Kemandirian Pegawai, Ciri-ciri Lembaga Antikorupsi Independen
INDEX

BISNIS-27 450.793 (-2.26)   |   COMPOSITE 5144.05 (-15.82)   |   DBX 982.653 (2.46)   |   I-GRADE 141.194 (-0.62)   |   IDX30 430.883 (-2.17)   |   IDX80 114.327 (-0.59)   |   IDXBUMN20 295.098 (-2.05)   |   IDXG30 119.385 (-0.73)   |   IDXHIDIV20 382.257 (-1.97)   |   IDXQ30 125.574 (-0.78)   |   IDXSMC-COM 221.901 (-0.43)   |   IDXSMC-LIQ 259.068 (-1.66)   |   IDXV30 107.621 (-1.14)   |   INFOBANK15 842.759 (-2.22)   |   Investor33 376.322 (-1.83)   |   ISSI 151.265 (-0.8)   |   JII 550.5 (-4.84)   |   JII70 187.95 (-1.54)   |   KOMPAS100 1026.39 (-5.14)   |   LQ45 794.213 (-3.71)   |   MBX 1420.94 (-5.57)   |   MNC36 281.737 (-1.36)   |   PEFINDO25 284.937 (-1.16)   |   SMInfra18 242.709 (-2.12)   |   SRI-KEHATI 318.969 (-1.57)   |  

Kemandirian Pegawai, Ciri-ciri Lembaga Antikorupsi Independen

Jumat, 20 September 2019 | 10:16 WIB
Oleh : Fana Suparman / FMB

Jakarta, Beritasatu.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarif menyatakan pihaknya tidak alergi dengan perubahan status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara. Namun, Syarif mengingatkan, salah satu ciri-ciri lembaga antikorupsi yang independen adalah kemandirian pegawai. Hal ini merupakan salah satu prinsip yang disepakati seluruh lembaga antikorupsi dunia dalam Jakarta Principles pada 2012.

"KPK tidak alergi untuk status kepegawaiannya tetapi salah satu ciri dari lembaga independen itu adalah kemandirian dari segi SDM dan itu bukan kata-kata saya tapi itu adalah kata-kata di dalam Jakarta Statement of Principles for Anti-Corruption Agencies yang biasa sebut Jakarta Principles," kata Syarif di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (19/9/2019).

Salah satu poin dalam Jakarta Principles adalah pemberantasan korupsi akan kuat jika lembaga antikorupsi independen. Prinsip ini diamini dan diterapkan oleh seluruh lembaga antikorupsi dunia.

"Kalau dia independen maka dia lebih kuat seperti itu. Jadi ini bukan kata-kata saya dan ini sayang sekali karena Jakarta Principles ini telah diikuti oleh banyak negara di dunia," katanya.

KPK, kata Syarif telah menjadi best practice lembaga antikorupsi yang independen dengan menjalankan Jakarta Principles. Sejumlah negara seperti Prancis, Ethiopia, Srilanka serta sejumlah negara di Eropa Timur dan Afrika menjadikan Jakarta Principles dan KPK sebagai rujukan dalam membentuk lembaga antikorupsi di negara masing-masing.

"Jadi (KPK) ini sebenarnya best practice," katanya.

Untuk itu Syarif menyesalkan revisi UU KPK yang justru mengubah status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN). Syarif khawatir perubahan status ini membuat KPK tak lagi independen. Hal ini lantaran pegawai KPK nantinya rentan untuk dipindahtugaskan, dimutasi dan mekanisme ASN lainnya saat sedang memberantas korupsi. Syarif mengaku KPK saat ini sedang berkoordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kempan RB) agar KPK tetap berwenang melakukan rekrutmen, mutasi, dan pelatihan SDM sendiri jika UU KPK yang baru telah diberlakukan.

"Kalaupun ini tidak bisa terelakkan harus dikonversi kedalam aparatur sipil negara maka kita berharap bahwa proses rekrutmen, training, promosi, mutasi, demosi harus tetap dalam kontrol KPK," katanya.

Diketahui, DPR dan Pemerintah sepakat mengesahkan Undang-Undang tentang perubahan UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Salah satu perubahan dalam UU KPK tersebut mengatur tentang status kepegawaian KPK. Pasal 24 UU KPK yang baru menyebutkan pegawai KPK merupakan anggota Korps Profesi Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.



Sumber:Suara Pembaruan


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Gubernur Kalsel Harap Dibangun Jalur Kereta Api

"Orang di sana sudah bercerita kereta cepat, kita kereta lambat saja belum,” ungkap Gubernur Kalsel.

NASIONAL | 20 September 2019

Rektor Baru UI Dipilih 25 September

Pemilihan rektor UI dilakukan 25 September.

NASIONAL | 20 September 2019

478 Balita di Tanjungjabung Barat Terkena ISPA

Balita penderita ISPA tersebut diketahui dari laporan 16 pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) di dearah itu.

NASIONAL | 20 September 2019

KPK Heran Koruptor dan Pencuri Sandal Diperlakukan Sama

Menurut Laode, draf RUU Pemasyarakatan terkesan menolerir korupsi bahkan menyamakan pelaku korupsi dengan kejahatan biasa seperti pencuri sendal.

NASIONAL | 20 September 2019

Pangdam XVII/Cenderawasih Kunjungi Korban Penembakan

Tiga warga dinyatakan meninggal dunia atas nama Tekiman Wonda (33 tahun), Edison Mom (remaja), Rudi Mom (3 tahun).

NASIONAL | 20 September 2019

Ganjar Pranowo Lantik Pengda Kagama Sulawesi Utara

Pengda Kagama Sulawesi Utara diharapkan dapat ikut membantu memecahkan persoalan yang ada di Sulut.

NASIONAL | 20 September 2019

Laode: Pegawai KPK Menangis "Rumahnya" Dirombak DPR dan Pemerintah

Laode menggunakan menganalogikan KPK sebagai rumah yang dititipkan kepada seluruh pegawai termasuk komisioner.

NASIONAL | 20 September 2019

Asap Belum Terkendali, Seluruh Sekolah di Jambi Kembali Diliburkan

Seluruh sekolah di Kota Jambi terpaksa kembali diliburkan karena indeks standar pencemaran udara (ISPU) di Kota Jambi masih tinggi.

NASIONAL | 20 September 2019

Anggota DPD Abdul Aziz Dukung Tippe Masuk Kabinet SDM Unggul

Selain ada garis keturunan Jenderal M. Jusuf, Syarifudin Tippe adalah sosok berani, tegas, dan cinta NKRI.

NASIONAL | 20 September 2019

Pengamat Beberkan 12 Titik Lemah RUU KUHP

Pasla tentang hubungan badan di luar nikah dinilai terlalu jauh masuk ranah privat.

NASIONAL | 20 September 2019


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS