Puan Minta BPK Punya Sense Of Crisis dalam Mengawal APBN di Era Covid-19
INDEX

BISNIS-27 503.122 (7.61)   |   COMPOSITE 5724.74 (89.25)   |   DBX 1066.46 (9.81)   |   I-GRADE 166.255 (3.05)   |   IDX30 491.004 (8.8)   |   IDX80 129.735 (2.65)   |   IDXBUMN20 364.991 (9.26)   |   IDXG30 133.352 (2.1)   |   IDXHIDIV20 441.973 (8.53)   |   IDXQ30 143.512 (2.54)   |   IDXSMC-COM 247.38 (3.5)   |   IDXSMC-LIQ 301.054 (8.02)   |   IDXV30 127.096 (4)   |   INFOBANK15 976.214 (12.27)   |   Investor33 422.656 (6.59)   |   ISSI 167.54 (3)   |   JII 607.336 (12.69)   |   JII70 209.626 (4.39)   |   KOMPAS100 1162.4 (23.4)   |   LQ45 904.834 (17.52)   |   MBX 1587.29 (26.24)   |   MNC36 315.598 (5.98)   |   PEFINDO25 317.232 (4.1)   |   SMInfra18 287.626 (7.78)   |   SRI-KEHATI 361.444 (5.7)   |  

Puan Minta BPK Punya Sense Of Crisis dalam Mengawal APBN di Era Covid-19

Selasa, 30 Juni 2020 | 19:43 WIB
Oleh : Markus Junianto Sihaloho / FMB

Jakarta, Beritasatu.com - Ketua DPR Puan Maharani meminta pengawasan dan pemeriksaan yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap pengelolaan pertanggungjawaban keuangan negara Tahun Anggaran 2020 dilakukan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian, transparan, dan akuntabel. Namun diharap lembaga itu memiliki sense of crisis di tengah kondisi pandemi Covid-19.

Hal itu dikatakan Puan setelah menerima kedatangan Pimpinan BPK dalam rangka konsultasi dengan Pimpinan DPR di ruang Pustakaloka Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (30/6/2020).

Puan menyatakan, pandemi Covid-19 telah menciptakan ancaman nyata bagi keselamatan rakyat, termasuk secara sosial ekonomi dan sistem keuangan. Kegentingan yang sangat tinggi menjadi dasar bagi Pemerintah untuk mengeluarkan Perppu No. 1 Tahun 2020. Isinya berisi landasan hukum bagi langkah dan kebijakan di bidang keuangan negara dan APBN serta dalam menjaga sistem keuangan nasional.

Dengan itu, Puan mengatakan seluruh kementerian dan lembaga melakukan refocusing dan realokasi anggaran, dengan fokus pemulihan ekonomi dan percepatan pemulihan kesehatan. Kegiatan itu menggunakan sumber pendanaan APBN.

"Hal ini menjadi tantangan bagi BPK untuk memastikan agar penggunaan APBN ini sesuai dengan tujuan pemulihan ekonomi," kata Puan.

"Kita tahu bahwa dampak Pandemi Covid-19 sangat besar terhadap pengelolaan keuangan negara, oleh karena itu perlu kesamaan sense of crisis antara BPKP dan BPK dalam mengawal dana penanganan Covid-19 dan memastikan akuntabilitas anggaran belanja Covid-19 sesuai dengan peruntukannya, " tambahnya.

Dalam kondisi extraordinary, BPK harus memahami bahwa kenanganan Covid-19 perlu langkah-langkah cepat namun terukur. Karena itu DPR mengharapkan agar BPK memitigasi penggunaan dana penanganan Covid-19 dan dampaknya, agar transparan dan akuntabel.

"Karena itu DPR RI mendorong BPK untuk mengambil langkah-langkah mitigasi risiko agar pengelolaan dana penanganan Covid-19 lebih memenuhi prinsip efektifitas, transparan, akuntabel dan kepatutan," ujarnya.

Ditegaskan Puan, DPR mendukung BPK mengambil langkah-langkah strategis dalam membangun komunikasi bersama stakeholdernya, untuk menciptakan pengelolaan keuangan negara yang akuntabel.

Di dalam pertemuan itu, Puan Maharani didampingi tiga orang wakil ketua DPR. Yakni Aziz Syamsudin, Rahmat Gobel l, dan Muhaimin Iskandar. Sedangkan dari BPK hadir Ketua BPK RI Agung Firman Sampurna, didampingi lima orang anggotanya. Yakni Pius Lutrilanang, Hendra Susanto, Achsanul Qosasi, Isma Yatun dan Daniel L. Tobing.

Selain itu, pertemuan juga dihadiri para Kapoksi Komisi XI DPR, antara lain Dolfie OFP (F-PDI Perjuangan), Soepriyatno (F-Gerindra), dan Fauzi Amro (F-Nasdem).



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

PTPP Garap Pengembangan Kawasan Industri Batang

Kawasan Industri Batang berpotensi menyerap sekitar 130.000 lapangan pekerjaan baru di tahap pertama.

EKONOMI | 30 Juni 2020

Grab Bantu UMKM Hadapi New Normal

Grab Indonesia meluncurkan #TerusUsaha, sebuah program untuk membantu Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) agar dapat beradaptasi dan berkembang di new normal.

EKONOMI | 30 Juni 2020

BEI Tunjuk 3 Komisaris Baru, Termasuk Keponakan Luhut

Pandu Patria Sjahrir menduduki posisi Komisaris BEI. Pandu merupakan putra ekonom Sjahrir dan keponakan Menko Marvest Luhut Binsar Panjaitan dan Direktur TOBA.

EKONOMI | 30 Juni 2020

Pemerintah Masih Utang Subsidi ke PT KAI Rp 257 miliar

PT Kereta Api Indonesia (Persero) KAI mencatat adanya kekurangan pembayaran PSO atau subsidi dari pemerintah sebesar Rp 257,9 miliar dalam lima tahun terakhir.

EKONOMI | 30 Juni 2020

7 Perusahaan Asing Akan Relokasi ke Indonesia

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan sudah ada tujuh perusahaan asal Tiongkok yang sudah menyatakan bersedia berinvestasi di Indonesia.

EKONOMI | 30 Juni 2020

Jokowi: Tangkap Peluang Investasi dari Relokasi Ratusan Perusahaan Tiongkok!

Saat ini ada 119 perusahaan yang akan relokasi perusahaannya dari Tiongkok ke Indonesia. Jokowi tidak mau potensi itu hilang karena masalah izin dan lahan.

EKONOMI | 30 Juni 2020

Pandemi Covid-19, Wapres Minta Asuransi Syariah Manfaatkan Momentum

Industri asuransi syariah tetap harus bisa berkontribusi terhadap pengembangan dan perluasan kegiatan usaha syariah di Indonesia.

EKONOMI | 30 Juni 2020

Kurs Rupiah Melemah Tipis ke Rp 14.265

Kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada perdagangan sore hari ini, Selasa(30/6/2020), melemah ke kisaran Rp 14.200.

EKONOMI | 30 Juni 2020

Lewat ‘Ikan Dori’, Kemperin Dorong Peningkatan Wirausaha Baru di Pesisir

Kemperin dorong masyarakat pesisir agar tingkatkan hasil laut.

EKONOMI | 30 Juni 2020

Platform Kargo Tech Buka Peluang Kerja untuk Korban PHK

Kargo Tech menawarkan solusi dan potensi bisnis logistik di tengah pandemi Covid-19.

EKONOMI | 30 Juni 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS