KPPOD: Dana Otsus Gagal Sejahterakan Masyarakat Tanah Papua
INDEX

BISNIS-27 509.396 (-2.72)   |   COMPOSITE 5822.94 (-12.46)   |   DBX 1088.19 (9.8)   |   I-GRADE 169.852 (-1.35)   |   IDX30 498.88 (-2.76)   |   IDX80 132.065 (-0.41)   |   IDXBUMN20 376.263 (-3.13)   |   IDXG30 135.508 (-0.99)   |   IDXHIDIV20 449.517 (-1.84)   |   IDXQ30 145.713 (-1.14)   |   IDXSMC-COM 252.052 (0.88)   |   IDXSMC-LIQ 309.347 (0.24)   |   IDXV30 130.911 (1.46)   |   INFOBANK15 993.498 (-9.24)   |   Investor33 428.541 (-2.51)   |   ISSI 170.173 (-0.26)   |   JII 616.286 (-0.48)   |   JII70 212.951 (-0.33)   |   KOMPAS100 1185.6 (-4.97)   |   LQ45 921.176 (-4.93)   |   MBX 1613.76 (-6.11)   |   MNC36 320.851 (-1.83)   |   PEFINDO25 318.369 (-4.14)   |   SMInfra18 296.861 (-1.08)   |   SRI-KEHATI 366.856 (-2.5)   |  

KPPOD: Dana Otsus Gagal Sejahterakan Masyarakat Tanah Papua

Kamis, 12 September 2019 | 11:01 WIB
Oleh : Yustinus Paat / FMB

Jakarta, Beritasatu.com - Direktur Ekeskutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Robert Endi Jaweng menilai kucuran dana otonomi khusus untuk Provinsi Papua dan Papua Barat gagal meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tanah Papua. Dana otsus sebagai langkah politik, kata Robert, tidak berpengaruh signifikan terhadap empat sektor yang menjadi skala prioritas penggunaan dana tersebut, yakni pendidikan, kesehatan, perumahan dan pengembangan ekonomi lokal masyarakat Papua.

"Dana otsus yang puluhan triliun itu jauh dari kata berhasil. Buktinya, IPM (indeks pembangunan manusia) di tanah Papua tidak pernah beranjak signifikan, stagnan di angka 63 atau 64. Sementara standard IPM nasional kan 72. Papua dan Papua Barat juga selalu masuk lima besar provinsi dengan angka IPM terendah," ujar Robert di Jakarta, Kamis (12/9/2019.

Persoalan penggunaan dana otsus ini, kata dia, bukan pada relasi antara pemerintah pusat dan daerah. Menurut dia, persoalan mendasar adalah tata kelola internal dana otsus oleh pemda Papua dan Papua Barat yang inefisien dan sangat korup.

"Tantangan utamanya adalah memperbaiki inefisiensi dan korupsi yang dilakukan para elite dan birokrat lokal yang kemudian dana otsus ini tidak mengalir ke masyarakat," kata dia.

Selain itu, kata Robert, terjadi tata cara distribusi dana otsus yang janggal. Biasanya, kata dia, dana seperti itu disalurkan kepada masyarakat melalui program-program, namun dana otsus, termasuk dana desa di Papua dan Papua Barat, langsung dibagikan secara tunai ke masyarakat.

"Jadinya tidak ada pertanggungjawaban karena orang Papua memandang dana otsus sebagai dana politik atau 'dana perdamaian' sehingga tidak perlu pertanggungjawaban dan diaudit oleh BPK," jelas dia.

Karena itu, lanjut dia, salah satu yang perlu diubah ke depannya adalah paradigma dan mekanisme penggunaan dana otsus. Menurut dia, dana otsus ini tetap dilanjutkan tetapi tidak dipandang lagi sebagai dana politik, tetapi dana pembangunan.

"Saya setuju dana otsus tetap dilanjutkan, tetapi harus dimodifikasi, bukan lagi namanya dana otsus, tetapi dana pembangunan sehingga tata kelolahnya benar dan pertanggungjawabannya harus tegak," ungkap dia.

Robert membanyangkan dana otsus ini masuk dalam transfer pusat ke daerah dengan jumlah yang sama seperti sekarang ini. Karena dana ini masuk dalam transfer pusat ke daerah, kata dia, maka pemerintah daerah harus memenuhi sejumlah syarat sehingga dana tersebut bisa disalurkan ke Papua.

"Jadi, dananya tetap disalurkan ke Papua dan Papua Barat, tetapi namanya bukan lagi dana otsus, tetapi dana transfer khusus Papua dan Papua Barat yang jumlahnya hampir sama dengan dana otsus sekarang. Hanya saja mekanisme dan akuntabilitasnya yang diperkuat," tegas dia.

Lebih lanjut, Robert mengatakan pemerintah pusat juga sebenarnya mempunyai kasalahan-kesalahan terkait dana otsus Papua ini. Salah satunya, kata dia, adalah pemerintah pusat menyamaratakan pengawasan dan pembinaan penggunaan dana otsus dengan daerah lain.

"Padahal Papua ini daerah khusus dengan dana triliunan rupiah yang seharusnya mempunyai manajemen pembinaan khusus pula, tidak sama dengan pembinaan di provinsi lain," tutur dia.

Menurut Robert, seharusnya ada lembaga khsusus yang langsung di Wakil Presiden untuk pengawasan dan pembinaan otonomi khusus di Papua, Papua Barat dan Aceh. Tidak seperti sekarang, kata dia, pembinaan dan pengawasan ketiga daerah tersebut hanya berada di salah satu direktorat yang berada di Kementerian Dalam Negeri.

"Dampaknya, otonomi khusus di Papua, Papua Barat dan Aceh hanya dianggap persoalan pemerintahan saja. Padahal, otsus tersebut mencakup lintas sektor, seperti pendidikan, kesehatan, kemanusiaan, infrastruktur, ekonomi. Karena itu, saya anjurkan agar dibuka desk khusus untuk tiga daerah tersebut yang berada di bawah Wapres sehingga bisa lintas sektor," pungkas dia.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Giliran Ketua ULMWP Mimika Ditangkap Polisi

Steven Itlay (Ketua ULMWP/KNPB Mimika) dibekuk di Gerbang Universitas Cendrawsih Papua pada Rabu (11/9/2019) sekitar pukul 17.56 WIT kemarin.

NASIONAL | 12 September 2019

Empat Korban Tabrakan Maut Cipularang Teridentifikasi

Empat korban yang mengalami luka bakar hingga 60 persen itu akan diserahkan pada keluarganya Kamis (12/9/2019) siang nanti.

NASIONAL | 12 September 2019

DPR Terima Surpres dari Jokowi Terkait Revisi UU KPK

Surat tersebut diterima DPR pada Rabu (11/9/2019).

NASIONAL | 12 September 2019

Presiden: Negara Akan Berikan Penghormatan Besar kepada Habibie

Jokowi mengajak seluruh masyarakat Indonesia agar berdoa secara bersama sehingga arwah almarhum diterima di sisi Allah SWT.

NASIONAL | 12 September 2019

Presiden Akan Pimpin Upacara Pemakaman Habibie

Presiden bertindak selaku inspektur upacara dalam penghormatan terakhir kepada BJ Habibie yang akan dilaksanakan pada Kamis sekitar pukul 14.00 WIB.

NASIONAL | 12 September 2019

Gubernur Jatim Beserta Ratusan Jemaah Salat Gaib untuk Habibie.

Salat yang diikuti ratusan jamaah itu merupakan wujud penghormatan dan sekaligus mendoakan almarhum Habibie.

NASIONAL | 12 September 2019

Habibie Wafat, Bamsoet: Beristirahatlah dalam Damai

Sebagai negarawan besar, sumbangsih BJ Habibie kepada bangsa dan negara akan selalu dalam kenangan segenap warga bangsa.

NASIONAL | 12 September 2019

Kebakaran Gambut di Jambi Masih Terus Meluas

Karhutla gambut tersebut terjadi di Kabupaten Tanjungjabung Timur (Tanjabtim), Muarojambi dan Sarolangun.

NASIONAL | 12 September 2019

MUI: Habibie Tokoh Penggerak Bangkitnya Gerakan Modernisasi Islam di Indonesia

Zainut menyebutkan, seluruh masyarakat Indonesia kehilangan seorang putra terbaik bangsa yang menjadi inspirasi bagi seluruh rakyat Indonesia.

NASIONAL | 12 September 2019

Fahri Hamzah Ibaratkan Habibie Monumen Kebesaran Jiwa

BJ Habibie dinilai berjasa mengantarkan transisi demokrasi Indonesia.

NASIONAL | 12 September 2019


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS