Ekonom: 3 Kekhawatiran Buruh dalam Omnibus Law
INDEX

BISNIS-27 434.406 (-0.23)   |   COMPOSITE 4934.09 (-16.14)   |   DBX 924.804 (3.39)   |   I-GRADE 130.838 (-0.55)   |   IDX30 413.425 (-1.26)   |   IDX80 108.094 (-0.37)   |   IDXBUMN20 272.657 (-3.39)   |   IDXG30 115.379 (0.39)   |   IDXHIDIV20 370.721 (-2.24)   |   IDXQ30 120.916 (-0.16)   |   IDXSMC-COM 211.116 (-0.82)   |   IDXSMC-LIQ 236.814 (-0.83)   |   IDXV30 102.468 (-0.58)   |   INFOBANK15 776.883 (-3.28)   |   Investor33 360.093 (-0.17)   |   ISSI 144.765 (-0.24)   |   JII 523.909 (0.36)   |   JII70 177.568 (-0.12)   |   KOMPAS100 966.07 (-3.19)   |   LQ45 756.376 (-2.2)   |   MBX 1366.8 (-5.86)   |   MNC36 270.277 (-1.09)   |   PEFINDO25 258.891 (-1.93)   |   SMInfra18 233.321 (-1.32)   |   SRI-KEHATI 303.606 (-0.74)   |  

Ekonom: 3 Kekhawatiran Buruh dalam Omnibus Law

Senin, 20 Januari 2020 | 17:12 WIB
Oleh : Lona Olavia / FMB

Jakarta, Beritasatu.com - Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira menilai, ada tiga hal yang menjadi keberatan buruh dalam omnibus law soal penciptaan lapangan kerja.

Pertama, soal perubahan penghitungan jam kerja yang berisiko menghilangkan skema upah minimum per bulannya. Kedua, soal pesangon dirubah dari setara 16 bulan kerja menjadi 6 bulan. Ketiga, penggunaan tenaga kerja outsourcing yang lebih luas. Sebelumnya di UU No 13 Tahun 2003 hanya ada beberapa jenis pekerjaan yang bisa di-outsourcing.

"Di regulasi yang baru, pekerja khawatir outsourcing makin terbuka lebar di semua lini produksi," katanya kepada SP, Senin (20/1/2020).

Omnibus Law, DPR Bentuk Tim Kecil Tindaklanjuti Tuntutan Buruh

Seperti diketahui, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan elemen serikat pekerja melakukan aksi di depan Gedung DPR RI untuk menolak Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja. Selain itu, KSPI juga melakukan penolakan atas kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang mulai berlaku per 1 Januari lalu.

Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja memang menimbulkan kontroversi dalam penyusunannya. Berbagai pihak menilai RUU tersebut tak ramah dengan pekerja.

Dalam pembahasan di tataran pemerintahan pun, RUU ini mengalami proses yang cukup alot hingga pengajuannya ke DPR pun molor dari yang seharusnya Desember 2019 hingga baru akan diserahkan ke DPR pada hari ini.

Jokowi Instruksikan Menteri Dekati Organisasi Penolak Omnibus Law



Sumber:Suara Pembaruan


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

2019, Toyota Ekspor 208.500 Unit Mobil

Ekspor CBU Toyota sepanjang 2019 mencapai 208.500 unit, naik tipis dibandingkan volume ekspor tahun 2018 sebesar 206.500 unit.

EKONOMI | 20 Januari 2020

Kemhub dan Konsorsium Cardig-Changi Segera Teken MoU Bandara Komodo

Penandatanganan MoU akan dilakukan pada 7 Februari 2020.

EKONOMI | 20 Januari 2020

Pasar Properti Pulih, Dekkson Optimistis Penjualan Tumbuh 25%

Dekkson meluncurkan sarana belajar tentang door and window hardware pertama di Indonesia.

EKONOMI | 20 Januari 2020

Holding Migas PT Jateng Petro Energi Disetujui

PT Jateng Petro Energi diharapkan dapat menjadi holding pengelolaan migas di Jawa Tengah.

EKONOMI | 20 Januari 2020

Rupiah Ditutup Menguat 6 Poin ke Rp 13.639 Per Dolar AS

Rupiah hari ini diperdagangkan dengan kisaran Rp 13.637 - Rp 13.655 per dolar AS.

EKONOMI | 20 Januari 2020

Pacu Pembiayaan Hunian di Aceh, BTN Konversi Empat KCP Jadi Syariah

Potensi bisnis perumahan di Aceh masih tinggi dengan laju pertumbuhan sektor real estate mencapai 8,14% yoy.

EKONOMI | 20 Januari 2020

Semua Sektor Saham Terbakar, IHSG Ditutup Hilang 46 Poin

Sebanyak 124 saham menguat, 285 saham melemah, dan 136 saham stagnan.

EKONOMI | 20 Januari 2020

Menperin akan Beberkan Strategi RI Masuki Industri 4.0 di WEF 2020

Indonesia telah meluncurkan roadmap Making Indonesia 4.0 sebagai aspirasi untuk merevitalisasi industri manufaktur di Tanah Air.

EKONOMI | 20 Januari 2020

Bursa Asia Ditutup Menguat, Eropa Dibuka Melemah

Nikkei 225 Jepang naik 0,18 persen ke 24.083,51, SSEC naik 0,66 persen ke 3.095,79.

EKONOMI | 20 Januari 2020

Omnibus Law, DPR Bentuk Tim Kecil Tindaklanjuti Tuntutan Buruh

Apabila seorang buruh dalam sebulan hanya bekerja selama dua minggu, maka penghasilannya hanya sepertiga dari nilai upah minimum.

EKONOMI | 20 Januari 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS