LSM: Aktivis Papua Tidak Layak Dijerat Makar
INDEX

BISNIS-27 446.563 (0.9)   |   COMPOSITE 5038.4 (20.82)   |   DBX 922.546 (11.18)   |   I-GRADE 135.148 (0.22)   |   IDX30 424.72 (2.48)   |   IDX80 110.692 (0.82)   |   IDXBUMN20 282.764 (1.87)   |   IDXG30 117.102 (1.3)   |   IDXHIDIV20 380.385 (2.52)   |   IDXQ30 124.37 (0.98)   |   IDXSMC-COM 213.267 (2.27)   |   IDXSMC-LIQ 240.075 (3.67)   |   IDXV30 104.022 (1.02)   |   INFOBANK15 809.007 (-5.39)   |   Investor33 370.782 (0.4)   |   ISSI 146.581 (1.48)   |   JII 534.734 (4.37)   |   JII70 181.171 (1.51)   |   KOMPAS100 994.168 (2.43)   |   LQ45 775.543 (4.77)   |   MBX 1400.42 (4.19)   |   MNC36 279.01 (-0.17)   |   PEFINDO25 262.474 (3.1)   |   SMInfra18 238.826 (3.53)   |   SRI-KEHATI 314.013 (-0.58)   |  

LSM: Aktivis Papua Tidak Layak Dijerat Makar

Senin, 2 September 2019 | 18:22 WIB
Oleh : Erwin C Sihombing / FMB

Jakarta, Beritasatu.com - Penerapan pasal makar terhadap delapan mahasiswa Papua lantaran mengibarkan bendera bintang kejora saat aksi di depan Istana Negara belum lama ini dianggap berlebihan. Aparat hukum diharapkan bertindak lebih hati-hati dalam menerapkan pasal makar yang terkesan memberangus kebebasan ekspresi, diskusi dan menyampaikan pendapat politik.

"Bendera bintang kejora adalah simbol yang sudah menjadi kultur bagi masyarakat Papua, sehingga demonstrasi dengan menggunakan bendera bintang kejora adalah sebuah ekspresi kultural, sehingga tidak dapat dikatakan adanya makar," kata Direktur Program ICJR, Erasmus Napitupulu, di Jakarta, Senin (2/9/2019).

Apabila pasal makar dipaksakan terhadap aktivis Papua yang menggelar aksi dengan tuntutan agar pemerintah bekerja cepat menangani perkara pelecehan dan diskriminasi ras terhadap mahasiswa Papua di Surabaya, hal itu malah dikhawatirkan bertentangan dengan UUD 1945 yang menjamin hak atas berekspresi dan berpendapat termasuk ekspresi dan pendapat politik.

"Dalam beberapa aksi dan demontrasi tersebut, banyak masyarakat yang kemudian meneriakkan hak untuk menentukan nasib sendiri dan mengibarkan bendera bintang kejora," tekan Erasmus.

Deputi Direktur Advokasi ELSAM Andi Muttaqien menambahkan, kepolisian harus bersikap proporsional dalam menangani perkara yang berkaitan dengan Papua. Setidaknya dalam memahami serangkaian aksi demonstrasi baik yang digelar di Jakarta maupun di Papua didasari masalah pelecehan dan diskriminasi terhadap mahasiswa Papua.

Dia menegaskan aksi demonstrasi yang digunakan sebagai sarana untuk menyatakan pendapat politik tidak tepat dijerat makar. Setidaknya penyidik Polri dalam menangani perkara delapan aktivis Papua menguasai rumusan pasal 87 KUHP yang menyatakan tindakan makar harus dilatari niat dan permulaan pelaksanaan untuk memisahkan sebagian wilayah negara.

"Aparat Kepolisian harus berhati-hati dalam menggunakan pasal makar bagi mahasiswa dan aktivis Papua, serta memberikan akses yang seluas-luasnya terhadap para mahasiswa dan aktivis tersebut untuk mendapatkan bantuan dan pendampingan hukum dari pengacara. Mereka harus dilepaskan apabila tidak ada tindakan yang memang dapat dijerat dengan makar," kata Andi.



Sumber:Suara Pembaruan


BAGIKAN


BERITA LAINNYA

Sosialisasikan E-Court, Mahkamah Agung Gandeng Peradi

Mahkamah Agung bekerja sama dengan Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) melaksanakan kegiatan sosialisasi e-Ligitasi yang bertujuan memperkenalkan sistem itu.

NASIONAL | 2 September 2019

Jasa Marga: 8 Orang Meninggal Akibat Kecelakaan Tol Cipularang

Sebanyak 8 orang meninggal dunia akibat kecelakaan maut berupa tabrakan beruntun yang terjadi di kilometer 91 Tol Cipularang, Senin (2/9/2019).

NASIONAL | 2 September 2019

UPH Resmikan ProActive Zone Co-op Education

ProActive Zone dirancang sebagai jembatan antara dunia kampus dengan industri.

NASIONAL | 2 September 2019

138 Titik Panas Terdeteksi di Bangka Belitung

BPBD Bangka Belitung melalui pencitraan dari satelit NOAA mendeteksi 138 titik panas dan diperkirakan akan terus meningkat hingga November 2019.

NASIONAL | 2 September 2019

Ini 10 Nama Capim KPK yang Diserahkan ke Jokowi

Ketua Pansel Capim KPK belum mengetahui kapan Presiden Jokowi akan menyerahkan nama-nama itu ke DPR.

NASIONAL | 2 September 2019

Pansel Capim Umumkan 10 Nama Calon Pimpinan KPK

Pansel Capim KPK mengumumkan 10 nama komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi 2019-2023 yang diserahkan kepada Presiden Joko Widodo, Senin (2/9/2019).

NASIONAL | 2 September 2019

Polri: 20 Kendaraan Terlibat Kecelakaan di Tol Purbaleunyi

Terdapat 20 kendaraan yang terlibat kecelakaan beruntun di kilometer 91 Tol Purbaleunyi dari arah Bandung ke Jakarta.

NASIONAL | 2 September 2019

Pengacara Tri Susanti Minta Kliennya Tak Ditahan

Sahid meminta kepolisian untuk menangani kasus kliennya secara profesional.

NASIONAL | 2 September 2019

Masukan Masyarakat, Presiden Minta Pansel Capim Terbuka

Presiden Joko Widodo meminta Pansel Capim KPK terbuka terhadap masukan dari masyarakat mengenai para calon.

NASIONAL | 2 September 2019

Ini Dugaan Sementara Penyebab Kecelakaan Maut di Tol Purbaleunyi

Kecelakaan beruntun diduga terjadi akibat truk pengangkut tanah yang terguling di jalan tol Purbaleunyi.

NASIONAL | 2 September 2019


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS