Kadin: Tangkap Peluang Relokasi Industri, RUU Cipta Kerja Harus Segera Selesai
INDEX

BISNIS-27 509.396 (-2.72)   |   COMPOSITE 5822.94 (-12.46)   |   DBX 1088.19 (9.8)   |   I-GRADE 169.852 (-1.35)   |   IDX30 498.88 (-2.76)   |   IDX80 132.065 (-0.41)   |   IDXBUMN20 376.263 (-3.13)   |   IDXG30 135.508 (-0.99)   |   IDXHIDIV20 449.517 (-1.84)   |   IDXQ30 145.713 (-1.14)   |   IDXSMC-COM 252.052 (0.88)   |   IDXSMC-LIQ 309.347 (0.24)   |   IDXV30 130.911 (1.46)   |   INFOBANK15 993.498 (-9.24)   |   Investor33 428.541 (-2.51)   |   ISSI 170.173 (-0.26)   |   JII 616.286 (-0.48)   |   JII70 212.951 (-0.33)   |   KOMPAS100 1185.6 (-4.97)   |   LQ45 921.176 (-4.93)   |   MBX 1613.76 (-6.11)   |   MNC36 320.851 (-1.83)   |   PEFINDO25 318.369 (-4.14)   |   SMInfra18 296.861 (-1.08)   |   SRI-KEHATI 366.856 (-2.5)   |  

Kadin: Tangkap Peluang Relokasi Industri, RUU Cipta Kerja Harus Segera Selesai

Selasa, 30 Juni 2020 | 20:06 WIB
Oleh : Herman / FMB

Jakarta, Beritasatu.com – Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Bidang Hubungan Internasional Shinta Widjaja Kamdani mengungkapkan, Indonesia harus bisa mengambil peluang terjadinya relokasi industri dari Tiongkok ke kawasan Asia Tenggara. Berdasarkan data yang disampaikan Presiden Joko Widodo, ada potensi 119 perusahaan yang akan relokasi perusahaannya keluar dari Tiongkok.

Namun menurut Shinta, saat ini masih ada sejumlah hal yang perlu dibenahi, utamanya terkait kemudahan perizinan dan berinvestasi. Karenanya, keberadaan Undang-Undang Cipta Kerja yang saat ini masih dibahas di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menjadi sangat penting.

“Jelas kita mau ada relokasi investasi. Tetapi ini semua dibutuhkan komitmen dari Indonesia untuk memperbaiki iklim usaha kita, memperbaiki tempat kita menjadi destinasi untuk investasi. Jadi kalau mau mengambil peluang relokasi, pekerjaaan rumahnya juga banyak, salah satunya harus segera menyelesaikan RUU Cipta Kerja,” kata Shinta Kamdani dalam webinar rilis survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) tentang RUU Cipta Kerja dan Ekonomi Pandemi, Selasa (30/6/2020).

Berdasarkan data dari Bank Dunia, pada 2019 Indonesia berada di peringkat 73 secara global untuk kemudahan berbisnis. Sedangkan di kawasan ASEAN, Indonesia berada di peringkat keenam di bawah Singapura, Malaysia, Thailand, Brunei Darussalam, dan Vietnam.

“Peringkat kemudahan berbisnis kita walaupun ada sedikit perbaikan, tetapi stagnan. Ini karena negara lain (melakukan perbaikan) lebih cepat. Jadi bukan kita tidak melakukan reformasi, melainkan negara lain jauh lebih cepat. Ini yang selalu kami khawatirkan. Kalau kita tidak bisa berkompetisi, peluang (relokasi) itu akan diambil oleh negara lain. Jadi, momentumnya menjadi penting pada saat ini bahwa pembenahan yang dilakukan Indonesia ini harus cepat dan tepat. Kalau tidak, kita akan ketinggalan lagi,” tegas Shinta.

Menurutnya, RUU Cipta kerja sangat dibutuhkan oleh dunia usaha, termasuk juga untuk UMKM dan koperasi dalam meningkatkan investasi dan mempertahankan sebanyak mungkin lapangan pekerjaan yang sudah hilang. Sebab berdasarkan data yang dihimpun Kadin, ada sekitar 6,4 juta pekerja yang terkena Pemutuan Hubungan Kerja (PHK) dan dirumahkan akibat pandemi Covid-19.

“RUU Cipta Kerja menjadi sangat penting karena ada banyak unsur-unsur di dalamnya yang sebelum pandemi Covid-19 pun sudah dibutuhkan. Sebab kalau dilihat dari tingkat daya saing maupun competitive index, kita sangat di bawah dibandingkan negara-negara Asean lainnya,” kata Shinta.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Kahmi Optimistis RUU Cipta Kerja Jadi Solusi Atasi Pengangguran


Kahmi sambut optimistis UMKM diatur bagus dalam RUU Cipta Kerja.

EKONOMI | 30 Juni 2020

Baparekraf Digital Entrepreneurship Targetkan 300 UMKM Peserta

Baparekraf Digital Entrepreneurship (BDE 2.0) diadakan untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi para pelaku UMKM di sektor ekonomi kreatif.

EKONOMI | 30 Juni 2020

Puan Minta BPK Punya Sense Of Crisis dalam Mengawal APBN di Era Covid-19

BPK diminta memiliki sense of crisis dalam mengawal dana penanganan Covid-19 dan memastikan akuntabilitas anggaran belanja Covid-19 sesuai dengan peruntukannya.

EKONOMI | 30 Juni 2020

PTPP Garap Pengembangan Kawasan Industri Batang

Kawasan Industri Batang berpotensi menyerap sekitar 130.000 lapangan pekerjaan baru di tahap pertama.

EKONOMI | 30 Juni 2020

Grab Bantu UMKM Hadapi New Normal

Grab Indonesia meluncurkan #TerusUsaha, sebuah program untuk membantu Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) agar dapat beradaptasi dan berkembang di new normal.

EKONOMI | 30 Juni 2020

BEI Tunjuk 3 Komisaris Baru, Termasuk Keponakan Luhut

Pandu Patria Sjahrir menduduki posisi Komisaris BEI. Pandu merupakan putra ekonom Sjahrir dan keponakan Menko Marvest Luhut Binsar Panjaitan dan Direktur TOBA.

EKONOMI | 30 Juni 2020

Pemerintah Masih Utang Subsidi ke PT KAI Rp 257 miliar

PT Kereta Api Indonesia (Persero) KAI mencatat adanya kekurangan pembayaran PSO atau subsidi dari pemerintah sebesar Rp 257,9 miliar dalam lima tahun terakhir.

EKONOMI | 30 Juni 2020

7 Perusahaan Asing Akan Relokasi ke Indonesia

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan sudah ada tujuh perusahaan asal Tiongkok yang sudah menyatakan bersedia berinvestasi di Indonesia.

EKONOMI | 30 Juni 2020

Jokowi: Tangkap Peluang Investasi dari Relokasi Ratusan Perusahaan Tiongkok!

Saat ini ada 119 perusahaan yang akan relokasi perusahaannya dari Tiongkok ke Indonesia. Jokowi tidak mau potensi itu hilang karena masalah izin dan lahan.

EKONOMI | 30 Juni 2020

Pandemi Covid-19, Wapres Minta Asuransi Syariah Manfaatkan Momentum

Industri asuransi syariah tetap harus bisa berkontribusi terhadap pengembangan dan perluasan kegiatan usaha syariah di Indonesia.

EKONOMI | 30 Juni 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS