Menko Airlangga: Perizinan Berbasis Risiko Lebih Mudah dan Pasti
INDEX

BISNIS-27 509.396 (-2.72)   |   COMPOSITE 5822.94 (-12.46)   |   DBX 1088.19 (9.8)   |   I-GRADE 169.852 (-1.35)   |   IDX30 498.88 (-2.76)   |   IDX80 132.065 (-0.41)   |   IDXBUMN20 376.263 (-3.13)   |   IDXG30 135.508 (-0.99)   |   IDXHIDIV20 449.517 (-1.84)   |   IDXQ30 145.713 (-1.14)   |   IDXSMC-COM 252.052 (0.88)   |   IDXSMC-LIQ 309.347 (0.24)   |   IDXV30 130.911 (1.46)   |   INFOBANK15 993.498 (-9.24)   |   Investor33 428.541 (-2.51)   |   ISSI 170.173 (-0.26)   |   JII 616.286 (-0.48)   |   JII70 212.951 (-0.33)   |   KOMPAS100 1185.6 (-4.97)   |   LQ45 921.176 (-4.93)   |   MBX 1613.76 (-6.11)   |   MNC36 320.851 (-1.83)   |   PEFINDO25 318.369 (-4.14)   |   SMInfra18 296.861 (-1.08)   |   SRI-KEHATI 366.856 (-2.5)   |  

UU Cipta Kerja

Menko Airlangga: Perizinan Berbasis Risiko Lebih Mudah dan Pasti

Minggu, 22 November 2020 | 12:08 WIB
Oleh : Herman / FMB

Jakarta, Beritasatu.com - Penyusunan draf Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) dan Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres) sebagai peraturan pelaksanaan UU Cipta Kerja tengah dirampungkan. Salah satu aturan turunan UU Cipta Kerja yang sedang dirampungkan itu, berupa RPP tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Tata Cara Pengawasan, yang akan menetapkan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) dalam mengimplementasikan konsep perizinan berbasis risiko atau Risk-Based Approach (RBA).

"Perizinan berusaha yang berbasis risiko akan memberikan kemudahan dan kepastian. Sesuai arahan Bapak Presiden agar segera dilakukan pemangkasan Perizinan Berusaha, penyederhanaan Prosedur Perizinan dan penerapan Standar Usaha. Dengan demikian, perizinan akan lebih mudah dan cepat, dan pengawasan akan lebih optimal,” ujar Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangan resminya, Minggu (22/11/2020).

Seperti diketahui, saat ini setiap kegiatan usaha dipersyaratkan memiliki berbagai izin yang cukup banyak untuk melakukan kegiatan usaha, tanpa mempertimbangkan skala usaha maupun kompleksitas kegiatan usaha. Setiap Kementerian/Lembaga (K/L) memiliki pola dan kebijakan yang berbeda dalam mengatur perizinan usaha di sektornya. Akibatnya, sangat banyak peraturan (hyper regulation) yang mengatur tentang perizinan untuk usaha.

Tumpang tindih pengaturan antar sektor (K/L), sehingga memungkinkan satu kegiatan usaha dapat memiliki kewajiban untuk memproses izin lebih dari satu. NSPK tidak terstandardisasi, baik dari segi persyaratan yang harus dipenuhi maupun dari jangka waktu penyelesaian serta dari proses penyelesaiannya baik di K/L maupun di Pemda, sehingga implementasi di lapangan bervariasi sehingga belum memberikan kepastian dalam berusaha, dan pada akhirnya pelaksanaan pengawasan kegiatan usaha tidak optimal dilakukan.

Airlangga menyampaikan, melalui RPP ini, pemerintah menetapkan perizinan menggunakan pendekatan berbasis risiko untuk menetapkan jenis perizinan berusaha pada seluruh sektor usaha. Setiap K/L dan Pemda menggunakan pola yang sama, yaitu pendekatan berbasis risiko dalam kebijakan perizinan berusaha untuk bidang usaha. Setiap K/L melakukan analisis tingkat risiko dan menetapkan tingkat risiko usaha yaitu tingkat risiko Rendah, Menengah atau Tinggi. Dengan demikian, membuka usaha di Indonesia akan menjadi lebih mudah dan cepat, serta menciptakan kepastian usaha.

RPP tentang NSPK ini merupakan peraturan pelaksanaan dari UU Cipta Kerja yang mengatur tentang jenis perizinan berusaha untuk kegiatan usaha di semua sektor (kompilasi pengaturan dari 18 K/L yang menjadi pembina sektor dan regulator setiap bidang usaha). Pengelompokan bidang usaha mengacu kepada Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI ) tahun 2020. Pengaturan dalam RPP ini juga mencakup tentang Kewenangan penerbitan perizinan dan pelaksanaan pengawasan.

“RPP ini akan mengatur tentang norma perizinan berusaha berbasis risiko dan tatacara pengawasan yang harus dijadikan referensi oleh semua K/L dan Pemda yang sudah disiapkan oleh Kemenko Perekonomian. Juga mengatur tentang norma pelayanan perizinan berusaha melalui sistem OSS yang disiapkan oleh BKPM, serta NSPK untuk masing-masing sektor yang ditetapkan oleh setiap K/L terkait," ungkapnya.

Saat ini seluruh K/L yang terkait dengan perizinan berusaha (18 K/L) telah menyelesaikan seluruh proses analisis tingkat risiko di internal K/L, untuk seluruh kegiatan usaha yang merupakan binaan masing-masing K/L. Selanjutnya menyelesaikan NSPK dan Lampirannya, yang mengatur seluruh proses bisnis perizinan berusaha, sehingga diharapkan semua perizinan telah diatur secara lengkap di RPP ini sehingga dipandang tidak perlu ada lagi pengaturan norma yang mengikat publik di tingkat Peraturan Menteri atau aturan di bawahnya. Hal ini menjadikan RPP tersebut bagian dari penyederhanaan dan mengurangi hyper regulation.

Selain NSPK, seluruh K/L juga tengah mengejar penyelesaian Lampiran dari NSPK di masing-masing K/L berupa Tabel KBLI berdasarkan tingkat risiko, kewajiban dan/atau persyaratan perizinan, standar usaha dan standar produk/ proses/ jasa, yang akan menjadi acuan para pelaku usaha untuk melakukan kegiatan bisnisnya.

Dengan adanya PP perizinan berusaha berbasis risiko dan tatacara pengawasan, Menko Airlangga berharap hal ini dapat mewujudkan tujuan utama UU Cipta Kerja, yaitu mewujudkan kemudahan dan kepastian berusaha di Indonesia.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Garuda Indonesia Jadi Salah Satu Maskapai dengan Protokol Kesehatan Terbaik Dunia

Standard penerapan protokol kesehatan dan keamanan layanan Garuda Indonesia mendapatkan empat bintang dari lima.

EKONOMI | 22 November 2020

PPBN Minta Pemerintah Berlakukan Pos Tarif untuk Impor Bawang Putih

Skema pos tarif menguntungkan Indonesia dan Tiongkok tak bisa memainkan harga terhadap importir, sehingga harga bawang putih dalam negeri lebih kompetitif.

EKONOMI | 22 November 2020

CNI Gandeng PTPP Lanjutkan Proyek Smelter Senilai Rp 3,22 Triliun

PTPP kembali dipercaya mengerjakan pembangunan smelter feronikel blok Lapaopao di Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara.

EKONOMI | 22 November 2020

Ini Cara AirAsia Indonesia Terapkan Protokol Kesehatan

AirAsia menerapkan sistem jaga jarak, yaitu pengaturan per tiga baris penumpang agar dapat menghindari penumpukan penumpang.

EKONOMI | 22 November 2020

G-20 Setujui Perpanjangan Keringanan Utang hingga Pertengahan 2021

Debt Service Suspension Initiative (DSSI) adalah dana bantuan senilai US$ 14 miliar untuk mengatasi Covid-19 dan dampaknya.

EKONOMI | 22 November 2020

BeritaSatu Gelar 9 Webinar Besar Economic Outlook 2021

Webinar akan berlangsung 24-26 November 2020, menampilkan pembicara seperti Menteri BUMN Erick Thohir, Dirut BRI Sunarso, dan CEO Lippo Karawaci John Riady.

EKONOMI | 22 November 2020

Jokowi Dorong Akses Vaksin Covid-19 Dibuka bagi Semua Negara

Jokowi menegaskan akses terhadap vaksin Covid-19 harus dapat tersedia bagi semua negara tanpa terkecuali.

EKONOMI | 21 November 2020

Proyek Apple3 Condovilla Bidik Kalangan Milenial

Appl3 Condovilla sebagai apartemen low rise diminati milenial karena memiliki tingkat kepadatan penghuni yang rendah.

EKONOMI | 21 November 2020

Indonesia Terapkan Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu

Kempupera terus mendorong pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam mengelola Sumber Daya Air (SDA) di Indonesia.

EKONOMI | 21 November 2020

Presiden Jokowi Hadiri KTT G-20 Tahun 2020 secara Virtual

Pertemuan ke-15 G-20 tersebut untuk tahun ini diselenggarakan di Kota Riyadh, Arab Saudi, pada 21 - 22 November 2020.

EKONOMI | 21 November 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS