100.000 Peserta Bantuan Iuran BPJS di Gunungkidul Dibekukan
INDEX

BISNIS-27 446.998 (3.66)   |   COMPOSITE 5103.41 (22.92)   |   DBX 961.91 (2.39)   |   I-GRADE 139.433 (1.14)   |   IDX30 425.424 (3.73)   |   IDX80 112.732 (0.9)   |   IDXBUMN20 290.237 (3.92)   |   IDXG30 119.067 (0.52)   |   IDXHIDIV20 380.466 (2.42)   |   IDXQ30 124.992 (0.94)   |   IDXSMC-COM 219.453 (0.5)   |   IDXSMC-LIQ 253.905 (3.07)   |   IDXV30 105.587 (1.13)   |   INFOBANK15 830.947 (11.32)   |   Investor33 371.883 (3.69)   |   ISSI 150.117 (0.53)   |   JII 544.402 (1.55)   |   JII70 185.969 (0.84)   |   KOMPAS100 1019.44 (6.38)   |   LQ45 783.452 (7)   |   MBX 1412.54 (6.76)   |   MNC36 280.287 (2.27)   |   PEFINDO25 278.026 (3.1)   |   SMInfra18 241.756 (0.32)   |   SRI-KEHATI 314.153 (3.5)   |  

100.000 Peserta Bantuan Iuran BPJS di Gunungkidul Dibekukan

Selasa, 6 Agustus 2019 | 10:24 WIB
Oleh : Fuska Sani Evani / FMB

Yogyakarta, Beritasatu.com - Kebijakan penonaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan juga terjadi pada masyarakat Gunungkidul. Sekitar 100.000 peserta terdampak kebijakan tersebut.

Kepala Bidang Kesejahteraan Sosial Dinas Sosial (Dinsos) Gunungkidul, Eka Sri Wardan mengatakan berdasar data dari Kemsos, peserta yang dicoret karena meninggal dunia, pindah domisili dan berubah menjadi peserta BPJS mandiri, sehingga tidak masuk dalam basis data terpadu keluarga prasejahtera.

Namun Dinsos Gunungkidul baru Senin (5/8/2019) menerima kiriman data peserta BPJS Peserta Bantuan Iuran (PBI) yang dicoret tersebut, sehingga butuh waktu untuk mengklarifikasinya.

“Setelah data keluar kemudian dilakukan pencermatan dan rapat koordinasi tingkat kabupaten untuk menyikapi kebijakan dari Kementerian Sosial,” katanya, Selasa (6/8/2019).

Meski ada pencoretan, Eka berpendapat, kuota peserta bantuan iuran yang dibiayai APBN tidak berubah. “Peserta yang dibekukan, dapat diganti dengan warga yang lainnya. Tetapi untuk penggantian calon harus masuk dalam basis data terpadu keluarga miskin,” katanya.

Meski memungkinkan adanya penggantian, Pemkab melakukan antisipasi lain, salah satunya menyangkut masalah peserta yang dibekukan karena tidak masuk dalam basis data terpadu.

Dikatakan, warga miskin yang tercoret bisa ikut melalui kepesertaan yang dibiayai APBD kabupaten namun, tidak semua peserta yang tercoret dapat dijamin melalui pembiayaan dari kabupaten karena kepesertaan dikhususkan untuk keluarga miskin.

Kepala Dinas Sosial DIY, Untung Sukaryadi mengungkapkan, pihaknya kini tengah melakukan verifikasi terhadap peserta BPJS Kesehatan dengan bantuan iuran dari pemerintah. Jika ditemukan adanya indikasi peserta PBI tersebut tidak layak, maka Dinas Sosial akan melakukan pencoretan terhadap nama tersebut.

Hasilnya memang cukup banyak peserta dari PBI yang terpaksa dinonaktifkan kepesertaannya, yakni di Gunungkidul, Kulonprogo dan Kota Yogya. Sedang Sleman dan Bantul, belum dilaporkan.

“Di antara yang dicoret memang ada peserta yang semestinya tidak layak menerima bantuan iuran dari pemerintah namun masuk daftar PBI. Tetapi di satu sisi ada masyarakat yang berhak menerima bantuan iuran namun justru tidak masuk dalam daftar peserta,” katanya.

Oleh karena itu, verifikasi dari kabupaten/kota tersebut merupakan bentuk upaya transparansi pengelolaan program JKN. Sehingga program tersebut tidak akan salah sasaran di mana penerima adalah benar-benar berhak menerima.

"Kami juga akan cek dan ricek lapangan untuk tahu keadaan yang sesungguhnya. Kan sudah ada SOP sehingga jalan terus. Nanti hasilnya kita laporkan," ungkapnya.

Terpisah, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Wates, langsung mengeluarkan surat edaran kepada pasien yang dicoret dari daftar PBI BPJS.

Disampaikan Direktur RSUD Wates, Lies Indriyati, surat edaran tersebut berisi penjelasan mengapa dicoret dari daftar PBI BPJS beserta regulasinya.

"Bagi peserta yang namanya dicoret, bisa mendaftar ke Dinas Sosial atau Dinas Kesehatan Kulon Progo terkait BDT," ungkap Lies, Senin (5/8/2019).

Ia berharap, pascapenerbitan edaran ini, warga bisa menerima dan memahami keputusan ini. Pasalnya, pihaknya hanya meneruskan kebijakan dari Kementerian Sosial.

"Kami cuma menyampaikan lewat surat edaran ini untuk menjadi perhatian masyarakat," kata dia.

Diberitakan sebelumnya, sebanyak 13.995 warga Kulon Progo ikut dicoret dari daftar penerima bantuan PBI BPJS.



Sumber:Suara Pembaruan


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Ini Langkah Pemerintah Tangani Pengungsi Luar Negeri

Terdapat tiga langkah yang dilakukan terhadap 14.000 pengungsi yang ada di Indonesia.

NASIONAL | 6 Agustus 2019

Kepala Desa di Ketapang, Kalbar Diperiksa

Membuka lahan sekecil apapun dengan cara membakar berdampak negatif terhadap masyarakat, lingkungan dan ekonomi.

NASIONAL | 6 Agustus 2019

BMKG: Gempa Bukan Penyebab Padamnya Listrik

BMKG menyatakan bahwa gempa yang terjadi di Banten tidak ada kaitannya dengan pemadaman listrik, Minggu (4/8/2019).

NASIONAL | 6 Agustus 2019

Tokoh NU, Mbah Moen Meninggal Dunia di Makkah

Tokoh Nahdlatul Ulama KH Maimun Zubair dikabarkan meninggal dunia saat melakukan ibadah haji di Makkah, Saudi Arabia, Selasa (6/8/2019).

NASIONAL | 6 Agustus 2019

12 Korban Perdagangan Manusia di Situbondo Ingin Pulang ke Bandung

12 gadis korban perdagangan manusia di Situbondo ingin kembali pulang ke Bandung, Jawa Barat.

NASIONAL | 6 Agustus 2019

Kabut Asap, Jarak Pandang di Pekanbaru 2.000 Meter

BMKG Stasiun Pekanbaru menyatakan jarak pandang di Kota Pekanbaru hanya berkisar 2.000 meter akibat tertutup asap pekat kebakaran hutan dan lahan.

NASIONAL | 6 Agustus 2019

Polisi Tangkap Jaringan Pemasok Narkoba ke Nunung

Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya menangkap lima orang yang merupakan jaringan pengedar sabu-sabu bagi komedian Nunung di Trenggalek, Jawa Timur.

NASIONAL | 6 Agustus 2019

ICW Nilai Pansel Capim KPK Tak Puaskan Ekspetasi Publik

40 nama kandidat yang lolos dalam uji psikologi dinilai tidak memenuhi harapan publik.

NASIONAL | 2 April 2019

Gempa Bumi Guncang Raja Ampat

Gempa bumi dengan magnitudo 2,9 terjadi di Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat, Selasa (6/8/2019), pukul 07.02 WIT.

NASIONAL | 6 Agustus 2019

Padamnya Listrik Massal, Ini Kesimpulan Awal Polisi

Sebuah pohon dengan tinggi lebih dari 8,5 meter menggangu tower transmisi 434-435 di Desa Malon, Gunung Pati, Semarang, Jawa Tengah.

NASIONAL | 6 Agustus 2019


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS