Satu Tahun Anies, Tidak Ada Rumah untuk Warga Miskin
INDEX

BISNIS-27 450.793 (-2.26)   |   COMPOSITE 5144.05 (-15.82)   |   DBX 982.653 (2.46)   |   I-GRADE 141.194 (-0.62)   |   IDX30 430.883 (-2.17)   |   IDX80 114.327 (-0.59)   |   IDXBUMN20 295.098 (-2.05)   |   IDXG30 119.385 (-0.73)   |   IDXHIDIV20 382.257 (-1.97)   |   IDXQ30 125.574 (-0.78)   |   IDXSMC-COM 221.901 (-0.43)   |   IDXSMC-LIQ 259.068 (-1.66)   |   IDXV30 107.621 (-1.14)   |   INFOBANK15 842.759 (-2.22)   |   Investor33 376.322 (-1.83)   |   ISSI 151.265 (-0.8)   |   JII 550.5 (-4.84)   |   JII70 187.95 (-1.54)   |   KOMPAS100 1026.39 (-5.14)   |   LQ45 794.213 (-3.71)   |   MBX 1420.94 (-5.57)   |   MNC36 281.737 (-1.36)   |   PEFINDO25 284.937 (-1.16)   |   SMInfra18 242.709 (-2.12)   |   SRI-KEHATI 318.969 (-1.57)   |  

Satu Tahun Anies, Tidak Ada Rumah untuk Warga Miskin

Senin, 15 Oktober 2018 | 20:34 WIB
Oleh : Lenny Tristia Tambun / FMB

Jakarta - Menjelang satu tahun Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menilai program rumah susun sederhana milik (rusunami) tanpa uang muka (down payment/DP) nol rupiah tidak tepat sasaran. Program ini tidak menyediakan rumah murah kepada warga miskin di Jakarta.

Ketua Fraksi PDIP DKI, Gembong Warsono mengatakan semua program pembangunan yang ada di Jakarta, siap atau tidak siap semuanya diluncurkan oleh Gubernur DKI. Hal ini dilakukan untuk mengejar kinerja satu tahun Anies sebagai kepala daerah.

“Seperti pembangunan rusunami DP nol rupiah. Belum selesai dibangun, Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) belum ada, dilaunching kemarin. Skybridge yang belum selesai, baru 78 persen, dilaunching. Jadi hanya sekedar mengelabui masyarakat. Untuk menunjukkan inilah prestasi yang saya tempuh, saya dapatkan selama satu tahun,” kata Gembong di ruang Fraksi PDIP, gedung DPRD DKI, Jakarta, Senin (15/10).

Agar setahun pemerintahannya dinilai berhasil atau memiliki kinerja baik, lanjutnya, maka Anies memaksakan pengadaan peresmian berbagai program pembangunan yang menjadi janji-janji kampanyenya.

“Saya tadi katakan, seolah-olah sudah berhasil, tetapi sebetulnya tidak. Yang mengejar setahun tadi seperti memaksakan juga. Setahun pemerintahan Anies besok, maka hari ini akan dikejar semua janji-janjinya. Becak mau dikejar, kemudian DP nol rupiah dikejar, Skybridge yang melanggar aturan dikejar,” ujarnya.

Kendati demikian, Gembong menyerahkan semua penilaian kinerja Anies memimpin Jakarta selama setahun kepada warga Jakarta. “Biar masyarakat yang bisa menilai. Apakah program itu betul sudah berpihak pada rakyat Jakarta atau belum,” tuturnya.

Ditempat yang sama, Sekretaris Fraksi PDIP DPRD DKI, Dwi Rio Sambodo mengatakan program rusunami DP nol rupiah tidak cocok untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Selain itu, peluncuran skema pembiayaan DP nol rupiah pun dianggap terburu-buru karena bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Pemerintah Daerah.

PDIP menganggap cicilan sebesar Rp 2,1 juta hingga Rp 2,7 juta per bulan memberatkan MBR yang dengan rentang penghasilan Rp 4 juta hingga Rp 7 juta yang menjadi target program DP nol rupiah.

"Tentunya ini di luar biaya listrik dan air bersih. Plus iuran pengelolaan lingkungan karena status rusunami tidak memungkinkan diberikan subsidi. Pertanyaannya, keberpihakan terhadap rakyat miskin yang tidak mampu ada di mana?" kata Rio.

PDIP juga menganggap launching program DP nol rupiah yang direbranding menjadi 'Solusi Perumahan Warga' (Samawa) seperti terburu-buru. Sebab, Pemprov DKI belum membentuk BLUD untuk DP nol rupiah. Yang baru terbentuk ialah Unit Pengelola Teknis (UPT) yang tidak boleh mengelola dana sendiri.

Sementara itu, pada Kebijakan Umum Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUAPPAS) 2019, Pemprov DKI mengajukan dana talangan untuk uang muka DP nol rupiah Rp 717 miliar untuk dianggarkan di APBD 2019.

Padahal berdasarkan PP 30/2011, Pemda dilarang memberikan jaminan atas pinjaman pihak lain. Selain itu, APBD juga tidak bisa dijadikan jaminan pinjaman.

"Artinya ini sangat rawan menjadi temuan BPK karena berpotensi menimbulkan kerugian negara," jelasnya.

Padahal Anies telah meneken aturan tentang skema pembiayaan DP nol rupiah, yakni Pergub Nomor 104 Tahun 2018 tentang Fasilitas Pembiayaan Perolehan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah. Pergub diteken bersamaan dengan launching simbolik di Klapa Village pada Jumat (12/10) lalu.

Di Pergub itu, Pemprov DKI disebut akan menalangi uang muka maksimal 20 persen dari harga total unit rusunami. Awalnya, pergub tersebut ada di jaringan dokumentasi dan informasi hukum Pemprov DKI. Namun sekarang pergub itu hilang.

"Tentu ini menimbulkan dugaan bahwa peluncuran tersebut mengejar simbolisasi program ini menyongsong kepemimpinan Gubernur Anies Baswedan," tuturnya.

Tak keberpihakan Anies terhadap warga tidak mampu di Jakarta, terlihat dari gagalnya Pemprov DKI membangun tiga rumah susun sederhana sewa (rusunawa). Padahal tiga rusunawa ini diperuntukkan warga miskin yang berpenghasilan di bawah Rp 4 juta per bulan.

Ada tiga rusunawa yang batal dibangun pada 2018 ini, yakni Rusun PIK Pulogadung senilai Rp 188 miliar, Rusun Jalan Inspeksi PKT di Ujung Menteng senilai Rp 361 miliar dan revitalisasi pembangunan Rusun Karang Anyar senilai Rp 162 miliar.

Praktis pada tahun ini, Pemprov DKI tidak menambah jumlah rusunawa karena gagal dalam perencanaan. Padahal jumlah pengantri rusunawa telah mencapai belasan ribu orang. Normalisasi sungai pun tidak bisa dilakukan, karena tidak ada tempat relokasi bagi warga yang terkena program tersebut.

"Sekarang ini tidak ada perumahan untuk warga miskin. Program DP nol rupiah hanya untuk warga kelas menengah," tegas Rio.

Pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017-2022, Pemprov DKI menargetkan memenuhi 250 ribu unit kebutuhan rumah warga Jakarta. Pemenuhan kebutuhan itu ada yang dikerjakan oleh Pemprov DKI, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan pihak swasta.

Untuk masyarakat dengan penghasilan di bawah Rp4 juta, Pemprov DKI berencana membangun 14.564 unit rusunawa hingga 2022 mendatang. Namun jumlah yang perlu dibangun hanya tinggal sekitar 7 ribu unit lagi. Sebab, masih ada sejumlah rusunawa yang telah selesai namun belum bisa ditempati, yakni Rusunawa Nagrak, Rorotan, KS Tubun, Semper, Rawa Buaya, Pengadegan, BLK (Pasar Rebo), Rawa Bebek, dan Penjaringan. Rusunawa tersebut dibangun sejak masa pemerintahan Gubernur sebelumnya, Basuki Tjahaja Purnama.

Sementara untuk rumah DP nol rupiah, akan ada 9.772 unit rusunami yang akan dibangun BUMD hingga 2022. Untuk saat ini, baru satu proyek pembangunan program DP nol rupiah yang telah berjalan, yakni di Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Pembangunan dilakukan oleh PD Sarana Jaya. Ada 21 lantai dengan total 780 unit yang dibangun di lokasi itu. Rencananya, proyek yang diberi nama Klapa Village ini akan rampung pada Juli 2019.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

MRT Jakarta Lengkapi Fasilitas Ramah Disabilitas

Setiap stasiun MRT juga akan dilengkapi dengan sinyal dan tanda tertentu.

MEGAPOLITAN | 15 Oktober 2018

Pelaku dan Barang Bukti Peluru Nyasar Sudah Ditemukan Polisi

Terduga pelaku berinisial I itu melepaskan pelurunya dari arah Lapangan Tembak Perbakin yang terletak di seberang gedung DPR bagian belakang.

MEGAPOLITAN | 15 Oktober 2018

Peluru Nyasar, DPR Akan Tempuh Jalur Hukum

Peluru nyasar itu berasal dari tembakan anggota Perbakin di lapangan tembak Senayan.

MEGAPOLITAN | 15 Oktober 2018

Polisi Selidiki Dugaan Peluru Nyasar di Gedung DPR

Tim Inafis dan Puslabfor Mabes Polri tengah melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP).

MEGAPOLITAN | 15 Oktober 2018

Baru Selesai 78 %, Skybridge Tanah Abang Di-Launching

Hanya saja belum dapat dilewati oleh masyarakat umum.

MEGAPOLITAN | 15 Oktober 2018

Polisi Cek Dugaan Peluru Nyasar di Gedung DPR

Peluru nyasar menembus kaca jendela ruang kerja anggota Komisi III DPR Wenny Warouw.

MEGAPOLITAN | 15 Oktober 2018

Satu Tahun Anies, Fraksi PDIP Nilai OK OCE Gagal Total

Sampai dengan awal Oktober 2018, baru mencapai 1.811 IUMK.

MEGAPOLITAN | 15 Oktober 2018

Ganjil-Genap Diperpanjang Hingga 31 Desember

Ganjil-genap tidak diberlakukan pada Sabtu, Minggu, dan hari libur nasional.

MEGAPOLITAN | 15 Oktober 2018

Polisi: Augie Fantinus Tidak Mau Didampingi Pengacara

Kendati Augie tidak mau didampingi pengacara, Polda Metro Jaya tetap menyiapkan pengacara.

MEGAPOLITAN | 15 Oktober 2018

100 Pedagang Jajal Kios di Skybridge Tanah Abang

Soft lauching itu dilakukan sebagai pengenalan dan sosialisasi kepada pedagang soal lokasi lapak.

MEGAPOLITAN | 15 Oktober 2018


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS