OJK Harap UU Perlindungan Data Pribadi Segera Terbentuk
INDEX

BISNIS-27 446.563 (0.9)   |   COMPOSITE 5038.4 (20.82)   |   DBX 922.546 (11.18)   |   I-GRADE 135.148 (0.22)   |   IDX30 424.72 (2.48)   |   IDX80 110.692 (0.82)   |   IDXBUMN20 282.764 (1.87)   |   IDXG30 117.102 (1.3)   |   IDXHIDIV20 380.385 (2.52)   |   IDXQ30 124.37 (0.98)   |   IDXSMC-COM 213.267 (2.27)   |   IDXSMC-LIQ 240.075 (3.67)   |   IDXV30 104.022 (1.02)   |   INFOBANK15 809.007 (-5.39)   |   Investor33 370.782 (0.4)   |   ISSI 146.581 (1.48)   |   JII 534.734 (4.37)   |   JII70 181.171 (1.51)   |   KOMPAS100 994.168 (2.43)   |   LQ45 775.543 (4.77)   |   MBX 1400.42 (4.19)   |   MNC36 279.01 (-0.17)   |   PEFINDO25 262.474 (3.1)   |   SMInfra18 238.826 (3.53)   |   SRI-KEHATI 314.013 (-0.58)   |  

OJK Harap UU Perlindungan Data Pribadi Segera Terbentuk

Jumat, 8 November 2019 | 14:18 WIB
Oleh : Nida Sahara / FMB

Jakarta, Beritasatu.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengharapkan pembentukan Undang-undang (UU) perlindungan data pribadi dapat segera terbentuk. Hal tersebut guna melindungi nasabah, khususnya pengguna layanan fintech peer to peer lending yang sudah semakin meningkat jumlahnya.

Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso mengungkapkan, terdapat beberapa perhatian OJK terkait perkembangan sektor keuangan digital. Pertama, pihaknya tetap berada dalam koridor untuk melindungi nasabah yang merupakan mandat OJK.

Kedua, OJK juga khawatir terhadap keamanan siber (cyber security). Untuk itu, pihaknya meminta kepada industri keuangan untuk meningkatkan keamanannya di sisi teknologi di tengah maraknya kejahatan siber.

"Ketiga, concern kita juga pada data privasi, jangan sampai data pribadi disirkulasikan apalagi di-share untuk menagih ke temannya oleh fintech ilegal, jangan begitu, ada etikanya. Kita lagi dalam bentuk UU perlindungan data individu, karena ini penting harus segera terbentuk," terang Wimboh saat menyampaikan keynote speech dalam seminar Ekonomi Digital Outlook 2020, di Jakarta, Jumat (8/11/2019). Seminar ini kerja sama Beritasatu Media Holdings dan Tarsus Indonesia.

Wimboh juga menegaskan, saat ini sudah ada UU perlindungan data nasabah perbankan, asuransi, dan pasar modal. Namun, untuk fintech belum ada, dan diharapkan bisa rampung karena pembentukkan UU tersebut bukan merupakan wewenang dari OJK melainkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang bisa mengesahkan menjadi UU.

"Tapi saya tidak tahu sudah sampai mana, karena ada di kementerian yang membuat itu dan harus disahkan DPR, tetapi kita dorong itu supaya nasabah terlindungi," papar Wimboh.

Menurut Wimboh, saat ini jika data nasabah perbankan, asuransi, dan pasar modal dibocorkan, maka pelaku bisa mendapatkan hukuman pidana karena terdapat Undang-undangnya. Sedangkan, bagi nasabah fintech yang mengalami pembocoran data pribadi, tidak bisa ditindak jika tidak melakukan pengaduan.

"Kalau nasabah fintech mengadu datanya bocor bisa, karena deliknya aduan karena belum ada UU perlindungan data pribadi. Berbeda kalau nasabah bank dan sektor keuangan, bisa masuk kriminal pelaku itu," ungkap dia.

Adapun, sampai dengan Oktober 2019 Satgas Waspada Investasi telah menindak 1.477 entitas ilegal sejak tahun 2018. OJK meminta supaya fintech mendaftarkan dirinya ke OJK dan mengimbau masyarakat untuk meminjam uang pada fintech lending yang terdaftar dan berizin OJK.



Sumber:Investor Daily


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Inovasi Patra Jasa Diganjar Penghargaan

Patra Jasa dinilai berhasil berkinerja unggul dan berkompetisi di pasar global melalui inovasi di bidang branding dan marketing.

EKONOMI | 8 November 2019

Pasar ASEAN: Langkah Awal KliknKlin Menuju Kancah Internasional

Untuk melangkah lebih maju ke kancah internasional, kini startup laundry KliknKlin membidik pasar ASEAN.

EKONOMI | 8 November 2019

Triwulan III, Neraca Pembayaran Defisit US$ 46 Juta

Kondisi tersebut ditopang oleh defisit neraca transaksi berjalan yang membaik serta surplus transaksi modal dan finansial yang meningkat.

EKONOMI | 8 November 2019

Sesi I, IHSG Terkoreksi Tipis ke 6.162

Investor asing mencatat aksi jual sebesar Rp 261,19, dengan rincian beli Rp 1 triliun dan jual Rp 1,3 triliun.

EKONOMI | 8 November 2019

Rupiah Terdepresiasi ke Rp 14.012 Siang Ini

Rupiah berada di level Rp 14.012,5 per dolar AS atau terdepresiasi 15 poin (0,11 persen).

EKONOMI | 8 November 2019

Inovasi dan Pengembangan SDM Dorong Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Pelambatan ekonomi dunia dan perang dagang AS-Tiongkok membuat realisasi investasi langsung dan pertumbuhan ekspor menurun.

EKONOMI | 8 November 2019

Era Digital, Perbankan Tidak Perlu Buka Cabang Baru

Investasi teknologi digital disebut lebih murah dibandingkan dengan investasi membuka kantor cabang baru yang membutuhkan karyawan di cabang.

EKONOMI | 8 November 2019

Kinerja Investasi Belum Dorong Penyerapan Tenaga Kerja

Pada triwulan III 2019, dengan total investasi yang masuk sebesar Rp 205,7 triliun hanya mampu menyerap tenaga kerja sebesa 212.600 orang.

EKONOMI | 8 November 2019

BNI dan Wika Masuk Radar Rekomendasi Valbury Hari Ini

Valbury Sekuritas Indonesia memperkirakan IHSG bergerak mixed dengan peluang melemah.

EKONOMI | 8 November 2019

Rupiah Terpantau Melemah ke Rp 14.024 Pagi Ini

Rupiah berada di level Rp 14.024 per dolar AS atau terdepresiasi 26,5 poin (0,19 persen).

EKONOMI | 8 November 2019


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS