KPK Minta Pansel Perhatikan Kepatuhan Pajak Capim KPK
INDEX

BISNIS-27 425.322 (12.08)   |   COMPOSITE 4870.04 (100.06)   |   DBX 940.805 (3.04)   |   I-GRADE 127.855 (4.56)   |   IDX30 401.317 (13.58)   |   IDX80 105.56 (3.19)   |   IDXBUMN20 265.398 (11.16)   |   IDXG30 112.997 (3.48)   |   IDXHIDIV20 357.483 (12.54)   |   IDXQ30 117.699 (3.88)   |   IDXSMC-COM 210.149 (2.59)   |   IDXSMC-LIQ 234.599 (5.6)   |   IDXV30 100.238 (2.07)   |   INFOBANK15 757.481 (24.48)   |   Investor33 352.266 (10.05)   |   ISSI 143.81 (2.89)   |   JII 518.901 (12.87)   |   JII70 176.231 (4.44)   |   KOMPAS100 949.983 (26.08)   |   LQ45 737.154 (23.9)   |   MBX 1342.99 (31.12)   |   MNC36 264.429 (7.79)   |   PEFINDO25 260.033 (3.99)   |   SMInfra18 229.972 (7.95)   |   SRI-KEHATI 296.897 (9.06)   |  

KPK Minta Pansel Perhatikan Kepatuhan Pajak Capim KPK

Jumat, 23 Agustus 2019 | 11:15 WIB
Oleh : Fana Suparman / FMB

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta Panitia Seleksi (Pansel) Calon Pimpinan KPK Jilid V untuk menpertimbangkan rekam jejak integritas kandidat, terutama kepatuhan terhadap aturan hukum yang berlaku terkait dengan pemberantasan korupsi. Beberapa di antaranya, kepatuhan melaporkan harta kekayaan, gratifikasi atau yang terkait dengan pelanggaran etik. Tak hanya itu, KPK juga meminta Pansel mempertimbangkan kepatuhan pajak para kandidat.

"Kami juga sebenarnya berharap dalam beberapa diskusi aspek integritas calon untuk menjadi perhatian yang paling utama bagi panitia seleksi selain indikator yang saya sebutkan tadi misalnya kepatuhan pajak itu juga penting sekali diperhatikan," kata Jubir KPK, Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Jumat (23/8/2019).

KPK belum mengetahui apakah Pansel Capim KPK telah meminta informasi kepada Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan terkait data kepatuhan pajak para kandidat lantaran hal tersebut merupakan kewenangan Pansel. Namun, KPK meyakini data kepatuhan pajak ini menjadi poin penting dalam menilai integritas kandidat.

"Kalau data ini (kepatuhan pajak) didapatkan tentu akan sangat bagus," katanya.

Febri meyakini Ditjen Pajak Kementerian Keuangan (Kemkeu) akan mendukung dan memberikan data mengenai kepatuhan pajak calon Komisioner KPK jika diminta oleh Pansel. Febri menyatakan, aspek kepatuhan pajak seharusnya menjadi salah satu pertimbangan lantaran Pasal 29 Undang-Undang nomor 30 tahun 2002 tentang KPK mensyaratkan pimpinan KPK tidak pernah melakukan perbuatan tercela. Apalagi, kata Febri, KPK beberapa kali menangani kasus dugaan korupsi yang berkaitan dengan sektor pajak.

"Jangan sampai ada calon pimpinan KPK yang kemudian ternyata memiliki masalah terkait dengan kewajiban membayar pajak itu," katanya.

Diketahui, 40 calon pimpinan KPK telah mengikuti uji profile assestment atau seleksi tahap 4 yang digelar di Gedung Lemhanas pada 8-9 Agustus 2019. 40 kandidat yang mengikuti tahapan profile assesment itu terdiri tujuh orang akademisi atau dosen, dua orang advokat atau konsultan hukum, tiga orang jaksa, seorang pensiunan jaksa, seorang hakim, enam anggota Polri, empat auditor. Selain itu terdapat seorang anggota Komisi Kejaksaan atau Komisi Kepolisian Nasional, lima pegawai atau Komisioner KPK, empat PNS, seorang pensiunan PNS dan unsur lainnya sebanyak lima orang.

Pansel Capim KPK bakal mengumumkan kandidat yang lolos seleksi tahap keempat ini pada Jumat (23/8/2019) hari ini. KPK, kata Febri, menunggu pengumuman yang akan disampaikan Pansel.

Pada prinsipnya, kata Febri, KPK berharap kerja Pansel dapat memperkuat pemberantasan korupsi dan kelembagaan KPK. Jangan sampai, Pansel memilih kandidat yang justru menghasilkan aktor-aktor bermasalah atau orang-orang berisiko merusak KPK dari dalam.

"Jangan sampai itu terjadi dan agar itu tidak terjadi tentu proses seleksi yang ketat dan tidak bersikap permisif Pansel menjadi salah satu poin. Sekecil apapun temuan-temuan, kami harap itu bisa ditindaklanjuti. Jadi tidak permisif misalnya yang kami sampaikan terkait dengan pelaporan LHKPN, apakah pernah lapor sejak menjabat, apakah patuh lapor periodik di tahun 2018 misalnya atau tidak. Itu juga penting dicermati," tegas Febri.

Selain itu, KPK berharap Pansel memilih kandidat yang benar-benar memahami pemberantasan korupsi. Tak hanya soal penindakan, tapi juga pencegahan korupsi dan membangun hubungan antar-institusi agar pemberantasan korupsi berjalan efektif. Hal ini penting karena penindakan dan pencegahan korupsi harus berjalan secara seimbang.

"Pemahaman dari para calon tentu saja sangat penting soal ini dan selain itu yang paling penting adalah kami berharap bisa digali nantinya aspek independensi dari masing-masing calon itu karena undang-undang KPK memerintahkan KPK adalah lembaga negara yang independen. Jadi kalau ada calon pimpinan yang memiliki konflik kepentingan memiliki afiliasi dengan pihak-pihak lain dan tidak bisa bersikap independen mungkin itu akan berisiko bagi pemberantasan korupsi dan bagi KPK ke depan," katanya.



Sumber:Suara Pembaruan


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Kegiatan Ekonomi di Manokwari Kembali Normal

Kegiatan perekonomian di Manokwari kembali bergeliat, Jumat (23/8/2019) setelah kericuhan terjadi beberapa hari sebelumnya.

NASIONAL | 23 Agustus 2019

Anggota DPD: Kaltim Siap Sambut Pendatang Ibu Kota Baru

Kaltim memiliki sumber daya manusia dan sumber daya alam yang besar.

NASIONAL | 23 Agustus 2019

Masyarakat Jambi Ramai-ramai Salat Minta Hujan

Salat Istisqa tersebut turut dihadiri Gubernur Jambi, Fachrori Umar dan Kapolda Jambi, Irjen Pol Muchlis AS.

NASIONAL | 23 Agustus 2019

Korban Tewas Akibat Miras Oplosan di Tasikmalaya Bertambah

Korban tewas akibat menenggak minuman keras oplosan di Tasikmalaya bertambah menjadi tiga orang.

NASIONAL | 23 Agustus 2019

KPK Minta Presiden Perhatikan Rekam Jejak Calon Menteri

KPK meminta Jokowi untuk memperhatikan dengan cermat rekam jejak calon menteri yang akan dipilihnya.

NASIONAL | 23 Agustus 2019

Kejati DIY Kirim Surat Pemberhentian Oknum Jaksa

Kejaksaan Tinggi DI Yogyakarta telah mengirimkan surat usulan pemecatan jaksa tersangka penerima suap yang terkena OTT KPK.

NASIONAL | 23 Agustus 2019

"Salam Papeda" dari Khofifah untuk Warga Papua

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa melalui instagramnya menyampaikan ‘Salam Papeda’ kepada seluruh warga Papua.

NASIONAL | 23 Agustus 2019

Brigjen Pol Imam Sugianto Jadi Wakapolda Kalbar

Wakapolda Kalbar baru Brigjen Pol Imam Sugianto diharapkan dapat meneruskan apa yang baik dan membuat warna baru dalam menjalankan tugas di Polda Kalbar

NASIONAL | 23 Agustus 2019

Mahasiswa Papua Bogor: Kekerasan dan Rasisme di Indonesia Harus Selesai

Kekerasan dan rasisme di Jawa Timur merupakan momen pemerintah untuk menghapus stereotip buruk terhadap orang Papua.

NASIONAL | 21 Agustus 2019

3 Pemuka Agama Abrahamik Berbagi Pengalaman “Tinggal Seatap”

Kabar baik dari tiga agama Abrahamik harus disebarkan ke dunia.

NASIONAL | 22 Agustus 2019


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS