Tolak Capim Bermasalah dan Revisi UU, Pegawai KPK Bentuk Rantai Manusia
INDEX

BISNIS-27 431.53 (2.99)   |   COMPOSITE 4906.55 (19.82)   |   DBX 934.495 (0.89)   |   I-GRADE 129.531 (0.72)   |   IDX30 408.573 (2.45)   |   IDX80 107.231 (0.54)   |   IDXBUMN20 271.434 (1.2)   |   IDXG30 114.42 (0.57)   |   IDXHIDIV20 364.598 (2.43)   |   IDXQ30 119.596 (0.74)   |   IDXSMC-COM 210.435 (0.42)   |   IDXSMC-LIQ 236.069 (1.25)   |   IDXV30 101.606 (0.9)   |   INFOBANK15 772.076 (7.03)   |   Investor33 357.854 (2.54)   |   ISSI 144.258 (0.31)   |   JII 521.112 (2.16)   |   JII70 177.199 (0.53)   |   KOMPAS100 960.444 (5.61)   |   LQ45 749.999 (4.19)   |   MBX 1355.95 (6.1)   |   MNC36 267.764 (1.73)   |   PEFINDO25 261.843 (-0.47)   |   SMInfra18 232.762 (1.02)   |   SRI-KEHATI 301.662 (2.31)   |  

Tolak Capim Bermasalah dan Revisi UU, Pegawai KPK Bentuk Rantai Manusia

Jumat, 6 September 2019 | 14:43 WIB
Oleh : Fana Suparman / FMB

Jakarta, Beritasatu.com - Para pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan menolak calon pimpinan (capim) Lembaga Antikorupsi bermasalah dan menolak revisi terhadap UU nomor 30 tahun 2002 tentang KPK. Untuk menegaskan penolakan tersebut, para pegawai KPK bakal menggelar aksi membentuk rantai manusia di sekitar pelataran Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (6/9/2019) siang.

"Sebagai ucapan terima kasih pegawai KPK atas dukungan seluruh rakyat Indonesia, hari ini Jumat, 14.00 WIB, secara simbolik pegawai KPK akan membuat rantai manusia sebagai tanda bahwa KPK tidak boleh dimasuki oleh calon pimpinan yang tidak berintegritas dan menolak revisi UU KPK," kata Ketua Wadah Pegawai (WP)-KPK dalam siaran pers, Jumat (6/9/2019) pagi.

Yudi menegaskan terdapat sembilan persoalan dalam draf revisi UU KPK yang berisiko melumpuhkan kerja KPK dan pemberantasan korupsi di Indonesia. Poin-poin tersebut sebelumnya juga telah dikemukakan oleh Ketua KPK Agus Rahardjo dalam konferensi pers di Gedung KPK, Kamis (5/9). Sembilan persoalan itu, yakni terancamnya independensi KPK, penyadapan dipersulit dan dibatasi, pembentukan dewan pengawas yang dipilih oleh DPR, sumber penyelidik dan penyidik dibatasi, serta penuntutan perkara yang harus dikoordinasikan dengan Kejaksaan Agung. Kemudian perkara yang mendapat perhatian masyarakat tidak lagi menjadi kriteria, kewenangan pengambilalihan perkara penuntutan dipangkas, kewenangan-kewenangan strategis di proses penuntutan dihilangkan dan kewenangan KPK mengelola dan memeriksa laporan kekayaan penyelenggara negara dipangkas.

Yudi menegaskan, dengan persoalan-persoalan tersebut, revisi UU KPK yang diusulkan DPR layaknya lonceng kematian bagi Lembaga Antikorupsi. Bahkan, RUU tersebut dapat memupus harapan rakyat akan masa depan pemberantasan korupsi.

"Padahal saat ini tak ada masalah krusial di KPK sehingga harus ada kebutuhan revisi UU KPK. Justru KPK sedang giat-giatnya memberantas korupsi di mana dalam dua hari kemarin ada tiga OTT, apalagi kejahatan korupsi di Indonesia begitu luar biasa," katanya.

Harapan KPK saat ini bergantung pada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Hal ini lantaran RUU KPK inisiatif DPR tersebut tidak akan mungkin dapat menjadi Undang-undang jika Presiden menolak dan tidak menyetujui RUU tersebut karena Undang-undang dibentuk berdasarkan persetujuan DPR dan Presiden. Untuk itu, pimpinan KPK bakal menyurati Jokowi pada Jumat (6/9) hari ini.

"Insyaallah, hari ini (surat dikirim ke Presiden). Perlu persetujuan pimpinan yang lain karena (pimpinan KPK) collective collegial," kata Agus saat dikonfirmasi, Jumat (6/9) pagi.

Dalam surat tersebut, KPK meminta Jokowi tidak tergesa-gesa mengirimkan Surat Presiden (Surpres) ke DPR untuk membahas RUU tersebut. KPK meminta Presiden terlebih dahulu mendengarkan para ahli, akademisi dari berbagai perguruan tinggi dan elemen bangsa lain mengenai revisi UU KPK.

"Mohon betul supaya suara itu didengar. Saya pikir lebih arif dan bijaksana kalau itu dilakukan," kata Agus.

Selain itu, dalam surat tersebut KPK juga bakal memasukkan mengenai data dan dokumen terkait capim bermasalah. Meski 10 nama kandidat sudah dikirimkan ke DPR, informasi mengenai capim bermasalah tersebut diharapkan dapat menjadi pertimbangan Jokowi, terutama terkait kondisi KPK yang disebut Agus sudah berada di ujung tanduk.

"Kami akan tetap menginformasikan, memberi catatan mengenai data yang ada di KPK, dokumen yang ada di KPK mengenai hal tersebut (capim bermasalah)," katanya.



Sumber:Suara Pembaruan


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Duniaku.com Resmi Diluncurkan

Pembaca akan dapat menikmati tampilan baru dari situs Duniaku.com yang lebih relevan untuk milenial dan Gen Z.

NASIONAL | 6 September 2019

Bus Terbakar di Area GSE Bandara Ngurah Rai

"Mengenai penyebab terjadinya kebakaran saat ini kami sedang menunggu investigasi lebih lanjut dari pihak terkait," kata Awaluddin.

NASIONAL | 6 September 2019

Siapa yang "Bermain" di Papua? Ini Analisis Hendropriyono

Kelompok ketiga adalah para pengkhianat bangsa.

NASIONAL | 6 September 2019

PDIP Seluma Pastikan Tak Usung Cabup Mantan Napi Korupsi

Balon bupati dan wakil Kabupaten Seluma, yang mendaftar di DPIP akan diundang ke DPP di Jakarta untuk mengikuti sekolah partai.

NASIONAL | 6 September 2019

Belanja Batik di Beringharjo, Iriana Jokowi Dapat Diskon 10 Persen

Ibu Negara membeli dua buah kaos bordir batik seharga Rp 80.000. Namun oleh Iriana, kaos bordir batik tersebut dibayar dengan uang Rp 100.000.

NASIONAL | 6 September 2019

Ibu Negara dan Mufidah Kalla Kunjungi Pasar Beringharjo

Para anggota Organisasi Aksi Solidaritas Era Kabinet Kerja (OASE KK) juga ikut mendampingi.

NASIONAL | 6 September 2019

Presiden: Kampung Nelayan Pontianak Paling Cepat Penataannya

Presiden Jokowi mengatakan, setelah ditata dalam tiga tahun ini, rumah-rumah nelayan yang dulu terlihat kumuh, saat ini jauh lebih baik.

NASIONAL | 6 September 2019

Masyarakat Papua Sepakat Jaga Perdamaian

Gubernur berjanji akan memberikan jaminan keamanan kepada setiap orang yang hidup di Tanah Papua ini.

NASIONAL | 6 September 2019

Perpustakaan Nasional Beri Apresiasi Pejuang Literasi

Penghargaan Nugra Jasadharma Pustaloka diberikan kepada mereka yang telah mendedikasikan pikiran, waktu, tenaganya untuk memajukan Perpustakaan Nasional.

NASIONAL | 6 September 2019

Pilbup Malang 2020, Sekda Ambil Formulir Pendaftaran

Didik memastikan pencalonannya tidak akan memengaruhi jalannya roda pemerintahan di Kabupaten Malang.

NASIONAL | 6 September 2019


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS