Apindo: Mogok Nasional Ilegal dan Langgar Protokol Covid-19
INDEX

BISNIS-27 503.6 (2.5)   |   COMPOSITE 5652.76 (48.27)   |   DBX 1032.04 (3.25)   |   I-GRADE 164.451 (1.87)   |   IDX30 490.95 (3.33)   |   IDX80 128.766 (0.95)   |   IDXBUMN20 358.484 (4.17)   |   IDXG30 133.521 (0.92)   |   IDXHIDIV20 437.723 (3.27)   |   IDXQ30 142.408 (1.41)   |   IDXSMC-COM 239.978 (2.77)   |   IDXSMC-LIQ 292.98 (3.3)   |   IDXV30 120.747 (2.08)   |   INFOBANK15 969.323 (8.87)   |   Investor33 424.184 (2.73)   |   ISSI 165.497 (1.49)   |   JII 607.992 (3.57)   |   JII70 207.954 (1.77)   |   KOMPAS100 1151.81 (10.08)   |   LQ45 901.663 (6.22)   |   MBX 1571.94 (14.64)   |   MNC36 316.426 (2.22)   |   PEFINDO25 300.975 (9.54)   |   SMInfra18 283.853 (1.3)   |   SRI-KEHATI 362.321 (2.15)   |  

Apindo: Mogok Nasional Ilegal dan Langgar Protokol Covid-19

Rabu, 30 September 2020 | 18:36 WIB
Oleh : Lona Olavia / FMB

Jakarta, Beritasatu.com - Menanggapi aksi buruh yang siap melakukan mogok nasional sebagai bentuk penolakan terhadap RUU Cipta Kerja, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), melalui surat edarannya, mengingatkan para pekerja tentang ketentuan tentang mogok kerja, termasuk sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap pelanggarannya sesuai UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Para buruh merencanakan aksi mogok nasional selama tiga hari berturut-turut, mulai 6 Oktober 2020 dan hingga 8 Oktober 2020, pada saat sidang paripurna DPR yang membahas RUU Cipta Kerja selesai.

“Ada masalah secara legalitas, kita tidak kenal itu (mogok nasional). Kalau kalian (pekerja) lakukan itu ada konsekuensinya karena itu bukan mogok yang diatur undang-undang. Apalagi ada risiko kesehatan, kalau sampai kenapa-kenapa repot juga,” kata Ketua Umum Apindo Hariyadi, Rabu (30/9/2020).

Dalam UU Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengatur tentang mogok kerja yang diartikan sebagai “tindakan pekerja yang direncanakan dan dilaksanakan secara bersama-sama dan/atau oleh serikat pekerja untuk menghentikan atau memperlambat pekerjaan” (pasal 1 butir 23). Selanjutnya dalam pasal 137 disebutkan bahwa mogok kerja sebagai hak dasar pekerja yang dilakukan secara sah, tertib dan damai sebagai akibat dari gagalnya perundingan. Sebagai salah satu pelaksanaan dari UU no. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan, telah diterbitkan Kepmenakertrans No. 232/2003 tentang Akibat Hukum Mogok Kerja yang Tidak Sah. Pasal 3 Keputusan tersebut menegaskan pula bahwa, mogok kerja yang dilakukan bukan akibat gagalnya perundingan, maka mogok kerja tersebut tidak sah.

Dalam pasal 4 disebutkan bahwa “Gagalnya perundingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah tidak tercapainya kesepakatan penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang dapat disebabkan karena pengusaha tidak mau melakukan perundingan walaupun serikat pekerja telah meminta secara tertulis kepada pengusaha dua kali dalam tenggang waktu 14 hari kerja atau perundingan-perundingan yang dilakukan mengalami jalan buntu yang dinyatakan oleh para pihak dalam risalah perundingan”.

Tambah Hariyadi, berkaitan dengan Upaya Penanggulangan dan Penanganan Pandemi Covid-19 yang sejalan dengan UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, Pemerintah Daerah DKI telah menerbitkan Pergub No.88 Tahun 2020. Pergub tersebut mengatur dalam pasal 14 Ayat (1) huruf a dan b bahwa demi kesehatan bersama, masyarakat umum ataupun karyawan tidak boleh melakukan kegiatan berkumpul di suatu tempat. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut akan dikenakan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku tentang Penanggulangan dan Penanganan Covid-19.

Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Hubungan Internasional Shinta Widjaja Kamdani mengatakan, pembahasan Omnibus Law sudah melalui berbagai tahap termasuk konsultasi dengan berbagai pemangku kepentingan. “Sebaiknya kita serahkan kepada Pemerintah dan DPR untuk bisa menetapkan Undang-Undang Ciptaker yang terbaik untuk Indonesia,” ungkapnya.

Terkait aksi mogok nasional, pengusaha pun dikatakannya sangat menyayangkan adanya upaya tersebut terutama dalam kondisi Covid seperti ini. “Jadi, kami mengimbau kepada perusahaan untuk menyosialisasikan kepada pekerjanya agar tetap bekerja mengikuti peraturan protokol Covid-19 yang berlaku,” imbau Shinta.

Kondisi pandemi saat ini memang sedang membuat banyak pihak kesulitan. Jika buruh turun ke jalan atau berhenti bekerja, maka ada aktivitas produksi yang tidak jalan dan ini makin merugikan semua pihak.

Sementara itu, Staf Ahli Bidang Hubungan Ekonomi dan Politik, Hukum, dan Keamanan Kemko Perekonomian Elen Setiadi menyampaikan, pihaknya tak bisa melarang serikat buruh untuk menggelar aksi menolak Omnibus Law Cipta Kerja, sebab menyatakan pendapat memang dijamin oleh undang-undang. Namun, dia menolak berkomentar jauh saat ditanya soal rencana para buruh menggelar aksi mogok kerja. “Kalau demo, kan tidak dilarang. Menyampaikan pendapat kan dijamin undang-undang,” kata Elen.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Realisasi Anggaran PC-PEN 43,8%

Realisasi anggaran Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) telah mencapai Rp 304,62 triliun, atau 43,8% dari pagu Rp 695,2 triliun.

EKONOMI | 30 September 2020

GBG Prediksi Money Mule Meningkat di Indonesia

Money mule dinilai sebagai tipe fraud terbesar kedua yang memiliki dampak signifikan kepada institusi finansial di Indonesia.

EKONOMI | 30 September 2020

Pengerjaan MRT Fase 2A Ditargetkan Selesai 2026

Untuk segmen Thamrin-Monas ditargetkan pengerjaannya selesai pada Maret 2025 dan segmen Harmoni-Kota diproyeksikan rampung pada Maret 2026.

EKONOMI | 30 September 2020

Dengarkan Keluhan UMKM, Jokowi: Usahakan Bertahan Meski Keuntungan Kecil

"Kalau sudah tutup, waduh untuk memulai lagi tidak mudah. Karena mungkin akan diisi oleh kompetisi yang lain, pesaing yang lain. Jadi hati-hati," kata Jokowi.

EKONOMI | 30 September 2020

Dorong Ekonomi Desa, Pemberdayaan Perempuan Diperkuat

Peran pemberdayaan perempuan di desa akan terus digenjot sebagai upaya mengoptimalkan perekonomian desa yang nantinya bisa menopang pertumbuhan ekonomi nasional

EKONOMI | 30 September 2020

MBV dan Kulo Grup Hadirkan Kemitraan Terjangkau “Mo Tahu Aja!”

MBV dan Kulo Group menargetkan pembukaan 1.000 cabang hingga enam bulan ke depan.

EKONOMI | 30 September 2020

GrabFood Gandeng iSeller Maksimalkan Penjualan UMKM Saat Pandemi

Kolaborasi GrabFood dengan iSeller diharapkan dapat memitigasi dampak pandemi Covid-19 terhadap pelaku UMKM.

EKONOMI | 30 September 2020

BCA Ajak Mahasiswa Cerdas Kelola Investasi

PT Bank Central Asia Tbk (BCA) mengajak mahasiswa untuk berperan aktif dan cerdas mengelola investasi sejak usia muda.

EKONOMI | 30 September 2020

Dukung Implementasi Vaksin Covid-19, Hipmi: Langkah Menteri BUMN Sudah Tepat untuk Selamatkan Masyarakat

Hipmi apresiasi upaya Menteri BUMN Erick Thohir yang mengupayakan penemuan vaksin Covid-19 di awal 2021 mendatang.

EKONOMI | 30 September 2020

Tolak Omnibus Law, Puluhan Konfederasi dan Federasi Serikat Pekerja Sepakat Mogok Nasional

Tolak RUU Cipta Kerja, buruh lakukan mogok nasional.

EKONOMI | 30 September 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS