Pengamat: Kelas Menengah Juga Perlu Stimulus Tunai
INDEX

BISNIS-27 450.793 (-2.26)   |   COMPOSITE 5144.05 (-15.82)   |   DBX 982.653 (2.46)   |   I-GRADE 141.194 (-0.62)   |   IDX30 430.883 (-2.17)   |   IDX80 114.327 (-0.59)   |   IDXBUMN20 295.098 (-2.05)   |   IDXG30 119.385 (-0.73)   |   IDXHIDIV20 382.257 (-1.97)   |   IDXQ30 125.574 (-0.78)   |   IDXSMC-COM 221.901 (-0.43)   |   IDXSMC-LIQ 259.068 (-1.66)   |   IDXV30 107.621 (-1.14)   |   INFOBANK15 842.759 (-2.22)   |   Investor33 376.322 (-1.83)   |   ISSI 151.265 (-0.8)   |   JII 550.5 (-4.84)   |   JII70 187.95 (-1.54)   |   KOMPAS100 1026.39 (-5.14)   |   LQ45 794.213 (-3.71)   |   MBX 1420.94 (-5.57)   |   MNC36 281.737 (-1.36)   |   PEFINDO25 284.937 (-1.16)   |   SMInfra18 242.709 (-2.12)   |   SRI-KEHATI 318.969 (-1.57)   |  

Pengamat: Kelas Menengah Juga Perlu Stimulus Tunai

Minggu, 26 Juli 2020 | 18:49 WIB
Oleh : Herman / FMB

Jakarta, Beritasatu.com - Untuk mendorong konsumsi masyarakat yang masih melemah akibat pandemi Covid-19, ekonom Universitas Indonesia Fithra Faisal sepakat bahwa program jaring pengaman sosial perlu diperluas kepada kelompok menengah. Namun bantuannya tidak dalam bentuk sembako, melainkan berbentuk uang cash atau tunai agar bisa lebih menggerakkan perekonomian.

Mengutip data World Bank, Fithra mengatakan ada sekitar 120 juta masyarakat yang disebut aspiring middle class atau baru keluar dari garis kemiskinan dan tengah merangkak menjadi kelas menengah, namun kembali terhantam pandemi Covid-19.

“Kelas menengah ini memang menjadi salah satu fokus dari pengembangan atau perluasan jaring pengaman sosial. Itu yang harus dilakukan, dan bentuknya bukan sembako tetapi cash,” kata Fithra Faisal kepada Beritasatu.com, Minggu (26/7/2020).

Kelas menengah ini juga banyak yang masuk di sektor UMKM yang membutuhkan kredit modal kerja. Bantuan inilah yang menurutnya harus dioptimalkan, sebab program kredit modal kerja untuk UMKM untuk memulihkan ekonomi nasional belum optimal dijalankan. Begitu juga untuk korporasi atau kelompok menengah ke atas.

“Kredit modal kerja baru ini sebetulnya merupakan terobosan, tetapi di lapangan tidak semudah itu juga. Kalau kita lihat, sektor keuangan atau perbankan enggan untuk menyalurkan dananya ke UMKM karena faktor risiko yang meningkat,” kata Fithra.

Total anggaran Rp 695,2 triliun untuk penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) menurut Fithra juga masih minim, sehingga perlu ditingkatkan hingga mencapai Rp 1.200 triliun.

“Dari sisi besaran, sebenarnya belum cukup. Seharusnya hitung-hitungan saya sekitar Rp 1.200 triliun untuk kebutuhan perluasan jaring pengaman sosial, kredit modal kerja dan juga untuk korporasi. Tetapi dari sisi kecepatan juga harus lebih cepat lagi untuk mengejar momentumnya. Saat ini beberapa indikator sudah memperlihatkan perbaikan. Momentum ini harus didukung dengan percepatan penyaluran berbagai stimulus,” kata Fithra.

Terkait program pemerintah untuk membantu kelas menengah melalui relaksasi Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21) Ditanggung Pemerintah (DTP), menurut Fithra upaya ini tidak akan efektif untuk mendorong konsumsi karena jumlahnya yang terbatas.

“Pembebasan PPh21 ini sebetulnya tidak akan terasa juga bagi pekerja, mereka kan kebanyakan juga dibayarkan perusahaan. Jadi tidak akan terlalu signifikan untuk meningkatkan konsumsi dan mendongkrak perekonomian,” ujarnya.

Fithra menambahkan, bantuan untuk pekerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) bisa saja diberikan, seperti yang dilakukan di beberapa negara dalam bentuk uang tunai. Namun bantuan ini tidak akan bisa dipenuhi apabila anggaran yang disiapkan hanya Rp 695,2 triliun.

“Ini bisa saja dilakukan, tetapi tidak bisa dengan besaran anggaran yang sekarang. Kalau memang mau, harus ditingkatkan sampai Rp 12.000 triliun. Tetapi terus terang, kita tidak punya kemewahan itu. Apalagi dari sisi fiskal kita cukup terbatas,” kata Fithra.

Sementara itu menurut Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu, salah satu program yang disiapkan pemerintah untuk membantu mayarakat kelas menengah adalah stimulus fiskal berupa relaksasi PPh21 DTP. Tetapi memang implementsi PPh21 DTP sejauh ini masih menghadapi kendala, mulai dari masalah teknis, administrasi, hingga masalah pendataan. Proses ini menurutnya akan segera disederhanakan, sehingga anggaran yang disediakan sekitar Rp 25 triliun harapannya bisa sampai ke kantong masyarakat.

“Untuk bansos, sejauh ini kan sudah banyak diberikan kepada kelompok masyarakat miskin. Jadi memang penting sekali bahwa kelas menegahnya seperti apa untuk mendorong konsumsi. Ini yg diharapkan arahnya dari PPh21 DTP yang akan dibuat lebih simple, supaya uangnya bisa diterima langsung ke pekerja formal,” kata Febrio.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

IHSG Berpotensi Terkoreksi, Pelaku Pasar Pantau Vaksin dan Tensi Geopolitik

IHSG masih dibayangi sentimen resesi, ketegangan geopolitik AS-Tiongkok, dan perkembangan vaksin Sinovac.

EKONOMI | 26 Juli 2020

Konsumen Properti Inginkan Suku Bunga KPR Turun

Masyarakat berharap pemerintah mengambil kebijakan terkait lainnya untuk mendorong transaksi properti.

EKONOMI | 26 Juli 2020

Indonesia Siap Jadi Produsen Kendaraan Listrik dan Industri Baterai Litium

Indonesia juga mengundang investor asing untuk membangun pabrik kendaraan listrik di dalam negeri.

EKONOMI | 26 Juli 2020

Dalam Dua Bulan, UMKM Go Digital Bertambah 1,2 Juta

Sebelumnya UMKM yang sudah terhubung wadah digital sebanyak 8 juta unit UMKM atau sekitar 13 persen.

EKONOMI | 26 Juli 2020

Imbas Covid-19, Belanja Pemerintah Dipercepat

Pemulihan ekonomi suatu keharusan untuk mengompensasi pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

EKONOMI | 26 Juli 2020

Luhut: Investasi Tetap Berjalan, Namun Terpukul Akibat Covid-19

Dari sisi permintaan, konsumsi, dan investasi itu betul-betul terpukul berat.

EKONOMI | 26 Juli 2020

Diamond Land Bidik Konsumen Milenial

Diamond Land melihat pangsa pasar milenial menyukai konsep hunian praktis dan efisien.

EKONOMI | 25 Juli 2020

Penyaluran Dana FLPP 14 Bank Masih di Bawah 50 Persen

PPDPP menggandeng 42 Bank Pelaksana, terdiri dari 10 bank nasional dan 32 bank pembangunan daerah (BPD).

EKONOMI | 25 Juli 2020

Produksi APD Tak Terserap, Ribuan Buruh Terancam PHK

Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan meminta beberapa perusahaan untuk mempercepat produksi baju hazmat dalam negeri.

EKONOMI | 25 Juli 2020

Erick Thohir Resmikan Ferizy, Layanan Tiket Online ASDP Indonesia Ferry

Sejak diterapkan mulai 1 Mei 2020 di 4 pelabuhan utama PT ASDP Indonesia Ferry, rata-rata transaksi 20.000-21.000 per hari.

EKONOMI | 25 Juli 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS