Politisi Gerindra Sarankan Anggaran yang Tidak Terserap untuk Tutup Defisit
INDEX

BISNIS-27 450.793 (-2.26)   |   COMPOSITE 5144.05 (-15.82)   |   DBX 982.653 (2.46)   |   I-GRADE 141.194 (-0.62)   |   IDX30 430.883 (-2.17)   |   IDX80 114.327 (-0.59)   |   IDXBUMN20 295.098 (-2.05)   |   IDXG30 119.385 (-0.73)   |   IDXHIDIV20 382.257 (-1.97)   |   IDXQ30 125.574 (-0.78)   |   IDXSMC-COM 221.901 (-0.43)   |   IDXSMC-LIQ 259.068 (-1.66)   |   IDXV30 107.621 (-1.14)   |   INFOBANK15 842.759 (-2.22)   |   Investor33 376.322 (-1.83)   |   ISSI 151.265 (-0.8)   |   JII 550.5 (-4.84)   |   JII70 187.95 (-1.54)   |   KOMPAS100 1026.39 (-5.14)   |   LQ45 794.213 (-3.71)   |   MBX 1420.94 (-5.57)   |   MNC36 281.737 (-1.36)   |   PEFINDO25 284.937 (-1.16)   |   SMInfra18 242.709 (-2.12)   |   SRI-KEHATI 318.969 (-1.57)   |  

Politisi Gerindra Sarankan Anggaran yang Tidak Terserap untuk Tutup Defisit

Rabu, 26 Juli 2017 | 20:48 WIB
Oleh : Hotman Siregar / FMB

Jakarta - Langkah pemerintah untuk penambahan utang harus dikaji ulang, mengingat tingkat penyerapan anggaran nasional masih di bawah 40 persen. Seharusnya pos anggaran yang tidak efektif dan yang susah diserap harus direlokasi untuk menutup defisit anggaran.

Hal itu disampaikan Ketua Umum Pimpinan Pusat Satria Gerindra Nizar Zahro dalam seminar bertajuk "APBN-P 2017" di Jakarta, Rabu (26/7). Hadir sebagai pembicara di forum itu ekonom Fuad Bawazier dan Ketua Badan Kajian Strategis DPP Partai Gerindra Yusuf AR.

Nizar Zahro mengatakan, Kementerian atau lembaga banyak yang masih memiliki pagu blokir. Hal tersebut sangat tidak efisien, harusnya pagu blokir tersebut dapat dioptimalkan terlebih dahulu sebelum melakukan permintaan penambahan anggaran.

"Kami berharap defisit anggaran tidak melebihi 3 persen PDB, karena jika itu terjadi maka pemerintah telah melanggar UU Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Keuangan Negara," katanya.

Anggota Komisi V DPR itu menjelaskan, pertumbuhan ekonomi tahun 2015 sebesar 4,9 persen, tahun 2016 sebesar 5,02 persen dan Triwulan I tahun 2017 sebesar 5,01 adalah pertumbuhan yang tanggung.



Sumber:Suara Pembaruan


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

SKL BLBI Sjamsul Nursalim atas Persetujuan KKSK

Keputusan tersebut merupakan pilihan politik pemerintah ketika itu

NASIONAL | 26 Juli 2017

Wapres Bicarakan Pengentasan Kekerdilan dengan Bank Dunia

Bank Dunia setuju membantu sejumlah program pemerintah Indonesia guna mengentaskan masalah stunting

NASIONAL | 26 Juli 2017

Mengaku Gaji Tidak Cukup, PNS Nekat Edarkan Uang Palsu

"Barang bukti uang palsu yang disita sebesar Rp 6,5 juta.

NASIONAL | 26 Juli 2017

Menhan Sayangkan Jika Ada Purnawirawan Terlibat Paham Radikal

Para purnawirawan tersebut dianggap sudah mengingkari Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.

NASIONAL | 26 Juli 2017

BMKG: Jakarta, Batam, dan Pontianak Berawan

BMKG memperkirakan cuaca cerah dan berawan akan terjadi di wilayah Jabodetabek.

NASIONAL | 26 Juli 2017

KY Usulkan 33 Hakim Dijatuhi Sanksi

Sanksi yang diberikan berupa sanksi ringan, sedang maupun berat.

NASIONAL | 26 Juli 2017

Pemerintah Minta Freeport Patuhi Komitmennya

Pemerintah akan menjatuhkan sanksi tegas pada PT Freeport Indonesia jika tak memenuhi komitmennya.

NASIONAL | 26 Juli 2017

Tanggapan Laksamana Sukardi Usai Diperiksa KPK Kasus BLBI

Mantan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Laksamana Sukardi diperiksa oleh penyidik KPK

NASIONAL | 26 Juli 2017

PNS Anggota HTI Akan Diverifikasi

Bagi PNS yang melanggar Undang-Undang tentang ASN akan dikenakan sanksi.

NASIONAL | 26 Juli 2017

Polda Belum Lengkapi Petunjuk Berkas Firza Husein

Berkas tersebut dikembalikan dari kejaksaan ke kepolisian sejak awal Juni 2017.

NASIONAL | 26 Juli 2017


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS