Nota Keberatan Ditolak, Fredrich Ngambek
INDEX

BISNIS-27 503.122 (7.61)   |   COMPOSITE 5724.74 (89.25)   |   DBX 1066.46 (9.81)   |   I-GRADE 166.255 (3.05)   |   IDX30 491.004 (8.8)   |   IDX80 129.735 (2.65)   |   IDXBUMN20 364.991 (9.26)   |   IDXG30 133.352 (2.1)   |   IDXHIDIV20 441.973 (8.53)   |   IDXQ30 143.512 (2.54)   |   IDXSMC-COM 247.38 (3.5)   |   IDXSMC-LIQ 301.054 (8.02)   |   IDXV30 127.096 (4)   |   INFOBANK15 976.214 (12.27)   |   Investor33 422.656 (6.59)   |   ISSI 167.54 (3)   |   JII 607.336 (12.69)   |   JII70 209.626 (4.39)   |   KOMPAS100 1162.4 (23.4)   |   LQ45 904.834 (17.52)   |   MBX 1587.29 (26.24)   |   MNC36 315.598 (5.98)   |   PEFINDO25 317.232 (4.1)   |   SMInfra18 287.626 (7.78)   |   SRI-KEHATI 361.444 (5.7)   |  

Nota Keberatan Ditolak, Fredrich Ngambek

Senin, 5 Maret 2018 | 16:53 WIB
Oleh : Fana Suparman / FMB

Jakarta - Pengacara Fredrich Yunadi, mengancam tak akan menghadiri sidang perkara dugaan merintangi penyidikan kasus korupsi e-KTP yang menyeretnya sebagai terdakwa. Ancaman itu dilontarkan Fredrich lantaran eksepsi atau nota keberatan yang diajukannya bersama tim kuasa hukum ditolak Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (5/3).

Usai mendengar eksepsinya ditolak Majelis Hakim, Fredrich bersikukuh menilai dakwaan yang disampaikan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) palsu. Kepada Majelis Hakim, Fredrich mempermasalahkan mengenai nama dan tanda tangan Novel Baswedan. Sementara, menurut Fredrich, Novel tak ikut memeriksa dirinya.

“Di sini diperintahkan ke Novel, Novel itu nggak ada, tapi dia dimasukkan di Sprindik dan penggeledahan. Kami minta Agus Rahardjo bisa dipanggil, apa betul Novel sudah tugas, kalau tidak kan dia buat keterangan palsu,” kata Fredrich di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (5/3).

Merespon permintaan Fredrich, Hakim Syaifudin menyatakan tidak akan menghadirkan pimpinan lembaga antirasuah. Majelis Hakim tetap pada putusan sela yang telah dibacakan, yakni menolak eksepsi Fredrich dan memerintahkan Jaksa KPK melanjutkan persidangan untuk memeriksa pokok perkara. Hakim meminta Fredrich untuk menempuh prosedur hukum yang berlaku jika merasa keberatan.

“Untuk menghadirkan komisioner dan penyidik kami nggak terima. Kalau merasa ada yang palsu diajukan sesuai prosedur hukum yang berlaku. Kami pegang pada putusan sela, kami perintahkan penuntut umum KPK untuk lanjutkan pokok perkara,” kata Hakim Syaifudin.

Kesal atas respon Majelis Hakim, Fredrich pun berbicara dengan nada tinggi. Mantan pengacara Novanto ini merasa keberatan dengan sprindik dan surat penggeledahan palsu karena dijadikan bukti oleh Jaksa KPK di dalam sidang.

“Kami keberatan, yang kami permasalahan surat palsu digunakan oleh jaksa,” katanya.

Namun, Majelis Hakim tetap tak mengabulkan permintaan Fredrich dan tim kuasa hukumnya. Hakim tetap memutuskan untuk melanjutkan perkara ini hingga vonis.

"Silakan (keberatan) diajukan, dicatat di berita acara, kami berpegang untuk perkara pokok ini dilanjut. Untuk penuntut umum dimohon hadirkan saksi di pemeriksaan pokok perkara,” kata Hakim Syaifudin.

Fredrich semakin kesal. Fredrich mengancam tak akan menghadiri persidangan lanjutan yang rencananya akan digelar pekan depan, Kamis 15 Maret 2018.

“Kami nggak akan menghadiri sidang lagi. Ini hak saya sebagai terdakwa, saya punya hak asasi manusia, saya punya landasan hukum,” kata Fredrich.

Hakim Syaifudin tak mau menanggapi lebih jauh ancaman Fredrich ini. Hakim Syaifudin sempat mengatakan bahwa jaksa penuntut umum KPK mengetahui cara bagaimana menghadirkan terdakwa.

Salah satu tim penasihat hukum Fredrich akhirnya bersuara. “Saya kira terdakwa insha Allah tidak seperti itu,” kata hakim yang kemudian disela oleh Fredrich.

“Kalau hadir, saya nggak akan mau mendengarkan, saya nggak akan bicara. Silahkan Pak, mohon kami dihormati,” kata Fredrich.



Sumber:Suara Pembaruan


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Rumah Subsidi Perumnas Diminati Konsumen

Perumnas terus mencari terobosan untuk menjawab kebutuhan rumah layak huni.

NASIONAL | 5 Maret 2018

MUI: Hoax, Buzzer dan Fitnah Itu Haram

Siapapun harus ditindak dengan tegas karena melakukan penyebaran kebohongan, hoax, ujaran kebencian, penghinaan, fitnah

NASIONAL | 5 Maret 2018

KSP Upayakan Kolaborasi Supaya Pencegahan Korupsi Lebih Efektif

KSP akan mengurai benang merah ini dengan berkoordinasi dengan kementerian terkait.

NASIONAL | 5 Maret 2018

Finalis Puteri Indonesia 2018 Belajar Anti-Korupsi ke KPK

Mendapat pembekalan aspek pencegahan korupsi.

NASIONAL | 5 Maret 2018

Polisi Janji Bongkar Dalang di Balik MCA

Pembentukan opini atas isu penganiayaan ulama atau penyerangan ulama dilakukan oleh MCA

NASIONAL | 5 Maret 2018

Sidang Penipuan Umrah Periksa Agen First Travel

Jaksa Penuntut Umum menghadirkan enam saksi pada persidangan kasus penipuan First Travel Senin (5/3).

NASIONAL | 5 Maret 2018

Hoax Penyerangan Ulama untuk Pojokkan Pemerintah

Dari 45 isu penyerangan ulama yang terdeteksi dipastikan hanya tiga peristiwa yang benar terjadi di lapangan.

NASIONAL | 5 Maret 2018

Buwas: Mayoritas Peredaran Narkoba Libatkan Lapas

Buwas mengusulkan perbaikan sistem lapas dengan menggagas ide membuat penjara yang dikelilingi buaya.

NASIONAL | 5 Maret 2018

Kepala BNN Janji Tindak Tegas Bandar Narkoba

Sekitar 80 persen narkoba di Indonesia berasal dari luar negeri.

NASIONAL | 5 Maret 2018

Menlu Retno: Pemerintah Pantau Kesehatan Habibie di Jerman 2 Kali Sehari

Komunikasi saat bangun pagi kemudian malam sebelum tidur.

NASIONAL | 5 Maret 2018


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS