Bawaslu: Pengaturan Politik SARA Masih Minimal dalam UU Pilkada
INDEX

BISNIS-27 447.461 (-6.35)   |   COMPOSITE 5059.22 (-59.86)   |   DBX 933.73 (-7.01)   |   I-GRADE 135.366 (-2.1)   |   IDX30 427.201 (-7.13)   |   IDX80 111.513 (-1.85)   |   IDXBUMN20 284.629 (-6.37)   |   IDXG30 118.405 (-1.6)   |   IDXHIDIV20 382.903 (-6.43)   |   IDXQ30 125.347 (-2.16)   |   IDXSMC-COM 215.54 (-2.56)   |   IDXSMC-LIQ 243.745 (-4.83)   |   IDXV30 105.043 (-1.69)   |   INFOBANK15 803.622 (-8.33)   |   Investor33 371.182 (-4.92)   |   ISSI 148.056 (-1.95)   |   JII 539.107 (-10.07)   |   JII70 182.679 (-3.16)   |   KOMPAS100 996.599 (-14.96)   |   LQ45 780.316 (-12.34)   |   MBX 1404.61 (-17.5)   |   MNC36 278.843 (-3.77)   |   PEFINDO25 265.576 (-5.11)   |   SMInfra18 242.356 (-5.25)   |   SRI-KEHATI 313.434 (-3.93)   |  

Bawaslu: Pengaturan Politik SARA Masih Minimal dalam UU Pilkada

Minggu, 4 Februari 2018 | 16:34 WIB
Oleh : Yustinus Paat / FMB

Jakarta - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menilai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota (UU Pilkada) belum terlalu memadai mengatur terkait politik identitas. Bawaslu menilai pengaturan politik berbau suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) masih minimalis.

"Pengaturan Politik SARA dalam UU Pilkada masih minimalis sehingga proses penegakannya pun kadang tidak maksimal," ujar Anggota Bawaslu Ratna Dewi Petalolo saat acara diskusi bertajuk "Politik Identitas dan Kampanye SARA dalam Pilkada Serentak 2018" di Kantor Kode Inisiatif, Jalan Tebet Timur Dalam, Jakarta, Minggu (4/2).

Selain Dewi, diskusi ini dihadiri juga oleh Ketua Kode Inisiatif Veri Junaidi, Peneliti Kemitraan Monica Tanuhandaru, dan Dosen dari University Of Malaya Patrick Ziegenhain.

Dalam UU Pilkada, kata Dewi, larangan penggunaan politik SARA diatur dalam Pasal 69 huruf b. Dalam pasal tersebut diatur bahwa dalam masa kampanye dilarang menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Wali Kota, Calon Wakil Wali Kota, dan/atau Partai Politik.

Menurut Dewi, dari rumusan Pasal 69 huruf b tersebut, ada beberapa hal yang menjadi catatan. Pertama, kata dia, dari pasal tersebut hanya dikatakan larangan "menghina" SARA.

"Nah, kata menghina ini kan luas, sementara UU Pilkada tidak mendetailkan kata menghina tersebut. Kami bisa saja mendetailnya, tetapi tidak bukan hal-hal substansial, kecuali yang operasional. Jika UU tidak menguraikan kata menghina, maka acuan bawaslu adalah makna kata menghina sebagaiman diatur oleh KUHP," terang dia.

Selain itu, lanjut Dewi, larangan penggunaan politik SARA dalam UU Pilkada hanya terkait kampanye. Padahal, kampanye mempunyai jangka waktu, yakni tiga hari setelah penetapan pasangan calon sampai tiga hari sebelum hari pemungutan suara.

"Di luar masa kampanye, Bawaslu RI tidak bisa menindaknya. Ini juga menjadi masalah. Hal ini sama halnya Bawaslu tidak bisa menindak akun-akun facebook atau medsos di laur akun resmi pasangan calon," tamdas dia.

Persoalan lain, kata dia, soal waktu yang singkat Bawaslu dalam menangani dugaan tindak pelanggaran politik SARA. Menurut dia, karena kasusnya rumit, maka kadang terjadi kedaularsa waktu penanganan perkara.

"Jadi pada saat registrasi, unsur formil ini sudah harus terpenuhi sehingga proses ke depan tidak terhambat. Kami punya waktu 5 hari untuk mengumpulkan berkas dan dokumen sebelum diserahkan ke Sentra Gakumdu," jelas dia.

Fokus Pencegahan
Meskipun terdapat keterbatasan dalam proses penegakan hukum, kata Dewi, Bawaslu tetap berkomitmen untuk menindak tegas para pelaku politik SARA. Bawaslu, kata dia, akan bekerja sama dengan kepolisian dan kejaksaan yang mempunyai fungsi melakukan penyidikan dan penyelidikan.

"Selain itu, Bawaslu akan fokus pada upaya-upaya pencegahan dengan melibatkan berbagai kelompok yang mempunyai kepentingan dengan pilkada atau pemilu," ungkap dia.

Salah satu langkah Bawaslu untuk mencegah politik SARA adalah melakukan MoU dengan KPU, Kominfo dan para platform media untuk mencegah penyebaran politik SARA di media sosial. Menurut Dewi, sinergisitas lemba-lembaga tersebut bisa mencegah marak terjadinya politik SARA di Pilkada Serentak 2018.

"Jadi, kita tidak hanya menindak, tetapi juga mencegah terjadinya politik SARA," pungkas dia.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Suap Bupati Jombang Terkait Pengisian Jabatan di Pemkab

Inna menyuap Bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko agar diangkat menjadi kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang. Saat ini Inna hanya pelaksana tugas.

NASIONAL | 4 Februari 2018

Suap Bupati Jombang Juga Digunakan untuk Bayar Iklan Pilkada

"Uang yang diserahkan oleh IS kepada NSW diduga dari kutipan jasa pelayanan kesehatan dana kapitasi dari 34 puskesmas di Jombang," kata Laode M Syarif.

NASIONAL | 4 Februari 2018

KPK Tetapkan Bupati Jombang Sebagai Tersangka

"KPK meningkatkan status penyidikan serta menetapkan dua tersangka yaitu IS dan NSW bupati Jombang periode 2013-2018," kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarif.

NASIONAL | 4 Februari 2018

Pemkot Surabaya Tambah Hutan Kota di Sejumlah Kawasan

Penambahan hutan kota dan waduk untuk menangani banjir di Surabaya

NASIONAL | 4 Februari 2018

Sekjen PDIP Menari Kecak 3 Jam Jika Bali Bisa "Dimerahkan"

Hasto menegaskan, Bali mampu membuktikan jati dirinya yang membumikan Pancasila dalam seluruh kehidupan.

NASIONAL | 4 Februari 2018

Tekan Biaya, Runway 3 Dibangun Berdekatan dengan Runway 2 Soetta

“Kalau independen jarak yang dibutuhkan 1.000 m, maka perlu lahan lebih luas lagi."

NASIONAL | 4 Februari 2018

BKSDA Evakuasi Buaya 200 Kg Peliharaan Warga di Bogor

Buaya ini akan dititipkan ke Taman Safari Indonesia.

NASIONAL | 4 Februari 2018

PKB Tetap Dukung Bupati Nyono di Pilbup Jombang

PKB belum ada rencana mencabut dukungan pada Bupati Nyono Suharli di Pilbup Jombang 2018.

NASIONAL | 4 Februari 2018

Senin, Sopir Angkot di Garut Berencana Mogok

"Diperkirakan ada 3.200 sopir, pengusaha dan pengurus Organda akan menggelar aksi hari Senin," kata Sekretaris Organda Garut Yudi Nurcahyadi.

NASIONAL | 4 Februari 2018

Polres Indramayu Temukan Bocah Tenggelam di Laut

Korban Ayas (13) ditemukan sekitar satu mil dari bibir pantai saat dilakukan pencarian oleh Satpolairud, keluarga dan juga para nelayan setempat.

NASIONAL | 4 Februari 2018


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS