KPK Tak Akan Penuhi Panggilan Pansus Angket
INDEX

BISNIS-27 511.575 (-1.4)   |   COMPOSITE 5759.92 (23.42)   |   DBX 1054.23 (9.81)   |   I-GRADE 169.662 (-0.8)   |   IDX30 501.412 (-1.48)   |   IDX80 131.739 (0.17)   |   IDXBUMN20 371.622 (2.16)   |   IDXG30 135.832 (0.63)   |   IDXHIDIV20 450.213 (0.05)   |   IDXQ30 146.619 (-0.52)   |   IDXSMC-COM 244.641 (3.77)   |   IDXSMC-LIQ 299.216 (4.65)   |   IDXV30 126.958 (1.03)   |   INFOBANK15 989.895 (-6.43)   |   Investor33 430.473 (-1.37)   |   ISSI 168.725 (1.07)   |   JII 619.114 (0.96)   |   JII70 212.184 (1.01)   |   KOMPAS100 1175.82 (1.47)   |   LQ45 920.779 (-0.67)   |   MBX 1601.16 (5.3)   |   MNC36 321.923 (-0.8)   |   PEFINDO25 313.689 (3.18)   |   SMInfra18 292.004 (3.49)   |   SRI-KEHATI 368.014 (-1.81)   |  

KPK Tak Akan Penuhi Panggilan Pansus Angket

Selasa, 22 Agustus 2017 | 20:40 WIB
Oleh : Fana Suparman / FMB

Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak akan memenuhi panggilan Panitia Khusus (Pansus) Angket DPR terhadap KPK. Hal ini lantaran KPK masih menunggu hasil gugatan uji materi terkait pembentukan angket terhadap lembaga antikorupsi itu di Mahkamah Konstitusi (MK).

"Kami menunggu putusan MK bagaimana," kata Ketua KPK, Agus Rahardjo di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (22/8).

Untuk itu, Agus mengatakan, pihaknya hanya akan hadir di DPR jika dipanggil Komisi III DPR. Hal ini karena Komisi III DPR merupakan mitra kerja KPK.

"Kalau Komisi III yang mengundang ya kami datang. Orang partnernya kok," katanya.

Diketahui, Pansus Angket KPK sudah menyampaikan 11 temuan sementara indikasi pelanggaran yang selama ini dilakukan KPK. 11 poin temuan itu, yakni:

1. Dari aspek kelembagaan KPK bergerak menjadikan dirinya sebagai lembaga super body yang tidak siap dan tidak bersedia diawasi. Serta Menggunakan opini media untuk menekan para pengkritiknya.

2. Kelembagaan KPK dengan argumen independennya mengarah kepada kebebasan atau lepas dari pemengang cabang-cabang kekuasaan negara. Hal ini sangat menganggu dan berpotensi terjadinya abuse of power dalam sebuah negara hukum dan negara demokrasi sebagaimana Pasal 1 Ayat (2) dan (3) UUD 1945.

3. KPK yang dibentuk bukan atas mandat konstitusi akan tetapi UU no 30 Tahun 2002 sebagai tindak lanjut atas perintah pasal 43 UU 31 Tahun 1999 sebagai pengganti UU No 3 tahun 1971 tentang pemberantasan Tipikor.

4. Lembaga KPK dalam menjalankan tugas, fungsi dan kewenangan sebagaimana diatur dalam UU no 30 Tahun 2002 tentang KPK belum sesuai atau patuh atas azas-azas yang meliputi azas kepastian hukum.

5. Dalam menjalankan fungsi koordinasi, KPK cenderung berjalan sendiri tanpa mempertimbangkan ekstensi, jati diri, kehormatan serta kepercayaan publik atas lembaga-lembaga negara, penegak hukum. KPK lebih mengedepankan praktek penindakan melalui pemberitaan opini daripada politik pencegahan.

6. Dalam fungsi supervisi KPK juga lebih cenderung menangani sendiri tanpa adanya koordinasi dibandingkan dengan upaya mendorong, memotivasi dan mengarahkan kembali instansi kepolisian dan kejaksaan, KPK cenderung ingin menjadi lembaga yang tidak hanya di pusat tapi juga mengembangkan ke daerah.

7. Dalam menjalankan fungsi penyelidikan, penyidikan dan penuntutan, KPK sama sekali tak berpedoman pada KUHAP dan mengabaikan prinsip HAM bagi pihak yang menjalani pemeriksaan.

8. Terkait dengan SDM aparatur KPK, Kembali dengan argumen independennya merumuskan dan menata SDM-nya yang berbeda dengan unsur apartur pada lembaga negara pada umumnya yang patuh dan taat pada UU no 5 Tahun 2014 tentang ASN.

9. Terkait dengan penggunaan anggaran, berdasar hasil audit BPK banyak hal yang belum bisa dipertanggungjawabkan dan belum ditindaklanjuti atas temuan tersebut. Untuk itu dibutuhkan audit lanjutan untuk tujuan tertentu.

10. Terhadap sejumlah kasus yang saat ini tengah dilakukan KPK, Pansus memberikan dukungan penuh untuk terus dijalankan sesuai dengan aturan hukum positif yang berlaku dan menjunjung Tinggi HAM.

11. Mengenai permasalahan yang terkait dengan KPK Pansus meminta Komisi III DPR segera mengundang KPK dan Polri dalam melakukan fungsi pengawasan agar tidak terjadi polemik yang berkesudahan.

Sementara itu, Juru Bicara KPK Febri Diansyah berkata, sejauh ini pihaknya belum menerima secara resmi 11 temuan sementara dari Pansus Angket KPK. Menurut Febri, dari 11 temuan itu yang pihaknya baca lewat pemberitaan bisa dijelaskan dengan mudah.

"Kami terbuka untuk kritik, pengawasan dilakukan juga sama DPR, dilakukan berlapis," kata dia.

Febri menambahkan pihaknya bersedia menyampaikan klarifikasi saat rapat bersama dengan Komisi III DPR, bukan dengan Pansus Angket KPK. Febri menegaskan, pihaknya akan hadir jika dipanggil Komisi III sebagai mitra kerja.

"Kami hargai 11 temuan, kami pelajari lebih lanjut. Kalau dibutuhkan penjelasan lebih lanjut, Komisi III sebagai mitra kerja, kami terbuka untuk diskusi," katanya.



Sumber:Suara Pembaruan


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Presiden Jokowi Akan Hadiri Kongres PMKRI di Palembang

Presiden mengapresiasi PMKRI yang selama ini terus berkomitmen menjaga persatuan nasional.

NASIONAL | 22 Agustus 2017

Prosedur Tak Mampu Cegah Penggelembungan Harga Heli AW 101

Anggota Komisi I DPR Supiadin Aries Saputra meyakini, pembelian helikopter Agusta Westland (AW) 101 telah memenuhi prosedur.

NASIONAL | 22 Agustus 2017

Buka Kongres Asosiasi Media Siber, JK Ajak Perangi Hoax

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) membuka Kongres Pertama Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI).

NASIONAL | 22 Agustus 2017

Idul Adha Jatuh pada 1 September

Hilal 1 Zulhijah sudah terlihat dan berarti Idul Adha jatuh pada tanggal 1 September 2017

NASIONAL | 22 Agustus 2017

Wapres Tegaskan Pentingnya Verifikasi Pulau ke PBB

Verifikasi pulau penting agar kasus Pulau Sipadan dan Ligitan yang direbut oleh Malaysia tak terulang.

NASIONAL | 22 Agustus 2017

Pilgub Jabar, Deddy Mizwar Diberi Kesempatan untuk Pikat PAN

Deddy Mizwar banyak bercerita soal rencana pembangunan infrastruktur di provinsi Jawa Barat pada tahun mendatang.

NASIONAL | 22 Agustus 2017

Polda Sumut Tembak Mati Bandar Narkoba Jaringan Internasional

Bandar narkoba yang tewas berinisial TMY alias F (47) warga Desa Blang, Kecamatan Tanah Pasir.

NASIONAL | 22 Agustus 2017

Deteksi Dini Penyebab Stroke dengan Brain Document

Brain Documen mampu mendeteksi faktor resiko terjadinya stroke.

NASIONAL | 22 Agustus 2017

Idul Adha Jatuh Pada 1 September

Hal itu diputuskan lewat sidang penetapan (isbat) awal Dzulhijah di Jakarta, Selasa (22/8).

NASIONAL | 22 Agustus 2017

Mendagri Minta Sekda Jabar Mundur dari Jabatannya

Itu hak warga negara, mundur dong dari sekda, sekarang juga.

NASIONAL | 22 Agustus 2017


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS