingkat keberhasilan 33,4 persen melalui uji klinis.

DUNIA | 2 September 2020

Trump Dikabarkan Stroke, Ini Kata Dokter Kepresidenan

Trump tidak mengalami stroke, gejala ringan stroke atau keadaan darurat terkait jantung.

DUNIA | 2 September 2020

Menkeu Baru Thailand Mengundurkan Diri

Menteri keuangan Thailand yang baru-baru ini ditunjuk, Predee Daochai, telah mengundurkan diri, Selasa (1/9).

DUNIA | 1 September 2020

Presiden Nikaragua Daniel Ortega Beri Penghargaan pada Dubes Budhy Santoso

"Presiden Ortega nampak senang punya kawan yang berasal dari tentara,” kata Budhy Santoso.

DUNIA | 1 September 2020

Jokowi Apresiasi 70 Tahun Hubungan Bilateral Indonesia-Tiongkok

Jokowi menggarisbawahi bahwa kerja sama ekonomi tidak boleh terhenti sama sekali.

DUNIA | 1 September 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS