Sri Mulyani Bicara soal Perlunya Utang dan Siapa yang Bayar
INDEX

BISNIS-27 446.563 (0.9)   |   COMPOSITE 5038.4 (20.82)   |   DBX 922.546 (11.18)   |   I-GRADE 135.148 (0.22)   |   IDX30 424.72 (2.48)   |   IDX80 110.692 (0.82)   |   IDXBUMN20 282.764 (1.87)   |   IDXG30 117.102 (1.3)   |   IDXHIDIV20 380.385 (2.52)   |   IDXQ30 124.37 (0.98)   |   IDXSMC-COM 213.267 (2.27)   |   IDXSMC-LIQ 240.075 (3.67)   |   IDXV30 104.022 (1.02)   |   INFOBANK15 809.007 (-5.39)   |   Investor33 370.782 (0.4)   |   ISSI 146.581 (1.48)   |   JII 534.734 (4.37)   |   JII70 181.171 (1.51)   |   KOMPAS100 994.168 (2.43)   |   LQ45 775.543 (4.77)   |   MBX 1400.42 (4.19)   |   MNC36 279.01 (-0.17)   |   PEFINDO25 262.474 (3.1)   |   SMInfra18 238.826 (3.53)   |   SRI-KEHATI 314.013 (-0.58)   |  

Sri Mulyani Bicara soal Perlunya Utang dan Siapa yang Bayar

Minggu, 19 Juli 2020 | 10:41 WIB
Oleh : Herman / FMB

Jakarta, Beritasatu.com – Dalam menjalankan program-program pembangunan, Pemerintah menggunakan sumber pendanaan dari pendapatan negara seperti pajak, maupun juga dari berutang. Terkait hal tersebut, selama ini masyarakat memberikan stigma yang negatif terhadap proporsi utang Indonesia. Padahal menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, seluruh negara di dunia juga melakukan hal yang sama, termasuk negara-negara Islam.

Mantan Direktur Bank Dunia ini menyampaikan, sebagai menteri keuangan, tugas utamanya adalah mengelola keuangan negara, mulai dari penerimaan, belanja atau pembiayaan, termasuk juga investasi. Dari sisi penerimaan, sumbernya bisa dari pajak, bea cukai, penerimaan negara bukan pajak (PNBP), dan juga hibah.

“Bila belanjanya lebih banyak dari pada yang bisa kita kumpulkan, bagaimana? Ya kita mencari utang. Kalau begitu, apakah kita perlu utang? Ya utangnya untuk apa dulu. Kalau untuk membuat infastruktur kita menjadi baik, supaya anak-anak kita bisa sekolah sehingga tidak menjadi generasi yang hilang, generasi yang produktif, ya tidak ada masalah,” kata Sri Mulyani dalam acara diskusi secara virtual, Sabtu (18/7/2020).

Tidak berutang pun menurutnya adalah sebuah pilihan kebijakan. Tetapi apabila pendapatannya lebih rendah daripada belanja yang dibutuhkan, tidak berutang menurutnya sama saja dengan menunda semua kebutuhan untuk masalah kesehatan, pendidikan, infratruktur dan pembangunan produktif lainnya.

Menkue mengungkapkan, sumber-sumber penerimaan negara selama ini juga telah dimaksimalkan. “Kalau negara yang semakin kuat, dia mendapatkan penerimaan pajak yang makin besar. Siapa yang membayar? Mulai dari korporasi, usaha besar, usaha menengah, usaha kecil, dari semua kegiatan, dari para pekerja, mulai dari swasta sampai ASN,” kata Menkeu.

Setelah mendapatkan penerimaan negara tersebut, hal yang juga harus dilihat adalah belanja atau pembiayaan yang harus dikeluarkan untuk negara sebesar Indonesia. Yang utama, menurut Menkeu, adalah untuk kepentingan masyarakat.

“Apa masyarakat butuhnya? Pendidikan. Apalagi konstitusi kita mengatakan harus 20%, maka kita harus mengalokasikannya. Kenapa penting? Mumpung masyarakatnya masih muda dan harus ada investasi di bidang umber daya manusia, kita perlu untuk memprioritaskan itu. Kesehatan dan bagaimana mengurangi kemiskinan juga sangat penting. Begitu juga dengan infrastruktur, mulai dari irigasi, sanitasi, jalan raya, telekomunikasi, pelabuhan, airport, semuanya adalah berbagai infastruktur yang dibutuhkan agar negara kita makin maju, makin bisa meningkatkan kapasitas produktifitasnya. Bagaimana dengan riset dan dan teknologi, itu juga penting. Bagaimana dengan membuat alutsista, iya penting. Polisi juga penting. Jadi begitu banyak yang harus diperhatikan dan diprioritaskan, dan tentu kita juga menjaga supaya tidak bocor, tidak dikorupsi, tepat sasaran dan tepat kualitas,” paparnya.

Sri Mulyani mengungkapkan, selama ini masyarakat kita terkadang sensitif bicara soal utang, bahkan disertai nada benci. Padahal seluruh negara di dunia, termasuk juga negara Islam juga berutang.

“Coba dicek saja, semua negara Islam di dunia juga berutang, mau Saudi, Uni Emirat Arab, Qatar, Tunisia, Maroko, Pakistan, Afganistan, Kazakhstan. Bahkan waktu saya di Bank Dunia, negara-negara Islam terutama di Afrika itu mayoritas miskin bangat dan mereka biasanya mendapatkan utang, bahkan sampai diberikan hibah dari berbagai negara, termasuk Bank Dunia,” ungkapnya.

Sri Mulyani berharap utang tidak lagi dilihat sebagai sesuatu yang memiliki stigma negatif. “Kita sebagai Menteri Keuangan mengelola saja (keuangan negara), sama seperti Anda mengelola perusahaan, ada asset, ada ekuitas, ada utang, ada pendapatan, ada biaya, itu semuanya dikelola secara seimbang, sehingga negara tetap jalan, atau kalau perusahaan tetap jalan. Kalau dia punya utang yang dia bisa bayar kembali, dan pendapatannya lebih besar lagi dari yang dia bayarkan,” tegas Sri Mulyani.

Dalam mengelola keuangan negara, Sri Mulyani mengungkapkan yang melakukan pengawasan juga sangat banyak, mulai dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), lembaga rating, analis, hingga para pemegang surat hutang. “Kuncinya adalah transparansi. Kita termasuk negara yang transparansinya cukup baik, dan kita tetap akan memperbaiki,” imbuhnya.

Kementerian Keuangan mencatat, posisi utang Pemerintah per akhir Mei 2020 berada di angka Rp 5.258,57 triliun dan rasio utang pemerintah terhadap PDB 32,09%. Rincian utang pemerintah terdiri atas penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) yang tercatat Rp 4.442,90 triliun dan dan pinjaman sebesar Rp 815,66 triliun.

Tetap Terkendali
Sementara itu berdasarkan keterangan resmi Bank Indonesia, Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada akhir Mei 2020 tetap terkendali dengan struktur yang sehat. ULN Indonesia tercatat sebesar US$ 404,7 miliar pada akhir Mei 2020, terdiri dari ULN sektor publik (Pemerintah dan Bank Sentral) sebesar US$ 194,9 miliar dan ULN sektor swasta (termasuk BUMN) sebesar US$ 209,9 miliar dolar AS.

ULN Indonesia tersebut tumbuh 4,8% (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan pada April 2020 sebesar 2,9% (yoy), dipengaruhi oleh transaksi penarikan neto ULN, baik ULN Pemerintah maupun swasta. Selain itu, penguatan nilai tukar Rupiah terhadap dolar AS juga berkontribusi pada peningkatan ULN berdenominasi rupiah.

“Struktur ULN Indonesia tetap sehat, didukung penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. Rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada akhir Mei 2020 sebesar 36,6%, sedikit meningkat dibandingkan rasio pada bulan sebelumnya sebesar 36,2%. Meskipun meningkat, struktur ULN Indonesia tetap didominasi oleh ULN berjangka panjang dengan pangsa 89,0% dari total ULN,” kata Kepala Departemen Komunikasi/Direktur Eksekutif Bank Indonesia Onny Widjanarko.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

20 Perusahaan Terbesar yang Terancam Bangkrut di 2020

Menurut catatan Bloomberg, sejak awal Maret terdapat 133 perusahaan di AS yang mengajukan perlindungan pailit karena Covid-19.

EKONOMI | 19 Juli 2020

OJK dan Bank Jatim Survei Dampak Covid-19 pada Sektor Pertanian

Survei bertujuan untuk menggali kegiatan usaha yang dapat didorong untuk menjadi motor pemulihan ekonomi di Jawa Timur.

EKONOMI | 19 Juli 2020

Kadin Jatim Dorong Industri Pariwisata Bangkit Kembali

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur mengupayakan tiga langkah untuk membangkitkan kembali kinerja sektor pariwisata di Jatim yang terdampak Covid-19.

EKONOMI | 19 Juli 2020

Kolaborasi Futuristik Akusewa dan W.AP Ciptakan Hybrid Event

Hybrid Event dapat menjadi jawaban atas keinginan masyarakat yang ingin mengadakan acara secara offline maupun online di tengah situasi pandemi Covid-19.

EKONOMI | 18 Juli 2020

Gerebek Apartemen di Bogor, BP2MI Amankan 19 Calon PMI Non Prosedural

Kepala BP2MI Benny Rhamdani menggerebek tempat penampungan calon PMI non prosedural di sebuah apartemen di Bogor, Jawa Barat.

EKONOMI | 18 Juli 2020

Dukung Pemulihan Ekonomi, Teten Minta UMKM Gabung Koperasi

Jumlah UMKM di Indonesia mencapai 64 juta unit usaha.

EKONOMI | 18 Juli 2020

Terbukti Pakai Narkoba, Oknum Pilot Dipecat Grup Garuda

Maskapai nasional Garuda Indonesia bersama anak usahanya Citilink memecat oknum pilot yang terbukti melakukan penyalahgunaan narkotika.

EKONOMI | 18 Juli 2020

BNI Fasilitasi Pengiriman 550 Ekor Sapi dari NTT ke Riau

Kupang merupakan salah satu bukti perhatian BNI pada sektor peternakan.

EKONOMI | 18 Juli 2020

BNI Griya iB Hasanah Targetkan Transaksi Rp 300 Miliar

BNI Syariah menargetkan volume transaksi Rp 300 miliar atau 1.000 nasabah untuk program Tunjuk Rumah BNI Griya iB Hasanah

EKONOMI | 18 Juli 2020

RUU Cipta Kerja Bawa Harapan Baru bagi Pencari Kerja

UU Cipta Kerja selamatkan pengangguran.

EKONOMI | 18 Juli 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS