Kurangi Polusi, Kemhub Pertimbangkan Kewajiban Uji Emisi Kendaraan Pribadi
INDEX

BISNIS-27 448.028 (-0.11)   |   COMPOSITE 5099.84 (-3.39)   |   DBX 964.111 (2.27)   |   I-GRADE 139.821 (-0.42)   |   IDX30 426.948 (0.39)   |   IDX80 113.317 (0.11)   |   IDXBUMN20 291.67 (1.28)   |   IDXG30 118.931 (0.18)   |   IDXHIDIV20 379.8 (-0.77)   |   IDXQ30 124.715 (-0.33)   |   IDXSMC-COM 219.701 (0.45)   |   IDXSMC-LIQ 255.871 (2.67)   |   IDXV30 106.644 (1.52)   |   INFOBANK15 836.821 (-6.19)   |   Investor33 373.706 (-0.97)   |   ISSI 150.561 (0.36)   |   JII 547.285 (1.18)   |   JII70 187.054 (0.33)   |   KOMPAS100 1020.57 (-1.1)   |   LQ45 786.439 (0.76)   |   MBX 1410.93 (-1.57)   |   MNC36 280.006 (-0.59)   |   PEFINDO25 280.13 (0.18)   |   SMInfra18 241.99 (-0.13)   |   SRI-KEHATI 316.197 (-0.37)   |  

Kurangi Polusi, Kemhub Pertimbangkan Kewajiban Uji Emisi Kendaraan Pribadi

Rabu, 18 September 2019 | 15:59 WIB
Oleh : Thresa Sandra Desfika / FMB

Jakarta, Beritasatu.com – Kementerian Perhubungan (Kemhub) mempertimbangkan untuk memunculkan kembali wacana mewajibkan pengujian emisi gas buang bagi kendaraan pribadi. Dengan adanya pengujian tersebut diharapkan mampu mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK).

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemhub Budi Setiyadi menjelaskan, pada saat penyusunan Undang-Undang (UU) No 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sempat ada wacana untuk mewajibkan pengujian emisi gas buang kendaraan pribadi. Tetapi, wacana tersebut batal direalisasikan menjadi pasal dalam UU karena pertimbangan sosial dan ekonomi.

“Tetapi kemudian karena persoalan sosial dan ekonomi lebih mengemuka pada tahun 2009, yang rencananya kendaraan pribadi itu harus melalui uji emisi, itu tidak jadi dilakukan. Sekarang uji emisi hanya untuk kendaraan angkutan umum,” ungkap Budi Setiyadi dalam sambutannya di Focus Group Discussion Assesing the Greenhouse Gas Impacts of Transport Policies di Jakarta pada Rabu (18/9/2019).

Budi melanjutkan, DPR berencana merevisi UU no. 22 tersebut dalam waktu dekat ini. Apabila proses revisi jadi dilakukan, maka pihaknya ingin memunculkan kembali wacana uji emisi kendaraan pribadi. Namun, uji emisi itu hanya diterapkan pada kendaraan dengan usia tertentu, misalnya sudah mencapai 5 tahun.

Pengujian emisi kendaraan pribadi ini, sebut Budi, penting dilakukan mengingat kondisi udara, khususnya di Jakarta, kian memburuk. “Jika kondisi Jakarta sebagai momentum untuk mengurangi polusi udara, saya kira wacana yang pada tahun 2009 bisa kita munculkan kembali bahwa untuk kendaraan-kendaraan pribadi, bisa saja yang sudah usia 5 tahun itu dilakukan uji emisi karena prinsipnya untuk keberlangsungan dan kesehatan kita dan demikian penting,” jelas Budi Setiyadi.

Sementara itu, Dosen senior Institut Transportasi dan Logistik (ITL) Trisakti Elly Sinaga menilai, terdapat kebijakan-kebijakan pemerintah di sektor transportasi juga yang berdampak pada peningkatan emisi GRK. Kebijakan itu terkait subsidi solar dan low cost green car (LCGC).

Hal tersebut terungkap setelah ITL Trisakti bersama Initiative for Climate Action Transparency (ICAT) mengadakan asesmen atau penilaian dampak emisi gas rumah kaca (GRK) dari kebijakan di sektor transportasi.

Elly Sinaga menjelaskan, penggunaan bahan bakar jenis solar ini berdampak pada kenaikan emisi pada tahun 2016 sebesar 0,9 persen. Hal ini menunjukan bahwa pemerintah perlu lebih memperhatikan efek dari kebijakan harga tersebut dan perlu melakukan kontrol Iebih terkait dengan emisi dari penggunaan bahan bakar diesel atau solar.

“Kalau misalnya subsidinya solar dicabut akan mengurangi emisi GRK karena saat ini truk juga banyak. Karena itu, kami dalam hal ini mengusulkan subsidi ditarik untuk mengurangi emisi dan mempermudah untuk shifting angkutan barang dari truk ke kapal laut,” ungkap Elly.

Lebih lanjut, dia menambahkan, terkait dampak GRK dari penerapan kebijakan LCGC, tim justru menemukan bahwa kebijakan tersebut malah berkontribusi terhadap kenaikan emisi GRK, yang berkisar antara 10,60 persen sampai dengan 13,7 persen dibandingkan dengan emisi dari kendaraan pada tahun 2013 atau sebelum adanya kebijakan tersebut.

Selain perihal kebijakan harga BBM dan LCGC, tim juga turut melakukan asesmen terhadap kebijakan penggunaan kendaraan listrik. Elly mengakui, untuk kendaraan listriknya sendiri tidak menimbulkan emisi GRK ketika digunakan. Tetapi, menurut dia, harus diperhatikan pula produksi listrik yang saat ini masih mengandalkan batu bara.

“Apabila pemerintah mampu mewujudkan suplai energi listrik dengan komposisi 50 persen energi fosil dan 50 persen energi terbarukan maka potensi penurunan emisinya dapat mencapai -15,39 persen pada tahun 2035,” sebut Elly.



Sumber:Suara Pembaruan


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Kabut Asap Mulai Ganggu Penerbangan di Batam

Akibat jarak pandang yang pendek, maka sejumlah penerbangan dibatalkan dan ditunda.

NASIONAL | 18 September 2019

Subsidi Solar dan LCGC Tingkatkan Emisi Gas Rumah Kaca

Hasil penilaian sementara menyebutkan bahwa adanya subsidi solar dan kebijakan low cost green car (LCGC) berdampak pada peningkatan emisi GRK.

NASIONAL | 18 September 2019

Dato Sri Tahir Bantu Rp 5 Miliar untuk Pemerintah dan Masyarakat Jayapura

Dato Sri Tahir mengatakan, pihaknya memberikan bantuan uang tunai karena sangat memahami kebutuhan paling mendesak masyarakat dan pemerintah Jayapura saat ini.

NASIONAL | 18 September 2019

Presiden Bisa Percepat Pelantikan Pimpinan KPK Baru

Presiden dan DPR dapat memberhentikan pimpinan KPK saat ini dan melantik pimpinan KPK periode 2019-2023 yang baru terpilih.

NASIONAL | 18 September 2019

Polda Jatim Gelar Perkara untuk Terbitkan DPO Veronica Koman

Setelah DPO diterbitkan, Polda Jatim akan mengeluarkan red notice.

NASIONAL | 18 September 2019

47 Rumah Aman Kemsos Siap Layani Korban Asap

Hingga kemarin, rumah aman yang dibentuk di Riau sudah melayani 58 korban asap rawat jalan dan dua keluarga di Panti Sosial Bina Remaja Anak yang membutuhkan.

NASIONAL | 18 September 2019

Rencana Uji Materi UU KPK, MK Siap Tindak Lanjuti

MK menilai uji materi UU KPK merupakan langkah konstitusional.

NASIONAL | 18 September 2019

Gubernur Kepri Rekomendasi Libur Sekolah

Pemkab dan pemkot di Kepulauan Riau direkomendasikan untuk meliburkan sekolah karena kabut asap.

NASIONAL | 18 September 2019

PSI Kritisi Pasal Penodaan Agama di Revisi KUHP

Jika penilaian dapat dilakukan hanya didasarkan pada perasaan beragama orang per orang, jelas ini akan melahirkan tafsir subjektif.

NASIONAL | 18 September 2019

Pasal 37E UU KPK yang Baru Menjaminan Independensi Dewas

Independensi Dewas dijamin, karena lebih dulu perlu mendapatkan pertimbangan atau konsultasi dari DPR.

NASIONAL | 18 September 2019


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS