Soal Regulasi IMEI, Pemerintah Masih Bahas Aturan Pajak Ponsel BM
INDEX

BISNIS-27 425.322 (12.08)   |   COMPOSITE 4870.04 (100.06)   |   DBX 940.805 (3.04)   |   I-GRADE 127.855 (4.56)   |   IDX30 401.317 (13.58)   |   IDX80 105.56 (3.19)   |   IDXBUMN20 265.398 (11.16)   |   IDXG30 112.997 (3.48)   |   IDXHIDIV20 357.483 (12.54)   |   IDXQ30 117.699 (3.88)   |   IDXSMC-COM 210.149 (2.59)   |   IDXSMC-LIQ 234.599 (5.6)   |   IDXV30 100.238 (2.07)   |   INFOBANK15 757.481 (24.48)   |   Investor33 352.266 (10.05)   |   ISSI 143.81 (2.89)   |   JII 518.901 (12.87)   |   JII70 176.231 (4.44)   |   KOMPAS100 949.983 (26.08)   |   LQ45 737.154 (23.9)   |   MBX 1342.99 (31.12)   |   MNC36 264.429 (7.79)   |   PEFINDO25 260.033 (3.99)   |   SMInfra18 229.972 (7.95)   |   SRI-KEHATI 296.897 (9.06)   |  

Soal Regulasi IMEI, Pemerintah Masih Bahas Aturan Pajak Ponsel BM

Rabu, 21 Agustus 2019 | 18:02 WIB
Oleh : Herman / FMB

Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah hingga saat ini masih terus menggodok Peraturan Menteri (Permen) dari tiga kementerian berkaitan dengan validasi IMEI (International Mobile Equipment Identification) untuk memonitor keberadaan ponsel illegal atau black market (BM), yaitu dari Kementerian Perindustrian (Kemperin), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo), dan Kementerian Perdagangan (Kemdag). Nantinya apabila IMEI dari sebuah perangkat tidak teregistrasi karena merupakan ponsel ilegal atau black market, layanan telekomunikasi seluler dari perangkat tersebut akan diblokir.

Permen ini sebelumnya direncanakan akan ditandatangani pertengahan Agustus 2019 bertepatan dengan HUT RI ke-74 sebagai wujud negara Indonesia merdeka dari ponsel black market. Namun hingga saat ini Permen tersebut belum juga dikeluarkan. Menurut Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika, Ismail, saat ini masih ada pembahasan yang alot terkait perpajakan untuk ponsel yang dibawa dari luar negeri ke Indonesia.

“Saat ini sedang koordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk memperjelas masalah perpajakan. Jadi ke depannya bagaimana dengan orang yang datang ke Indonesia dengan membawa ponsel dari luar negeri yang IMEI-nya tidak teregistrasi, apakah perlu membayar pajak atau bagaimana? Ini yang sedang kami diskusikan,” kata Ismail usai acara uji coba teknologi 5G dari XL Axiata, di Jakarta, Rabu (21/8/2019).

Di luar masalah perpajakan tersebut, menurut Ismail tidak ada lagi hal besar yang membutuhkan pembahasan serius karena sudah dikoordinasikan, sehingga diharapkan Permen ini bisa keluar dalam waktu dekat. “Mudah-mudahan bisa secepatnya. Tetapi nanti berlakunya itu enam bulan setelah Permen tersebut ditandatangani oleh para Menteri,” kata Ismail.

Ismail juga menegaskan kalau regulasi mengenai validasi IMEI ini tidak akan berlaku surut. Artinya regulasi tersebut tidak akan berpengaruh pada ponsel ilegal yang sudah beredar sebelum aturan ini mulai berlaku.

Sebelumnya, Asosiasi Ponsel Seluruh Indonesia (APSI) mengungkapkan, sebanyak 20 persen dari total penjualan ponsel yang beredar di Indonesia adalah ilegal. APSI menyebutkan, 45 - 50 juta ponsel terjual setiap tahunnya di Indonesia. Jika 20 persen di antaranya adalah ilegal, maka jumlahnya sekitar 9 juta unit per tahun. Bila rata-rata harga ponsel itu sekitar Rp 2,5 juta, maka nilai total mencapai Rp 22,5 Triliun.

Akibat dari maraknya ponsel ilegal tersebut, negara menjadi kehilangan potensi pemasukan karena Kementerian Keuangan (Kemkeu) tidak bisa memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10 persen + PPH 2,5 persen dari ponsel ilegal tersebut. Total potensi pajak yang hilang sekitar Rp 2,8 triliun per tahun.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Siapkan Jaringan 5G, XL Axiata Percepat Program Fiberisasi

Hingga akhir tahun 2019 nanti 50% BTS akan terhubung dengan jaringan fiber, dan akan terus ditingkatkan menjadi sekitar 60-70% pada akhir 2020.

EKONOMI | 21 Agustus 2019

10 Emiten Terbesar Mencatat Loss Hari Ini

PT H.M. Sampoerna Tbk (HMSP) mencatat loss 2,64 persen.

EKONOMI | 21 Agustus 2019

E-Commerce dan Start Up Masih membutuhkan Pendanaan Asing

Dalam 5 tahun terakhir ini, e-commerce terus tumbuh double digit.

EKONOMI | 21 Agustus 2019

IPO Perusahaan UKM Tingkatkan Akses Keuangan

PT Optima Prima Metal Sinergi (OPMS), perusahaan pionir besi sekrap kapal bekas terbesar di Indonesia, asal Surabaya, bakal IPO dalam waktu dekat ini.

EKONOMI | 21 Agustus 2019

Rupiah Ditutup Menguat 24 Poin Sejalan Mata Uang Asia

Rupiah hari ini diperdagangkan dengan kisaran Rp 14.230- Rp 14.275 per dolar AS.

EKONOMI | 21 Agustus 2019

IHSG Ditutup Turun 42 Poin

Indeks LQ-45 turun 11,1 poin (1,14 persen) ke level 971,5.

EKONOMI | 21 Agustus 2019

Pemerintah Akan Tingkatkan Ekspor Teh ke Mesir

Ekspor teh ke Mesir mencapai 199,6 ton senilai US$ 415.200.

EKONOMI | 21 Agustus 2019

Bursa Asia Ditutup Bervariasi, Eropa Dibuka Menguat

Nikkei 225 Jepang turun 0,28 persen ke 20.618,57, Topix Tokyo turun 0,61 persen 1.497,51, Hang Seng Hong Kong naik 0,15 persen ke 26.270,04.

EKONOMI | 21 Agustus 2019

LG dan Studio Fuksas Bangun Instalasi Infinity di IFA 2019

LG Electronics (LG) berkolaborasi dengan perusahaan arsitektur terkenal, Studio Fuksas, untuk membangun instalasi pada gelaran IFA 2019

EKONOMI | 21 Agustus 2019

Hingga Juli, Penjualan Semen Indonesia 13,49 Juta Ton

Penurunan permintaan salah satunya karena sektor properti belum menggeliat.

EKONOMI | 21 Agustus 2019


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS