Rencana Penataan PKL Trotoar Mengacu Hong Kong dan New York
INDEX

BISNIS-27 446.563 (0.9)   |   COMPOSITE 5038.4 (20.82)   |   DBX 922.546 (11.18)   |   I-GRADE 135.148 (0.22)   |   IDX30 424.72 (2.48)   |   IDX80 110.692 (0.82)   |   IDXBUMN20 282.764 (1.87)   |   IDXG30 117.102 (1.3)   |   IDXHIDIV20 380.385 (2.52)   |   IDXQ30 124.37 (0.98)   |   IDXSMC-COM 213.267 (2.27)   |   IDXSMC-LIQ 240.075 (3.67)   |   IDXV30 104.022 (1.02)   |   INFOBANK15 809.007 (-5.39)   |   Investor33 370.782 (0.4)   |   ISSI 146.581 (1.48)   |   JII 534.734 (4.37)   |   JII70 181.171 (1.51)   |   KOMPAS100 994.168 (2.43)   |   LQ45 775.543 (4.77)   |   MBX 1400.42 (4.19)   |   MNC36 279.01 (-0.17)   |   PEFINDO25 262.474 (3.1)   |   SMInfra18 238.826 (3.53)   |   SRI-KEHATI 314.013 (-0.58)   |  

Rencana Penataan PKL Trotoar Mengacu Hong Kong dan New York

Sabtu, 7 September 2019 | 14:20 WIB
Oleh : Lenny Tristia Tambun / FMB

Jakarta, Beritasatu.com – Kepala Dinas Bina Marga DKI, Hari Nugroho mengatakan saat ini Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI sedang menyusun roadmap penataan pedagang kaki lima (PKL) di trotoar yang ada di seluruh wilayah Jakarta.

“Kalau masalah PKL baru dibuat roadmapnya. Otomatis trotoar potensial yang bisa ditempatkan PKL pastinya yang memiliki lebarnya yang besar,” kata Hari Nugraha, Sabtu (7/9/2019).

Ia menegaskan dalam penataan PKL di trotoar, keberadaan PKL tidak boleh mengokupasi hak pejalan kaki. Maka, bila lebar trotoar hanya sekitar 1,5 meter, tidak mungkin dibiarkan PKL mengokupasi trotoar. Karena trotoar dengan lebar 1,5 meter sudah menjadi hak pejalan kaki.

“Lebar trotoar yang ideal itu minimal 1,5 meter. Kalau lebarnya sudah 1,5 meter, ya trotoarnya untuk pejalan kaki. PKL enggak boleh di sana. Tetapi kalau trotoar lebarnya enam meter sampai delapan meter, masih ada ruang, ya kita memanusiakan orang juga. Anda boleh berdagang, namun dengan catatan tempatnya yang rapi dan ramah lingkungan,” terang Hari Nugraha.

Karena itu, untuk penentuan desain PKL diserahkan kepada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perdagangan (KUMKMP) DKI. Karena Gubernur DKI, sudah memberikan referensi kios PKL yang berada di luar negeri.

“Yang menyusun desainnya itu Dinas KUMKMP DKI langsung. Kalau Pak Gubernur referensi ada kota yang sudah bagus model kios PKL-nya. Nah beliau bilang, kami tinggal contoh referensi yang bagus yang mana. Kayak di New York. Saya kemarin ke Hong Kong, model kios PKL sudah kayak kotak. Begitu selesai jualan, pulang dia. Jadi tidak permanen atau menetap di trotoar,” jelas Hari Nugraha.

Diharapkannya, penataan kios PKL di trotoar yang memiliki lebar yang luas dapat seperti di beberapa kota di luar negeri. Waktu berjualan PKL dibagi menjadi tiga shift. Yaitu pagi, siang dan malam dengan produk dagangan yang berbeda. Ketika selesai, mereka akan memindahkan kiosnya untuk bergantian dengan PKL yang lain. Mereka juga diwajibkan menjaga kerapihan, kebersihan dan keindahan trotoar.

“Kalau di sini, diharapkan, PKL yang pagi jualan untuk makanan pagi. Selesai jualan, mereka pulang. Lalu siang, PKL lainnya menjual makanan siang. Selesai, mereka pulang. Begitu juga malam, PKL menjual makanan malam. Selesai, bubar. Trotoar kosong. Jadi tidak ada yang menetap di trotoar, mandi dan tidur di situ. Jadi kita memanusiakan namun harus pakai aturan yang jelas,” papar Hari Nugraha.

Dengan demikian, Hari menegaskan PKL boleh berjualan di atas trotoar jenis tertentu dan dengan berbagai syarat yang ditentukan terutama kebersihan, kerapihan, hingga keramahan lingkungan.

"Trotoar kami sudah pakai andesit-granit, ada yang stem konkret, tiba-tiba disiram kopi, bakso kan sayang. Saya juga sudah sampaikan pada Dinas UMKM dan Wali Kota tolong yang dibina loksem-loksem itu diberikan edukasi supaya nanti berubah. Kan dia kan jualan itu kan harus meningkatkan kualitas juga dengan mengubah diri," turut Hari Nugraha.

Sekali lagi, tambah Hari Nugraha, penentuan lokasi berjualan bagi PKL, masih dalam tahap pembahasan roadmap, termasuk PKL yang seperti apa yang bisa berjualan di atas trotoar.

"Ini roadmapnya baru digodok mana yang boleh dan tidak di mana saja. Tapi kalau yang kecil 1,5 meter itu haknya pejalan, tidak bisa lagi. Lapaknya juga nanti dirancang oleh Dinas UMKM," ungkap Hari Nugraha.

Sebelumnya, pasal 25 ayat 1 dalam Perda DKI Jakarta Nomor 8/2007 tentang Ketertiban Umum dibatalkan Mahkamah Agung (MA). Pasal tersebut menjadi landasan Gubernur DKI Jakarta mengatur dan mengelola PKL di Jakarta, termasuk alih fungsi di atas trotoar.

Putusan itu bernomor 38/P.PTSVIII/2019/42 P/HUM/2018 dan dibacakan pada 18 Desember 2018.

Putusan MA yang memenangkan gugatan politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI), William Aditya Sarana dan Zico Leonard itu dikarenakan kebijakan demikian dinilai bertentangan dengan Pasal 127 ayat 1 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Mereka menggugat Perda Nomor 8/2007 tentang Ketertiban Umum, pasal 25 ayat 1, tentang kewenangan gubernur DKI Jakarta memberikan izin trotoar dan jalan sebagai tempat usaha PKL. Putusan Mahkamah Agung mengamanatkan Perda Nomor 8/2007 pasal 25 ayat 1 tidak memiliki kekuatan hukum tetap dan tidak berlaku.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


BERITA LAINNYA

Trotoar untuk Pejalan Kaki, Bukan Kaki Lima

Pengamat Tata Kota Nirwono Joga mengatakan, selama ini undang-undang masih melarang trotoar digunakan untuk menampung PKL.

MEGAPOLITAN | 7 September 2019

6 Ruas Trotoar Akan Direvitalisasi

Di Jalan Yos Sudarso, yang akan direvitalisasi sepanjang 3.200 meter. Akan diperlebar hingga 5-7 meter dari lebar eksisting sekitar 3,5 meter.

MEGAPOLITAN | 7 September 2019

Jakarta Diprediksi Cerah Berawan Hari Ini

Secara umum wilayah DKI Jakarta akan berawan, kecuali Kabupaten Kepulauan Seribu yang diperkirakan cerah berawan.

MEGAPOLITAN | 7 September 2019

JICT Pertegas Komitmen Pemberdayaan Masyarakat

Rumah Belajar JICT untuk ketiga kalinya memperoleh penghargaan ISDA 2019.

MEGAPOLITAN | 7 September 2019

Mobil Pengangkut Elpiji Diimbau Beralih ke Pelat Kuning

Tujuannya agar distribusi elpiji ke masyarakat tidak terhambat aturan pelat nomor ganjil genap.

MEGAPOLITAN | 6 September 2019

Gerindra DKI Soroti Capaian Rumah DP 0 Rupiah

Dari total 250.000 unit rumah DP 0 Rupiah, yang akan dibangun swasta mencapai 200.000 unit.

MEGAPOLITAN | 6 September 2019

1.250 Personel Dikerahkan untuk Implementasi Perluasan Gage

Dengan dukungan personel dari kepolisian, penegakan hukum dapat dilakukan dengan tepat sasaran.

MEGAPOLITAN | 6 September 2019

Taksi Online Tetap Kena Ganjil Genap

Taksi online tidak bebas melalui kawasan ganjil genap yang akan resmi diberlakukan pada Senin (9/9/2019).

MEGAPOLITAN | 6 September 2019

Ini Hasil Uji Coba Perluasan Ganjil Genap DKI

Ke depan evaluasi akan terus dilakukan secara berkala per tiga bulan sebagai pedoman dalam pengambilan kebijakan lebih lanjut.

MEGAPOLITAN | 6 September 2019

Sudah Diteken, Perluasan Ganjil Genap Berlaku 9 September

Uji coba pelaksanaan perluasan ganjil genap telah dilakukan sejak 7 Agustus hingga 8 September 2019.

MEGAPOLITAN | 6 September 2019


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS