Ketua KPK Berharap Kasus Novel Baswedan Selesai di Periode Kedua Jokowi
INDEX

BISNIS-27 434.406 (-0.23)   |   COMPOSITE 4934.09 (-16.14)   |   DBX 924.804 (3.39)   |   I-GRADE 130.838 (-0.55)   |   IDX30 413.425 (-1.26)   |   IDX80 108.094 (-0.37)   |   IDXBUMN20 272.657 (-3.39)   |   IDXG30 115.379 (0.39)   |   IDXHIDIV20 370.721 (-2.24)   |   IDXQ30 120.916 (-0.16)   |   IDXSMC-COM 211.116 (-0.82)   |   IDXSMC-LIQ 236.814 (-0.83)   |   IDXV30 102.468 (-0.58)   |   INFOBANK15 776.883 (-3.28)   |   Investor33 360.093 (-0.17)   |   ISSI 144.765 (-0.24)   |   JII 523.909 (0.36)   |   JII70 177.568 (-0.12)   |   KOMPAS100 966.07 (-3.19)   |   LQ45 756.376 (-2.2)   |   MBX 1366.8 (-5.86)   |   MNC36 270.277 (-1.09)   |   PEFINDO25 258.891 (-1.93)   |   SMInfra18 233.321 (-1.32)   |   SRI-KEHATI 303.606 (-0.74)   |  

Ketua KPK Berharap Kasus Novel Baswedan Selesai di Periode Kedua Jokowi

Rabu, 17 Juli 2019 | 10:31 WIB
Oleh : Fuska Sani Evani / FMB

Yogyakarta, Beritasatu.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo berharap pimpinan KPK yang mendaftar kembali atau petahana lolos dalam seleksi calon pimpinan (Capim) KPK untuk periode 2019-2023.

Dengan terpilih kembali, menurut Agus, terjadi kesinambungan program antara periode saat ini dan masa mendatang.

“Dengan terpilihnya Capim yang lama maka program pemberantasan korupsi bisa terus dikawal. Ada tiga pimpinan KPK sekarang yang mendaftar. Saya berharap satu atau dua dari nama tersebut terpilih sebagai pimpinan KPK yang baru," ucap Agus Rahardjo di Kepatihan, Yogyakarta, Selasa (16/7/2019).

Diketahui, tiga komisioner KPK periode 2015-2019 yakni Alexander Marwata, Basaria Pandjaitan dan Laode M Syarif kembali mendaftar Capim KPK.

Meski begitu, Agus menyerahkan sepenuhnya proses seleksi Capim KPK tersebut kepada Panitia Seleksi (Pansel). "Saya hanya menyampaikan harapan. Masalah terpilih kembali, itu sepenuhnya menjadi hak prerogatif Pansel dengan persetujuan Presiden dan DPR," ujarnya.

Dengan terpilihnya kembali Ir Joko Widodo sebagai Presiden RI, Agus juga melihat hal ini sebagai peluang besar untuk menjadikan penegakan hukum sebagai prioritas dan agenda penting pemerintah, karena dimulai dari berjalannya penegakan hukum tersebut, akan berdampak pada peningkatan investasi dan kepercayaan publik.

"Salah satunya bagaimana menyelesaikan kasus Novel Baswedan, kami berharap ada perhatian," harapnya.

Peristiwa penyerangan terhadap Novel terjadi di Jalan Deposito RT 03 RW 10, dekat Masjid Al Ikhsan, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Selasa 11 April 2017 lalu. Ketika Novel selesai melaksanakan salat subuh berjamaah di Masjid Al Ikhsan, tiba-tiba diduga ada dua orang laki-laki tak dikenal menggunakan sepeda motor menghampirinya dan langsung menyiram cairan asam sulfat ke arah mukanya. Akibatnya Novel mengalami luka diduga terbakar di mata kanan dan kiri, serta luka di dahi sebelah kiri karena terbentur pohon saat mencari air untuk membasuh muka. Setelah menjalankan aksinya, pelaku melarikan diri. Hingga saat ini, pelakunya belum tertangkap.

Agus juga mengatakan selama ini, selain masalah penindakan KPK juga aktif melakukan pendampingan ke pemerintah daerah. KPK terus mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

KPK juga berharap peran aktif masyarakat untuk ikut melaporkan kasus korupsi di sekitarnya. "Kalau lihat di media banyak pejabat di daerah yang terkena OTT. Sebagian besar berdasarkan laporan dari masyarakat, laporan dari orang dekat pelaku. Hal itu menunjukkan masih ada persoalan hukum yang harus terus dibenahi," katanya.

Sedang untuk mendorong optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD) Agus juga menyapaikan bahwa salah satu strateginya adalah dengan pembayaran pajak dan retribusi secara online.

Agus mengatakan sistem pemantauan penerimaan pajak daerah berbasis elektronik yang dimaksud menggunakan alat rekam pada transaksi usaha. Seperti penggunaan Tapping Device Machine untuk jenis wajib pungut pajak hotel, restoran, dan tempat hiburan. Dengan begitu, penerimaan pajak dan retribusi di wilayah DIY bisa optimal.

"Soal anggaran, yang tahu tidak hanya pemerintah dan Dewan, rakyat juga harus tahu seluk beluk anggaran. Jadi perlu adanya pengawasan," ujarnya.

Menurutnya, pembayaran retribusi dan pajak secara online bertujuan untuk mengurangi tingkat kebocoran dan pelanggaran. Sistem pemantauan penerimaan pajak daerah berbasis elektronik menggunakan alat rekam pada transaksi usaha, seperti penggunaan Tapping Device Machine untuk jenis Wajib Pungut Pajak hotel, restoran, dan tempat hiburan.

"Apakah sumber air hotel dari PDAM atau air dalam? Sudah bayar pajak atau belum? Saat diterapkan di Jakarta, ternyata banyak yang tidak memenuhi kewajibannya," kata Agus.

Dia mengatakan, jika penerimaan PAD di DIY bisa lebih optimal hal itu dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Agus juga mengatakan jika implementasi sistem online tidak hanya terkait retribusi, tetapi juga e-planning dan e-budgeting. KPK pun mendorong penggunaan e-budgeting dan perbaikan pengelolaan aset daerah di wilayah DIY. "Banyak aset daerah yang tidak dikelola dengan baik. Padahal aset daerah masih bisa dioptimalkan apakah disewakan kepada pihak ketiga dan sebagainya," katanya.

Sementara itu, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubbuwono X membenarkan pendapat Ketua KPK. Reformasi perpajakan pada era globalisasi yang berbasis e-pajak saat ini sangat diperlukan. Sistem pemungutan pajak yang berbasis e-pajak merupakan inovasi yang efektif dan tepat, dimana dalam sistem pajak online ini bisa menghemat untuk anggaran penyediaan tenaga kerja manual.

"Sistem elektonik harus dilakukan tanpa mengesampingkan aspek legal berupa Perda yang lebih sederhana, menyeluruh dan memiliki supremasi, sehingga mampu memberikan kepastian hukum," katanya.

Sultan berharap, kebijakan-kebijakan pemerintah dalam bidang perpajakan harus lebih bersifat inovatif daripada menonjolkan sisi punishment. Dengan begitu, diharapkan sistem perpajakan daerah maupun pusat tidak ketinggalan jaman dan cenderung kuna sehingga memiliki daya saing. "Perda-Perda harus dibuat efektif, bukannya membuat aturan yang berbelit belit, khususnya tentang investasi dan perijinannya," katanya.

Peningkatan PAD, kata Sultan, bisa dilakukan dengan cara antara lain menggali dan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan sesuai kewenangan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah. Hal-hal terkait dengan lemahnya kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak, salah satu faktornya adalah kecenderungan masyarakat yang jarang melihat hasil riil dari pajak yang dibayarkan.



Sumber:Suara Pembaruan


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Kemsos Salurkan Bantuan Rp 1,39 M untuk Korban Gempa Halmahera Selatan

Untuk mencapai desa Gane Luar sebagai daerah terparah karena gempa tersebut tim bantuan Kemsos harus menempuh perjalanan selama 10 jam perjalanan dari Ternate.

NASIONAL | 17 Juli 2019

Konfercab PDIP Surabaya Berakhir, Keputusan DPP Tak Berubah

Djarot bersyukur PAC yang semula menolak, malam itu bisa menerima semua yang telah menjadi keputusan DPP.

NASIONAL | 17 Juli 2019

Wakil Ketua DPRD Surabaya Dijebloskan ke Rutan

Ditahannya politisi Gerindra itu menyusul anggota DPRD Surabaya sebelumnya, Sugito dari Hanura, yang lebih dahulu menghuni Rutan yang sama, sejak 27 Juni.

NASIONAL | 17 Juli 2019

Senator Terpilih Gelar Silaturahmi, Ratu Hemas: Lembaga DPD Akan Semakin Kuat

FGD ini bertujuan untuk menyamakan persepsi dalam rangka penguatan tugas serta penguatan DPD dalam sitem ketatanegaraan.

NASIONAL | 17 Juli 2019

Sejumlah Mantan Bupati Akan Maju di Pilgub Bengkulu 2020

Mereka masih melihat situasi dan melirik partai politik (parpol) yang akan didekati dan bersedia mengusung pada pilkada September tahun depan.

NASIONAL | 17 Juli 2019

Kemkumham Polisikan Wali Kota Tangerang

Pelaporan dilakukan agar permasalahan ini bisa segera diselesaikan "demi kepentingan bangsa dan negara".

NASIONAL | 16 Juli 2019

Walhi Kritisi Izin Pengusahaan Hutan di Tengah Moratorium

Pemerintah mengeluarkan izin pelepasan kawasan hutan untuk sawit dan tanaman industri seluas 18 juta ha.

NASIONAL | 17 Juli 2019

Komik Karya Gadis Makassar akan Dibagikan PBB ke 100.000 Sekolah

Komik ini berkisah tentang tokoh bernama Cipta yang berhasil menghentikan aksi perundungan di sekolah.

NASIONAL | 17 Juli 2019

7 Anggota Sindikat Perdagangan Orang Diringkus

Ada empat orang yang telah menjadi korban yang sempat dijual ke sejumlah negara seperti Arab Saudi, Mesir, Turki, serta Singapura.

NASIONAL | 16 Juli 2019

DPR Pertimbangkan Empat Poin Rekomendasi Amnesti untuk Baiq Nuril

Komisi III DPR akan ditunjuk Badan Musyawarah (Bamus) DPR untuk membahas surat dari Jokowi terkait rekomendasi amnesti untuk Baiq Nuril.

NASIONAL | 16 Juli 2019


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS