DPRD DKI Minta TGUPP Tidak Rangkap Jabatan
INDEX

BISNIS-27 434.176 (-7.64)   |   COMPOSITE 4917.96 (-75.2)   |   DBX 928.196 (-4.7)   |   I-GRADE 130.286 (-2.42)   |   IDX30 412.166 (-7.85)   |   IDX80 107.727 (-2.08)   |   IDXBUMN20 269.265 (-5.95)   |   IDXG30 115.773 (-2.53)   |   IDXHIDIV20 368.481 (-6.65)   |   IDXQ30 120.761 (-2.3)   |   IDXSMC-COM 210.292 (-3.36)   |   IDXSMC-LIQ 235.988 (-6.09)   |   IDXV30 101.893 (-2.12)   |   INFOBANK15 773.605 (-13.29)   |   Investor33 359.92 (-6.34)   |   ISSI 144.524 (-2.29)   |   JII 524.265 (-9.92)   |   JII70 177.451 (-3.41)   |   KOMPAS100 962.885 (-17.72)   |   LQ45 754.177 (-14.18)   |   MBX 1360.94 (-22.87)   |   MNC36 269.191 (-4.78)   |   PEFINDO25 256.961 (-5.33)   |   SMInfra18 232.003 (-3.35)   |   SRI-KEHATI 302.863 (-5.05)   |  

DPRD DKI Minta TGUPP Tidak Rangkap Jabatan

Senin, 9 Desember 2019 | 19:30 WIB
Oleh : Lenny Tristia Tambun / FMB

Jakarta, Beritasatu.com – DPRD DKI meminta anggota Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) tidak double job atau memiliki pekerjaan dua sekaligus yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI.

“Ada TGUPP yang double job atau kerja di dewan pengawasan RSUD. Artinya kan dia menerima dua gaji yang dibiayai oleh APBD DKI. Ini tidak boleh dalam pengelolaan anggaran daerah. Ini bisa jadi temuan BPK,” kata Prasetio Edi Marsudi, Ketua DPRD DKI saat memimpin rapat pembahasan anggaran di Rapat Badan Anggaran (Banggar), gedung DPRD DKI, Jakarta, Senin (9/12/2019).

Senada dengan Prasetio, Ketua Komisi E DPRD DKI Iman Satria mengatakan lebih baik Pemprov DKI tidak memberikan kerjaan ganda kepada anggota TGUPP. Bila dilihat dari sisi hukum dan efektifitas kerja, lebih baik anggota TGUPP tersebut memilih antara satu pekerjaan yang akan dijalaninya.

“Kalau dia memang ke sana ke sini, terlalu riweh. Ya kami akan usulkan salah satu saja diambil. Mau TGUPP atau mau sebagai Dewan Pengawas,” kata Iman Satria.

Ia mendapatkan informasi, anggota TGUPP Achmad Harjadi telah menjadi Dewan Pengawas di tujuh RSUD DKI sejak tahun 2016. Kemudian baru diangkat menjadi anggota TGUPP pada tahun 2018.

“Jadi 2016, dia sudah masuk sebagai dewan pengawas dulu, baru masuk TGUPP. Kerjanya sebagai dewan pengawas ya mengawasi kinerjanya rumah sakit,” terang Iman Satria.

Hingga saat ini, Komisi E sedang mencari aturan hukum mengenai boleh tidaknya seseorang merangkap jabatan yang digaji melalui APBD DKI. Dari lima anggota Dewan Pengawas, hanya tiga yang digaji oleh tujuh RSUD DKI. Karena dua dewan pengawas lainnya merupakan perwakilan dari Pemprov DKI.

“Setiap rumah sakit kan mengumpulkan iuran. Kalau enggak salah, satu rumah sakit itu ada yang mengalokasikan anggaran Rp 211 juta, ada yang berapa. Itu dikumpulkan. Itu yang akan dibagi ke tiga dewan pengawas. Karena yang duanya lagi adalah perwakilan DKI, jadi mereka tidak boleh menerima gaji dari RSUD. Tiga itu dari profesional jadi digaji,” jelas Iman Satria.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Polisi Siap Gelar Perkara Kasus Meme Anies

Penyidik sudah memeriksa pelapor Fahira Idris, memeriksa saksi, termasuk meminta keterangan Ade Armando selaku terlapor.

MEGAPOLITAN | 9 Desember 2019

Ombudsman: Biaya Sewa Sarana Terpadu Utilitas Berpotensi Maladministrasi

Penyediaan sarana terpadu utilitas sebenarnya menjadi kewajiban dari pemerintah daerah.

MEGAPOLITAN | 9 Desember 2019

Warga Bogor Temukan Puluhan Ular Kobra Liar

Anak ular kobra yang ditangkap berjumlah puluhan ini berjenis ular Kobra Jawa.

MEGAPOLITAN | 9 Desember 2019

Wali Kota Depok Akan Naikkan Insentif RT

Anggaran tersebut akan disalurkan kepada 5.282 RT di Kota Depok.

MEGAPOLITAN | 9 Desember 2019

Ketua Komisi E Benarkan Ada Anggota TGUPP Jadi Dewas di 7 RSUD DKI Jakarta

“Iya benar. Atas nama Achmad Haryadi,” kata Iman Satria.

MEGAPOLITAN | 9 Desember 2019

Ayah Tega Bekap Anak Kandungnya di Cilincing

"Mereka dulunya memiliki usaha showroom, kemudian jatuh ekonominya beralih berjualan buah, gado-gado namun ekonomi tidak kunjung membaik," kata polisi.

MEGAPOLITAN | 9 Desember 2019

1 Rumah Tinggal dan 4 Kontrakan Hangus Terbakar di Kembangan

Diduga penyebabnya karena kebocoran selang kompor gas.

MEGAPOLITAN | 9 Desember 2019

Bentuk Perusahaan Gabungan Integrasi Transportasi Publik, PT MRT Miliki Saham 51%

Dengan adanya penandatanganan HoA tersebut, angkutan kereta api dengan angkutan darat di Jakarta akan terintegrasi dengan baik.

MEGAPOLITAN | 9 Desember 2019

Joint Venture MRT Jakarta dan KAI Kelola Stasiun dan TOD

Diharapkan dua tahun ke depan semakin banyak warga Jakarta yang tertarik tinggal di kawasan TOD.

MEGAPOLITAN | 9 Desember 2019

Dirut PT MRT Jakarta Optimistis Perusahaan Gabungan Beroperasi Awal 2020

Tiga bulan setelah perusahaan terbentuk dan beroperasi, sudah harus ada rencana integrasi transportasi publik di Jakarta.

MEGAPOLITAN | 9 Desember 2019


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS