Insentif Pajak Dorong Pertumbuhan Produk Inovatif
INDEX

BISNIS-27 431.53 (3.3)   |   COMPOSITE 4906.55 (23.32)   |   DBX 934.495 (0.17)   |   I-GRADE 129.531 (0.89)   |   IDX30 408.573 (2.68)   |   IDX80 107.231 (0.62)   |   IDXBUMN20 271.434 (0.91)   |   IDXG30 114.42 (0.71)   |   IDXHIDIV20 364.598 (2.32)   |   IDXQ30 119.596 (0.79)   |   IDXSMC-COM 210.435 (0.47)   |   IDXSMC-LIQ 236.069 (1.13)   |   IDXV30 101.606 (0.73)   |   INFOBANK15 772.076 (7.67)   |   Investor33 357.854 (2.91)   |   ISSI 144.258 (0.4)   |   JII 521.112 (2.59)   |   JII70 177.199 (0.72)   |   KOMPAS100 960.444 (6.64)   |   LQ45 749.999 (4.66)   |   MBX 1355.95 (7.37)   |   MNC36 267.764 (1.9)   |   PEFINDO25 261.843 (-0.09)   |   SMInfra18 232.762 (0.72)   |   SRI-KEHATI 301.662 (2.59)   |  

Insentif Pajak Dorong Pertumbuhan Produk Inovatif

Rabu, 12 Februari 2020 | 14:27 WIB
Oleh : Lona Olavia / FMB

Jakarta, Beritasatu.com - Keinginan Presiden Jokowi untuk mengembangkan produk hasil riset dan inovasi di dalam negeri mendapat dukungan banyak pihak. Pasalnya rencana tersebut bakal menggeliatkan perekonomian dalam negeri dan mempersiapkan Indonesia masuk dalam Industri 4.0. Selain itu, produk inovatif juga dipercaya dapat memuluskan pertumbuhan investasi yang juga menjadi salah satu fokus pemerintahan Jokowi.

Partner Tax Research & Training Services Danny Darussalam Tax Centre (DDTC), Bawono Kristiaji mengatakan produk inovatif dan teknologi bisa terwujud melalui kegiatan penelitan dan pengembangan. Masalahnya, menurut Bawono skala atau ukuran dari kegiatan litbang di Indonesia masih lemah. Karena itulah pemerintah perlu memberikan stimulus, salah satu cara yang paling efektif ialah melalui pemberian insentif pajak.

“Pemberian insentif ini penting lantaran inovasi dan teknologi merupakan dua hal yang dibutuhkan untuk lompatan pertumbuhan dan produktivitas perekonomian Indonesia,” ujarnya di Jakarta, Rabu (12/2/2020).

Ia mengungkapkan, pada dasarnya insentif pajak untuk pengembangan produk inovatif dan teknologi sudah mulai dilakukan melalui dua skema. Pertama, melalui profit based incentive berupa tax holiday dan yang kedua, cost based incentive berupa super tax deduction. Pemerintah sebetulnya sudah mengatur mengenai pemberian insentif untuk produk inovatif dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 150 Tahun 2018 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan. Insentif berupa tax holiday ini diberikan kepada industri pionir yang mengaplikasikan teknologi baru.

Selain itu, pengurangan pajak super atau super tax deduction untuk kegiatan litbang juga diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 2019 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan. Akan tetapi Bawono menyayangkan insentif untuk kegiatan litbang tersebut yang masih belum jelas. Sebab, hingga kini pemerintah belum merilis aturan teknis mengenai pengurangan pajak super untuk kegiatan litbang. "Baru di tataran PP, belum ada PMK-nya," terang Bawono.

Menurut Bawono, fasilitas insentif pajak pada dasarnya bisa diberikan kepada semua industri. Namun ada baiknya pemberian insentif diprioritaskan pada industri strategis. Menurutnya ada beberapa kriteria yang harus dipertimbangkan dalam memberikan insentif pajak bagi produk inovatif. Pertama, bersifat strategis dan memiliki dampak besar bagi kehidupan masyarakat Indonesia. Kedua, teknologi yang selama ini belum dikuasai oleh Indonesia sehingga banyak pembayaran royalti ke luar negeri. Ketiga, teknologi yang meningkatkan efisiensi dan cost structure sehingga produk Indonesia bisa lebih kompetitif. Keempat, pemerintah perlu memberikan insentif pajak untuk industri produk inovatif yang dapat mengurangi eksternalitas negatif dan ramah lingkungan.

Seperti diketahui, pemerintah telah memberikan insentif untuk kendaraan listrik dalam bentuk penghapusan pajak PPNBM dan pengecualian kebijakan plat nomor ganjil genap. Hal ini merupakan upaya pemerintah dalam mendorong produsen untuk berinovasi dalam memproduksi mobil listrik. Disisi lain, dengan naiknya suplai akan berimplikasi pada penurunan harga yang juga menguntungkan konsumen. Dengan demikian konsumen pun akan terdorong untuk beralih menggunakan kendaraan listrik sehingga membawa dampak positif bagi lingkungan.

Selain mobil listrik, terdapat banyak produk yang berpotensi untuk bisa diberikan insentif, bahkan di industri yang terdapat eksternalitas negatif seperti tembakau sekalipun. Terlepas dari pro dan kontra yang ada, Bawono mengatakan, ada beberapa pihak yang menyebutkan bahwa produk tembakau alternatif bersifat less harmful. “Artinya tidak memiliki eksternalitas negatif atau dampak kesehatan yang sebesar rokok yang dibakar. Dari perspektif tersebut harusnya juga bisa dipertimbangkan adanya tarif cukai yang lebih rendah," ujarnya.



Sumber:Suara Pembaruan


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Bos MNC: Selalu Ada Opportunity di Tengah Tekanan Ekonomi

Ketika perekonomian Tiongkok melambat karena virus korona, bagaimana pemerintah bisa menggeser investasi global ke Indonesia.

EKONOMI | 12 Februari 2020

Presiden Soroti Impor Baja Penyebab Defisit Neraca Perdagangan

Utilitas pabrik baja di dalam negeri sangat rendah sehingga operasional industri baja dan besi menjadi terganggu.

EKONOMI | 12 Februari 2020

Sektor Properti Anjlok, IHSG Terkoreksi 0,9%

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) melemah 0,93 persen (53,35 poin) ke kisaran 5.899.

EKONOMI | 12 Februari 2020

Rupiah Menguat ke Rp 13.657,5 Siang Ini

Rupiah berada di level Rp 13.657,5 per dolar AS atau terapresiasi 17 poin (0,12 persen).

EKONOMI | 12 Februari 2020

103 Lamaran Masuk Open Bidding Tiga Jabatan Deputi di Kemkop dan UKM

Seleksi CPNS di Kemkop dan UKM terbuka.

EKONOMI | 12 Februari 2020

Presiden Minta Dibuatkan Aplikasi Pemantau Kemudahan Berbisnis

“Buat dashboard monitoring dan lakukan evaluasi secara berkala sehingga kita bisa pastikan perbaikan di beberapa komponen yang masih bermasalah,” kata Presiden.

EKONOMI | 12 Februari 2020

Mitsubishi Targetkan Penjualan 46.900 Unit Kendaraan Niaga

Di 2020 ini, KTB memprediksi pasar kendaraan niaga akan bertumbuh sekitar 7 persen, setelah tahun lalu menyusut 19 persen.

EKONOMI | 12 Februari 2020

Presiden Targetkan Kemudahan Berbisnis di RI Naik ke Peringkat 40

Presiden Jokowi menyatakan, peringkat EODB Indonesia yang saat ini berada di peringkat 73 harus dinaikkan ke urutan 40 dunia.

EKONOMI | 12 Februari 2020

Rupiah Menguat ke Rp 13.659 per Dolar

Rupiah berada di level Rp 13.659 per dolar AS atau terapresiasi 15,5 poin (0,11 persen).

EKONOMI | 12 Februari 2020

Omnibus Law Bukan Satu-satunya Faktor Penentu Datangkan Investor

Bahas Omnibus Law harus libatkan banyak pihak.

EKONOMI | 12 Februari 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS