Ditunggu-tunggu Investor, BKPM Berharap Omnibus Law Segera Selesai
INDEX

BISNIS-27 450.657 (-0.17)   |   COMPOSITE 5126.33 (-0.48)   |   DBX 964.304 (2.12)   |   I-GRADE 140.573 (0.13)   |   IDX30 429.149 (0.46)   |   IDX80 113.629 (0.19)   |   IDXBUMN20 294.159 (0.12)   |   IDXG30 119.586 (-0.02)   |   IDXHIDIV20 382.889 (0.21)   |   IDXQ30 125.935 (-0.19)   |   IDXSMC-COM 219.954 (0.48)   |   IDXSMC-LIQ 256.971 (-0.36)   |   IDXV30 106.718 (0.26)   |   INFOBANK15 842.264 (-0.64)   |   Investor33 375.573 (0.11)   |   ISSI 150.643 (0.48)   |   JII 545.954 (2.75)   |   JII70 186.804 (0.86)   |   KOMPAS100 1025.81 (-0.05)   |   LQ45 790.454 (0.49)   |   MBX 1419.3 (-0.61)   |   MNC36 282.56 (-0.55)   |   PEFINDO25 281.129 (-0.09)   |   SMInfra18 242.071 (0.05)   |   SRI-KEHATI 317.648 (0.34)   |  

Ditunggu-tunggu Investor, BKPM Berharap Omnibus Law Segera Selesai

Selasa, 15 September 2020 | 15:59 WIB
Oleh : Lona Olavia / FMB

Jakarta, Beritasatu.com - Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia meyakinkan para pengusaha yang tergabung dalam British Chamber of Commerce in Indonesia (BritCham) tentang Rancangan Undang-undang Cipta Kerja (RUUCK) atau Omnibus Law yang akan menjadi solusi bagi investor dalam percepatan perizinan investasi di Indonesia.

“Perizinan teknis di daerah saat ini masih dikeluarkan oleh pemerintah daerah karena belum disahkannya Omnibus Law. Nantinya kewenangan perizinan ini akan ditarik ke pemerintah pusat dan dikembalikan lagi ke pemerintah daerah dengan Peraturan Pemerintah (PP) beserta aturannya. Jadi nanti akan jelas waktunya,” ujar Bahlil dalam siaran pers, Selasa (15/9/2020).

Bahlil juga menegaskan bahwa BKPM saat ini telah diberikan kewenangan untuk menerbitkan perizinan dari 22 kementerian dan lembaga lain, termasuk insentif fiskal seperti Tax Allowance dan Tax Holiday. Hal tersebut sebagaimana diatur oleh Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2019 tentang Percepatan Kemudahan Berusaha. Pihaknya juga menyinggung terkait Daftar Negatif Investasi (DNI) yang masih dalam tahap pembahasan saat ini. “DNI akan dibuka kecuali untuk 6 sektor, seperti perjudian, nuklir, tidak terkecuali untuk UMKM,” ujar Bahlil.

DNI merupakan salah satu poin yang diatur dalam Omnibus Law bagian investasi. Terkait hal tersebut, Kepala BKPM juga menyatakan harapan agar Omnibus Law dapat disahkan dalam waktu dekat.

Vice Chairman BritCham Harun Reksodiputro menyampaikan bahwa BritCham berharap dapat berdiskusi langsung dengan BKPM secara rutin membahas isu-isu yang dianggap penting oleh investor Inggris di Indonesia, misalnya terkait sistem OSS (Online Single Submission) dan sektor-sektor yang menjadi perhatian khusus dari BritCham seperti energi terbarukan, pendidikan serta real estate. “Kami harap bisa bertemu dengan Kepala BKPM setiap 3 atau 4 bulan sekali untuk menyampaikan hal-hal penting terkait investasi di Indonesia,” ungkap Harun.

Sebagaimana ditegaskan oleh Kepala BKPM, investor tidak perlu ragu untuk meminta fasilitasi dari BKPM. BKPM berkomitmen untuk memfasilitasi segala permasalahan investor dari tahap awal hingga realisasi investasinya di Indonesia.

Selama periode 2015 hingga semester I 2020, Inggris berada di peringkat 10 negara asal investor terbesar di Indonesia dengan total investasi US$ 2,08 miliar dari 3.068 proyek. Sektor tertinggi dari investasi Inggris dalam kurun waktu tersebut adalah tanaman pangan, perkebunan, dan peternakan sebesar US$ 642,1 juta. Lokasi investasi Inggris terbanyak berada di wilayah Sumatera sebesar US$ 643,6 juta.



Sumber:BeritaSatu.com

TAG: 


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Kempupera Alokasikan Rp 18 T untuk Program Padat Karya 2021

Anggaran Program Padat Karya Tunai (PKT) meningkat dari Rp 11,3 triliun pada 2020 menjadi Rp 18 triliun pada 2021.

EKONOMI | 15 September 2020

Pegadaian Perpanjang Program Gadai Tanpa Bunga

PT Pegadaian memperpanjang program Gadai Peduli untuk masyarakat yakni dengan gadai tanpa bunga (bunga 0%) untuk pinjaman sampai Rp 1 juta sampai akhir tahun

EKONOMI | 15 September 2020

Kurs Rupiah Terapresiasi ke Rp 14.835

Kurs rupiah berada di level Rp 14.835 per dolar AS atau terapresiasi 25 poin (0,17 persen) dibandingkan perdagangan sebelumnya Rp 14.860.

EKONOMI | 15 September 2020

Pemerintah Upayakan Vaksin Covid-19 dari 10 Sumber

Ketua Komite PC-PEN, Airlangga Hartarto menyampaikan, untuk memenuhi kebutuhan vaksin Covid-19, pemerintah akan mendapatkannya dari 10 sumber.

EKONOMI | 15 September 2020

8 Pencapaian Ini Antar BEI Raih The Best Islamic Capital Market

Ada delapan pencapaian yang mengantar BEI meraih The Best Islamic Capital Market pada ajang penghargaan internasional Global Islamic Finance Awards (GIFA) 2020.

EKONOMI | 15 September 2020

Bursa Eropa Mixed Jelang Rapat the Fed

Indeks Stoxx600 naik 0,01 persen, DAX Jerman turun 0,41 persen, FTSE Inggris naik 0,08 persen, CAC Prancis turun 0,3 persen, FTSE MIB Italia turun 0,36 persen.

EKONOMI | 15 September 2020

Penjualan Ritel Tiongkok Naik, Bursa Asia Bergerak Variatif

Nikkei 225 Tokyo turun 0,44 persen, Indeks Komposit Shanghai naik 0,51 persen, Hang Seng Hong Kong naik 0,41 persen, ASX 200 Australia turun 0,08 persen.

EKONOMI | 15 September 2020

Kempupera Anggarkan Dana FLPP 2021 Senilai Rp 16,62 Triliun

Dana FLPP sebesar Rp 16,62 triliun tersebut, diperuntukkan untuk 157.500 unit rumah.

EKONOMI | 15 September 2020

Investor Asing Lepas Saham, IHSG Ditutup Terkoreksi 1,2%

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) melemah 1,18 persen ke kisaran 5.100,87 pada penutupan perdagangan hari ini, Selasa (15/9/2020).

EKONOMI | 15 September 2020

Hadapi Tekanan Pandemi, Pelaku Usaha Lakukan Adaptasi Bisnis

Untuk bertahan dari tekanan akibat pandemi Covid-19, pelaku usaha telah melakukan serangkaian adaptasi, seperti pengurangan jam kerja dan diversifikasi usaha.

EKONOMI | 15 September 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS