Visi Misi Capres Cawapres tentang Lingkungan Dinilai Belum Konkret

Visi Misi Capres Cawapres tentang Lingkungan Dinilai Belum Konkret

Kamis, 29 November 2018 | 17:57 WIB
Oleh : Ari Supriyanti Rikin / FMB

Jakarta - Visi misi terhadap lingkungan hidup dari kedua pasang capres-cawapres dinilai belum konkret. Dari beberapa visi yang disampaikan belum menyentuh substansi masalah lingkungan hidup dan kehutanan dan tidak ada kebaruan program nyata.

Hal itu disampaikan Direktur Eksekutif Yayasan Madani Berkelanjutan Muhammad Teguh Surya dalam diskusi Election Talk 2019: Membedah Visi Misi Kandidat Presiden di Jakarta, Kamis (29/11).

Teguh menilai berbicara tentang lingkungan hidup dan kehutanan mengacu pada UUD 1945 pasal 28 dan 33 serta undang-undang lingkungan hidup dan undang-undang hak asasi manusia.

"Kita ngotot soal isu lingkungan ini karena memang telah konkret jelas dimuat dalam konstitusi," katanya.

Saat ini ia melihat masih terjadi tumpang tindih lahan, perizinan, korupsi dan konflik lahan. Dalam visi misi capres-cawapres isu-isu besar seperti gambut, sawit, mitigasi bencana dan masyarakat adat tidak diungkap secara konkret.

Di pasangan Prabowo Subianto- Sandiaga Uno ada janji untuk merehabilitasi lahan, mencegah deforestasi dan komitmen pada perjanjian internasional.

"Tetapi perjanjian internasional yang mana, apakah itu perubahan iklim, lingkungan, perdagangan satwa liar atau yang mana," ucapnya.

Sedangkan di pasangan Joko Widodo- Ma'ruf Amin memiliki visi mencapai lingkungan hidup berkelanjutan. Namun sayangnya moratorium gambut, mitigasi bencana tidak ada pendalaman program.

Isu prioritas lingkungan pasangan Jokowi mencapai 20 persen sedangkan Prabowo 18,9 persen. Namun lanjut Teguh angka ini harus dilihat konteksnya dan disesuaikan dengan kondisi saat ini.

Teguh menjelaskan, porsi isu lingkungan pasangan Prabowo-Sandiaga Uno sebesar 18,9 persen dengan rincian isu pengelolaan hutan berkelanjutan 11 persen, ketimpangan penguasaan lahan 6,4 persen, energi baru terbarukan 1,5 persen.

Sementara itu, dari 260 butir penjabaran program aksi visi misi Jokowi-Ma’ruf, isu terkait lingkungan hidup berkelanjutan hanya 20 persen, 17 persen di antaranya terkait pengelolaan hutan dan gambut, ketimpangan penguasaan lahan, dan penegakan hukum. Sementara itu, isu perlindungan dan pengakuan hak masyarakat adat serta energi baru terbarukan hanya berkisar 3 persen.



Sumber:Suara Pembaruan


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Sidang Suap PLTU Riau-1, Eni Saragih Terima Dakwaan Jaksa

Usai surat dakwaan dibacakan, Eni mengaku akan kooperatif atas kasus yang membelitnya saat ini.

NASIONAL | 29 November 2018

KNKT: Pesawat PK-LQP Laik Terbang

KNKT tidak pernah menyatakan bahwa pesawat PK-LQP, tidak laik terbang.

NASIONAL | 29 November 2018

Yusril Perjuangkan Nasih Guru Honorer ke MA

“Saya membantu guru honorer karena iba dan kasihan kepada mereka sebagai sesama warga bangsa. Ada di antara mereka yang jalan kaki ke Jakarta untuk berdemo."

NASIONAL | 29 November 2018

KPK Tahan 5 Tersangka Kasus Suap di PN Jaksel

Advokat Arif Fitrawan dan pihak swasta Martin P. Silitonga sebagai pemberi suap ikut ditahan.

NASIONAL | 29 November 2018

Pembunuhan Sampang, Polisi Cari Asal Usul Senpi

“Kita sedang mendalami dari mana asal senjata api rakitan itu, juga amunisinya sedang didalami penyidik Polres Sampang,” kata Karo Penmas Polri.

NASIONAL | 29 November 2018

Sejumlah Kementerian Buka Layanan di HUT ke-47 Korpri

Sejumlah Kementerian meriahkan Pesta Rakyat di peringatan HUT ke-47 Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) dengan membuka stand di kawasan Gelora Bung Karno.

NASIONAL | 29 November 2018

Kasus Kemah Pemuda, Polisi Bakal Gelar Perkara dengan BPK

Penyidik sudah memeriksa saksi-saksi dalam kasus ini, dan telah mengantongi bukti kuat.

NASIONAL | 29 November 2018

Panglima Minta Kasad Andika Bawa TNI AD Lebih Solid

Panglima meminta Andika untuk melaksanakan komunikasi intensif, baik secara struktural maupun kultural.

NASIONAL | 29 November 2018

Raih Penghargaan Ketahanan Pangan, FAO Kembali Apresiasi Kementan

“Saya pastikan FAO akan selalu membantu tugas Kementerian Pertanian dalam mencapai ketahanan pangan di Indonesia."

NASIONAL | 19 November 2018

Jalankan Amanat Presiden, Kementan Genjot Investasi Pertanian

Hasil deregulasi ini membuat tren nilai investasi, dari tahun 2014 sampai 2017 investasi PMDN tumbuh rata-rata per tahun sebesar 24,26%.

NASIONAL | 19 November 2018


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS