Wapres Bicarakan Pengentasan Kekerdilan dengan Bank Dunia
INDEX

BISNIS-27 450.793 (-2.26)   |   COMPOSITE 5144.05 (-15.82)   |   DBX 982.653 (2.46)   |   I-GRADE 141.194 (-0.62)   |   IDX30 430.883 (-2.17)   |   IDX80 114.327 (-0.59)   |   IDXBUMN20 295.098 (-2.05)   |   IDXG30 119.385 (-0.73)   |   IDXHIDIV20 382.257 (-1.97)   |   IDXQ30 125.574 (-0.78)   |   IDXSMC-COM 221.901 (-0.43)   |   IDXSMC-LIQ 259.068 (-1.66)   |   IDXV30 107.621 (-1.14)   |   INFOBANK15 842.759 (-2.22)   |   Investor33 376.322 (-1.83)   |   ISSI 151.265 (-0.8)   |   JII 550.5 (-4.84)   |   JII70 187.95 (-1.54)   |   KOMPAS100 1026.39 (-5.14)   |   LQ45 794.213 (-3.71)   |   MBX 1420.94 (-5.57)   |   MNC36 281.737 (-1.36)   |   PEFINDO25 284.937 (-1.16)   |   SMInfra18 242.709 (-2.12)   |   SRI-KEHATI 318.969 (-1.57)   |  

Wapres Bicarakan Pengentasan Kekerdilan dengan Bank Dunia

Rabu, 26 Juli 2017 | 20:28 WIB
Oleh : FMB

Jakarta - Bertemu dengan Presiden Grup World Bank (WB/Bank Dunia) Jim Yong Kim, Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK) membahas perihal dukungan lembaga pinjaman dunia tersebut terhadap program pemerintah Indonesia mengentaskan masalah kekurangan gizi di Tanah Air.

"Kita bertemu membahas kerjasama Indonesia dan World Bank yang sebenarnya sudah berjalan lama yang membantu infrastruktur dan sebagainya. Kali ini kita fokus membantu bagaimana anak-anak stunting (kerdil) yang kekurangan gizi yang menyebabkan masalah, kita bahas mendalam," kata JK, Rabu (26/7).

Menurut JK, Bank Dunia setuju membantu sejumlah program pemerintah Indonesia guna mengentaskan masalah stunting, secara teknis dan juga beberapa hal.

Sebagaimana diketahui, belum lama ini, Wapres JK memimpin rapat pleno percepatan penanganan stunting. Menurutnya, efek stunting yang dapat menyebabkan gagal tumbuh pada balita, akan berdampak pada menurunnya tingkat kecerdasan dan meningkatnya kerentanan terhadap penyakit.

Kemudian, dalam jangka panjang akan memperburuk kesenjangan. Sebab, akan mengurangi 10 persen dari total pendapatan seumur hidup serta mewariskan kemiskinan antargenerasi.

Hal itu, berarti dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan produktivitas pasar kerja, bahkan berpotensi menurunkan pendapatan domestik bruto (PDB) nasional hingga 11 persen dan mengurangi pendapatan pekerja dewasa hingga 20 persen.

Rapat yang dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, Menteri kesehatan Nila Farid Moeloek, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, perwakilan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Sosial, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi itu kemudian merumuskan lima pilar penanganan stunting.

Kelima pilar tersebut, pertama, komitmen dan visi pimpinan tertinggi negara. Kedua, kampanye nasional berfokus pada pemahaman, perubahan perilaku, komitmen politik, dan akuntabilitas. Ketiga, konvergensi, koordinasi, dan konsolidasi program nasional, daerah, dan masyarakat. Keempat, mendorong kebijakan nutritional food security. Kelima, pemantauan dan evaluasi.



Sumber:Suara Pembaruan


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Mengaku Gaji Tidak Cukup, PNS Nekat Edarkan Uang Palsu

"Barang bukti uang palsu yang disita sebesar Rp 6,5 juta.

NASIONAL | 26 Juli 2017

Menhan Sayangkan Jika Ada Purnawirawan Terlibat Paham Radikal

Para purnawirawan tersebut dianggap sudah mengingkari Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.

NASIONAL | 26 Juli 2017

BMKG: Jakarta, Batam, dan Pontianak Berawan

BMKG memperkirakan cuaca cerah dan berawan akan terjadi di wilayah Jabodetabek.

NASIONAL | 26 Juli 2017

KY Usulkan 33 Hakim Dijatuhi Sanksi

Sanksi yang diberikan berupa sanksi ringan, sedang maupun berat.

NASIONAL | 26 Juli 2017

Pemerintah Minta Freeport Patuhi Komitmennya

Pemerintah akan menjatuhkan sanksi tegas pada PT Freeport Indonesia jika tak memenuhi komitmennya.

NASIONAL | 26 Juli 2017

Tanggapan Laksamana Sukardi Usai Diperiksa KPK Kasus BLBI

Mantan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Laksamana Sukardi diperiksa oleh penyidik KPK

NASIONAL | 26 Juli 2017

PNS Anggota HTI Akan Diverifikasi

Bagi PNS yang melanggar Undang-Undang tentang ASN akan dikenakan sanksi.

NASIONAL | 26 Juli 2017

Polda Belum Lengkapi Petunjuk Berkas Firza Husein

Berkas tersebut dikembalikan dari kejaksaan ke kepolisian sejak awal Juni 2017.

NASIONAL | 26 Juli 2017

Belum Penuhi Panggilan, Telegram Masih Diblokir

Panggilan tersebut dilakukan guna mengetahui komitmen Telegram mengenai konten-konten terkait radikalisme dan terorisme.

NASIONAL | 26 Juli 2017

Wiranto: Pembubaran HTI Sudah Dipikir Matang

HTI dibubarkan mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Pancasila.

NASIONAL | 26 Juli 2017


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS