Rp 2,2 Triliiun Lebih Klaim Layanan Covid-19 Tersangkut Dispute
INDEX

BISNIS-27 509.396 (-2.72)   |   COMPOSITE 5822.94 (-12.46)   |   DBX 1088.19 (9.8)   |   I-GRADE 169.852 (-1.35)   |   IDX30 498.88 (-2.76)   |   IDX80 132.065 (-0.41)   |   IDXBUMN20 376.263 (-3.13)   |   IDXG30 135.508 (-0.99)   |   IDXHIDIV20 449.517 (-1.84)   |   IDXQ30 145.713 (-1.14)   |   IDXSMC-COM 252.052 (0.88)   |   IDXSMC-LIQ 309.347 (0.24)   |   IDXV30 130.911 (1.46)   |   INFOBANK15 993.498 (-9.24)   |   Investor33 428.541 (-2.51)   |   ISSI 170.173 (-0.26)   |   JII 616.286 (-0.48)   |   JII70 212.951 (-0.33)   |   KOMPAS100 1185.6 (-4.97)   |   LQ45 921.176 (-4.93)   |   MBX 1613.76 (-6.11)   |   MNC36 320.851 (-1.83)   |   PEFINDO25 318.369 (-4.14)   |   SMInfra18 296.861 (-1.08)   |   SRI-KEHATI 366.856 (-2.5)   |  

Rp 2,2 Triliiun Lebih Klaim Layanan Covid-19 Tersangkut Dispute

Jumat, 18 September 2020 | 07:17 WIB
Oleh : Dina Manafe / FMB

Jakarta, Beritasatu.com - BPJS Kesehatan yang berperan melakukan verifikasi terhadap klaim layanan Covid-19 menemukan banyak tagihan rumah sakit yang dispute atau tidak sesuai. Hingga September ini ada 49,36% dari total klaim yang dispute dengan kasus sebanyak 46.084, dan biaya Rp2,2 triliun lebih.

Dirut BPJS Kesehatan Fachmi Idris mengatakan, pembiayaan layanan pasien Covid-19 oleh pemerintah sangat membantu cash flow rumah sakit selama pandemi ini. Namun ternyata masih ada yang belum mengajukan klaim, dan klaimnya tidak sesuai ketentuan sehingga pembayarannya masih terhambat.

Menurut Fachmi, dalam melaksanakan perannya sebagai verifikator, pihaknya wajib memastikan bahwa tagihan RS sudah sesuai ketentuan. Ini untuk menjaga akuntabilitas pembiayaan Covid-19, jangan sampai dipersoalkan di kemudian hari. Dalam proses verifikasi, banyak syarat klaim yang tidak dilengkapi oleh faskes. Klaim yang tidak sesuai tidak dapat diproses.

Ada 10 klaster masalah dalam proses verifikasi. Mulai dari kelengkapan berkas, diagnosa kormobid atau penyakit penyerta tidak sesuai ketentuan, pemeriksaan penunjang radiologi atau laboratorium tidak sesuai ketentuan, dan lain lain.

Menurut Fachmi, pihaknya melakukan pencegahan sejak awal. Salah satunya mewajibkan seluruh pimpinan seluruh RS wajib menandatangani pakta integritas bahwa tagihan layanan Covid-19 yang diajukan itu betul. Pernyataan bahwa klaim yang disampaikan benar. Kemudian belum pernah dibayarkan oleh pihak manapun untuk mencegah double klaim termasuk tidak dibayar oleh pasien. Kemudian menyatakan siap jika terjadi dispute, RS bertanggung jawab menyetorkan kembali kerugian negara ke kantor kas negara.

Selain itu, lanjut Fachmi, dua lembaga seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) turut memonitor untuk memastikan klaim layanan Covid-19 sudah sesuai.

BPKP berkoordinasi dalam hal data klaim Covid-19 dengan BPJSK untuk selanjutnya diberikan kepada BPKP daerah yang kemudian turun ke RS guna memastikan klaim yang sudah diverifikasi sesuai syarat.

"BPK juga melakukan proses pemeriksaan di BPJSK terkait klaim Covid-19 yang sudah dimulai Agustus lalu. Jadi ada dua lembaga auditor memonitoring klaim layanan Covid-19," kata Fachmi pada rapat dengar pendapat dengan Komisi IX DPR, Kamis (17/9/2020).

Dirjen Pelayanan Kesehatan Kemkes, Prof Abdul Kadir mengatakan, masih banyak RS belum mengajukan klaim. Hingga 17 September jumlah RS yang mengajukan klaim sebanyak 1292 RS dengan total kasus yang ditangani 105.632. Sementara ada 1800 RS yang melayani Covid-19, sehingga masih ada hampir 500 RS yang belum mengajukan klaim.

Kadir mengatakan, pada awal bulan April di mana anggaran untuk pembayaran layanan Covid-19 belum diterima dari Kementerian Keuangan, pembayaran klaim Covid-19 sejak 27 April sampai 28 Juni 2020 menggunakan anggaran BNPB sekitar Rp975 milyar. Dari anggaran BNPB ini telah direalisasikan atau dibayarkan ke RS sebesar Rp974,9 milyar atau sekitar 99,99%. Ini untuk pembayaran uang muka dan penulasan kepada 734 RS, sehingga saldo nya tersisa Rp8,6 juta.

Lalu sejak 29Juni sampai 17 September Kemkes melakukan pembayaran menggunakan DIPA Kemenkes sebesar Rp21,06 triliun. Sampai 16 spetember telah terealisasi 3,3 triliun atau sekitar 16,06%. Dari total klaim RS, yang dispute bernilai Rp2,1 triliun. Sedangkan dana yang dbayarkan sampai hari ini berjumlah Rp 4,3 triliun. Dana yang masih dalam proses verifikasi adalah Rp 4,3 triliun lebih. Jadi kalau ditotalkan total klaim sekitar Rp 10 triliun lebih hingga 17 September.

"Masih ada bulan Oktober, November, Desember, dan kami optimis dengan nilai klaim per hari sekitar Rp 100 miliar sampai Rp 150 miliar maka kami bisa bayar Rp 2 triliun per bulan, sehingga selama 3 bulan itu dibutuhkan anggaran tanbahan sekitar 6 triliun sampai triliun. Jadi kalau ditotalkan ada Rp 17 triliun itulah yang kita gunakan untuk bayar klaim sampai Desember," kata Kadir.

Kadir mengatakan, besarnya tagihan yang dispute turut dipengaruhi oleh regulasi. Diawali dengan Kepmenkes 238 tahun 2020 tentang Juknis Klaim Penggantian Biaya Perawatan Pasien Penyakit Infeksi terutama Covid-19. Tetapi dalam impementasinya sulit dilakukan sehingga terjadi dispute cukup besar. Kemudian Kemkes melakukan relaksasi dengan menerbitkan Kepmenkes 446 tahun 2020, revisi dari Kepmenkes 238.

"Memang banyak sekali terjadi dispute. Dispute adalah klaim yang setelah dilakukan verifikasi oleh BPJSK terdapat ketidaksesuaian antara RS dan BPJSK," kata Kadir.

Menurut Kadir, ketika terjadi dispute dilakukan penyelesaian melalui sejumlah alur. Klaim dispute akan diselesaikan oleh tim penyelesaian klaim dispute di Kemkes dengan menggunakan data yang berasal dari surat keberatan pimpinan RS atau dari Berita acara hasil verifikasi BPJSK yang diserahkan kepada Kemkes. Kemudian hasil keputusan tim dispute ini adalah final. Tugas tim ini adalah melakukan konfimasi dan klarifikasi klaim dispute ke RS, memeriksa kembali dokumen klaim. Setelah diperiksa dan dilakukan verifikasi ulang, tim Kemkes akan selesaikan dispute tersebut. Apakah dibayarkan atau tidak dibayarkan. Inilah yang akan diputuskan.

Lebih detail, Kadir menjelaskan, BPJSK melakukan verifikasi terhadap klaim yang diajukan. Jika terdapat dispute untuk pertama kali maka dilakukan revisi. Tim BPJSK akan menyampaikan kembali kepada RS untuk melengkapi dokumen sesuai aturan. Kemudian RS kan ajukan klaim kembali untuk kedua kalinya, dan BPJSK kembali memverifikasi dokumen klaim yang sudah direvisi tersebut. Jika belum lengkap BPJS kembalikan lagi ke RS. Lalu RS kembali ajukan klaim revisi.

"Kami berikan kesempatan dispute hanya dibolehkan maksimal 2 kali. Setelah 2 kali dispute, maka pengajuan klaim diberikan waktu maksimal 7 hari, dan menyatakan dokumen itu tidak bisa dilengkapi. Selanjutnya BPJSK serahkan ke Kemenkes" kata Kadir.

Tim Kemkes juga punya tim verifikasi internal. Jadi setelah dua kali dispute di BPJSK, dokumen klaim RS dikirim ke tim verifikasi internal Kemkes. Lalu tim ini memverifikasi ulang . Bila ternyata tidak bisa diselesaikan maka dikirim ke tim dispute eselon satu. Di sinilah jadi final atau keputusan akhir.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Bursa Eropa Ditutup Melemah di Tengah-tengah Suku Bunga Rendah

Indeks Stoxx600 turun 0,51 persen, DAX Jerman turun 0,36 persen, FTSE Inggris turun 0,47 persen, CAC Prancis turun 0,69 persen.

EKONOMI | 18 September 2020

Wall Street Ditutup Melemah Akibat Koreksi Sektor Teknologi

Dow Jones Industrial Average turun 0,47 persen ke 27.901,98. S&P 500 turun 0,84 persen ke 3.357,01. Nasdaq anjlok 1,27 persen ke 10.910,28.

EKONOMI | 18 September 2020

Tapera Dorong Pembangunan Sektor Perumahan

Penyaluran Tapera diyakini akan memberi manfaat untuk peserta serta menggerakkan sektor perumahan.

EKONOMI | 17 September 2020

Pandemi Jadi Momentum Tepat Perusahaan Teknologi IPO

Di masa pandemi Covid-19, Bursa Efek Indonesia (BEI) mengukir sejumlah rekor baru didorong faktor digitalisasi.

EKONOMI | 17 September 2020

Pemerintah Jamin Penerima BSU Tepat Sasaran

Proses validasi penerima program Bantuan Subsidi Upah (BSU) akan dilakukan selama empat hari.

EKONOMI | 17 September 2020

REI Usulkan Pemberian Insentif dan Keringanan Pajak

Pemerintah diminta memberikan perhatian terhadap sektor properti sebagai salah satu penggerak ekonomi.

EKONOMI | 17 September 2020

OJK: Penanganan Covid-19 Jadi Kunci Kebangkitan Ekonomi

Penanganan pandemi Covid-19 yang efektif dan tepat menjadi kunci pemulihan di sektor keuangan dan ekonomi domestik secara keseluruhan.

EKONOMI | 17 September 2020

Kemperin Perkuat Unit Kerja dalam Reformasi Birokrasi

Di era digital ini masyarakat menginginkan pengurusan lebih cepat, efektif, dan efisien.

EKONOMI | 17 September 2020

Asosiasi Pengembang Bantu Penanganan Covid-19 di Jatim

REI Jatim memberikan bantuan untuk penanganan Covid-19 itu berupa 1.200 baju hazmat dan 28.000 masker medis.

EKONOMI | 17 September 2020

Polri Sebut Penularan Covid-19 Tinggi karena Ketidakdisiplinan

Banyaknya masyarakat terjangkit Covid-19 karena tidak disiplin.

EKONOMI | 17 September 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS